Komnas HAM: 2 Pelanggaran Berat Dilakukan – Ambon Ekspres
Trending

Komnas HAM: 2 Pelanggaran Berat Dilakukan

AMBON, AE.—Penganiayaan terhadap tiga warga Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi prioritas dan perhatian Komisi nasional Hak Azasi Manusia Perwakilan Maluku. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kehadiran aparat BKO di Maluku, jika kondisi keamanan kian pulih.

Ketiga warga Tuhaha yang dianiaya oknum TNI BKO dari Yonif 732/Banau, adalah RS (13), FP (10), dan DS (42). Kini Pomdam telah menetapkan Pratu D dan Pratu S sebagai tersangka penganiayaan.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Maluku Benediktus Sarkol, mengatakan tindakan dua oknum

TNI tersebut, dikategorikan tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM yang tak bisa dinafikan oleh pemerintah Provinsi.

“Kalau menyakiti masyarakat, dengan melakukan tindakan seperti ini (penganiayaan -red), pemerintah perlu untuk mempertimbangkan lagi kehadiran BKO di Maluku. Ditakutkan jangan sampai tindakan seperti ini akan terulang lagi. Kondisi keamanan Maluku, sudah cukup aman. Dan aparat organik kita anggap mampu untuk menjaga Maluku,” kata dia.

Aparat BKO yang semestinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sesuai hak hidup mereka, malah melakukan tindakan yang telah melukai masyarakat.
“Kalau dari segi pelanggaran hukum itu sudah jelas, pada UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian untuk HAM sendiri UU nomor 39 tahun 1999.

Dari korban itu ada anak yang memiliki keterbelakangan mental, kemudian juga ada seorang perempuan, ini yang dianggap fatal,” paparnya.

Sarkol menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap kasus yang menimpah ketiga warga tersebut, hingga diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Yasin Payapo mengatakan tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI BKO tidak mencerminkan tugas seorang aparat keamanan yang memiliki kewenangan melindungi masyarakat.

“Kalau tidak disikapi dan diberikan hukuman yang berat sebagai efek jerah bagi para terduga pelaku itu, maka nanti dianggap biasa oleh yang lain. Dan bisa terjadi kepada masyarakat lain juga, selain warga Tuhaha itu. Disinilah kita butuh ketegasan dari para petinggi TNI yang

ada,”terangnya.
Politisi Hanura ini, berjanji akan membawa masalah ini sebagai perhatian serius di DPRD Maluku. “Masalah ini akan kita bicarakan, untuk selanjutnya disikapi oleh komisi A, maupun DPRD secara kelembagaan,”tegas Payapo.(AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!