Masalah Besar Pemerintah di 2016 – Ambon Ekspres
Trending

Masalah Besar Pemerintah di 2016

AMBON, AE.—Jumlah pengangguran di Maluku tahun 2016 diprediksi bertahan, bahkan bertambah dari tahun sebelumnya. Hal ini ditengarai akibat kecilnya pertumbuhan ekonomi. Evaluasi dan perombakan birokrasi perlu dilakukan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku yang dirilis November 2015 yang diakses Ambon Ekspres, Kamis (7/1) menunjukan jumlah penganggur mengalami peningkatan. Agustus 2014, angka penganggur di Maluku hanya 70.653 orang dan bertambah menjadi 72.196 orang pada Agustus atau naik sebesar 2,18 persen selama kurung waktu satu tahun.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Maluku pada Agustus 2015 sebesar 9,93 persen atau justru mengalami penurunan 0,58 persen dibanding TPT Agustus 2014 sebesar 10,51 persen.

Kendati menurun, namun angka TPT Maluku masih tinggi dibandingkan empat provinsi lainnya. Angka pengangguran terbuka terbanyak kedua setelah Maluku, adalah Papua Barat 8.08 persen,disusul Gorontalo 4,65 persen, Papua 3,99 persem dan NTT 3,83 persen.

Sementara itu, berdasarkan laporan kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Maluku Triwulan III 2015 Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan III 2015 sebesar 57,27 persen. Kendati melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,73 persen, namun pertumbuhan ekonomi Maluku melambat dan tak mencapai target.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, DR Djufri Rays Pattilouw menilai, kemungkinan angka pengangguran pada Februari 2016 akan mengalami penurunan. Namun, lanjutnya, jika struktur pertumbuhan ekonomi tidak berubah secara signifikan, maka tingkat penggangguran di tahun 2016 tidak menurun.

“Kalau saya lihat dari siklus data yang ada, Februari tahun ini kemungkinan tingkat pengangguran akan sedikit menurun (sesuai siklus), dan meningkat pada lagi pada Agutus. Secara keseluruhan jika struktur pertumbuhan ekonomi tidak berubah secara signifikan, maka tingkat pengangguran di 2016 kemungkinan tidak akan menurun banyak.

Bahkan berpotensi bisa meningkat sejalan dengan terus bertambahnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja,”kata Djufri kepada Ambon Ekspres via sms, Kamis (7/1).

Sekretaris Umum MASIKA Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Maluku ini juga menilai, data angka pengangguran dan pertumbuhan tidak sinkron. Sehingga cukup membingungkan untuk dianalisa.

Pertama, jika di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi meningkat yakni 5,63 persen diikuti dengan meningkatnya pengangguran. Namun, tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,27 persen diikuti juga dengan menurunnya pengangguran.

“Cukup aneh. Ini hubungan yang a-teori dan menimbulkan puzzle (teka-teki). Seharusnya pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan pengangguran, bukan positif,”katanya.

Kedua, lanjut dia, angka pertumbuhan ekonomi di Maluku kendati menurun yakni 5,63 di 2014 menjadi 5,27 persen di 2015, namun masih lebih tinggi dari angka nasional. Namun pada saat bersamaan tingkat pengangguran juga tinggi melebihi rata-rata nasional.

Ketiga, ada perubahan tingkat pengangguran yang sangat signifikan dalam tahun 2015, yakni 6 persen di bulan Februari naik menjadi 9,9 persen di bulan Agustus. Artinya dlaam 6 bulan, jumlah orang yang menganggur naik sebanyak 23 ribu orang.

“Padahal jumlah angkatan kerja pada kurun waktu tersebut hanya naik sebanyak 16 ribu. Kalau data ini benar, berarti dalam kurun waktu Februari-Agustus 2015 ada sekitar 7.000 orang telah keluar dari pekerjaannya. Apa iya?,”tanyanya.

Terlepas dari angka-angka tersebut, pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unpatti ini mengatakan, yang menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran di Maluku masih sangat tinggi sesuai data BPS.

Korelasi yang tak jelas antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran membuktikan bahwa perekonomian yang terbentuk belum mampu menciptakan kesempatan kerja sebagaimana mestinya.

“Ke depan, jika ingin menanggulangi pengangguran, pemerintah hendaknya dapat mendinamisasi aktivitas ekonomi melalui investasi-investasi produktif yang bersifat padat karya atau yang banyak menyerap tenaga kerja,” saran alumni doktor ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu.

Sementara itu, Direktur Mollucas Economy Reform Institute (MOERI) Tammat R Talaohu memprediksi, angka pengangguran di Maluku tetap bertahan dan berpeluang naik diakhir 2016. Hal ini disebabkan tiga hal.

“Pertama, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi di kawasan Indonesia Bagian Timur, bahkan melebihi rata-rata nasional. Ini akibat ekonomi daerah yang meski berkembang, namun belum mampu membuka lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas, karena itu saya kira angka pengangguran sulit untuk turun,”kata dia.

Berikutnya, target Penghasilan Asli Daerah (PAD) 2016 yang sedikit dalam plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yakni Rp548.865.525.089 atau 22 persen di 2016. Perekonomian daerah masih bergantung dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (dana perimbangan). “Belum lagi penyerapan anggaran oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), rata-rata akan rendah,”ungkapnya.

Selain itu, kandidat Magister Ekonomi di Unpatti ini menilai, kebijakan moratorium perikanan oleh Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) turut menyumbang angka pengangguran di sektor perikanan tangkap.

”Ketiga, KKP melakukan moratorium yang berakibat pada banyaknya perusahaan perikanan gulung tikar. Ini menyumbang pengangguran. Padahal kita sangat berharap sektor perikanan sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Maluku. Itulah indikator-indikator, sehingga saya kira pengangguran akan bertahan dan berpeluang meningkat di 2016,”paparnya.

Evaluasi
Akademisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pattimura Ambon, Victor Ruhunlela kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (7/1) mengatakan, kesalahan fatal bukan oleh pemerintah daerah provinsi Maluku. Tetapi, kesalahan itu juga ada pada pemerintah kabupaten/kota.

Sehingga lanjut dia, perlu dilakukan evaluasi terhadap (SKPD) baik di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian yang tidak mampu untuk memenuhi visi atau keinginan pemerintah itu sendiri. SKPD-SKPD tidak hanya melaksanakan rutinitas pemerintahan semata, namun perlu kreatifitas dan inovasi.

Pembantu Dekan III Fisip itu menambahkan, perlu perombakan dan pertukaran pegawai yang mempunyai kemampuan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ke SKPD-SKPD. Ini penting, agar perencanaan program yang digodok oleh SKPD betul-betul terukur.

Bapeda hanya merasionalisasikan perencanaan yang sudah dibuat oleh SKPD-SKPD sesuai dengan kemampuan anggaran. Sesungguhnya yang melaksanakan perencanaan adalah SKPD.

“Karena itu, saya tidak setuju jika orang-orang perencanaan semuanya ditampung di Bappeda. Harus ditarik ke SKPD-SKPD. Mestinya orang-orang yang di dinas maupun badan, punya pemikiran perencanaan yang baik. Bukan hanya ditempatkan di Bappeda,”sarannya.

Hal senada juga disampaikan akademisi Fisip dari Unpatti, Mohtar Nepa-Nepa. Kata dia, perekonomian Maluku jika diibaratkan sepakbola, sudah masuk zona degradasi. Karena itu, sudah saatnya gubernur dan wakil gubernur dan jajarannya bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Maluku di tahun ini.

Perombakan birokrasi di Pemprov Maluku adalah tugas prerogatif gubernur. Namun pemerintah daerah juga harus memberi warning kepada pimpinan SKPD tertentu khususnya yang mengurus ihwal ekonomi pembangunan Maluku.

“Data BPS maupun BI yang merilis tentang angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun soal pengangguran Maluku yang paling tinggi diposisi sangat kurang baik, paling tidak menjadi catatan pemprov agar sembari menkroscek kembali kebijakan tingkat SKPD, yang menurut penilain kita dianggap tak berprestasi,”kata Wahada Mony, Koordinator Indonesia Democracy Reform Institute ( INDEI). (TAB)

Most Popular

To Top