Respon Kaku Pemkot Ambon – Ambon Ekspres
Trending

Respon Kaku Pemkot Ambon

AMBON,AE.- Pemerintah pusat menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 5 Januari bulan ini. Namun, tarif angkutan kota (angkot) di kota Ambon masih stabil. Pemerintah kota dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) belum bertemu untuk membahas penyesuaian tarif angkot.

Hingga kemarin, sejumlah sopir angkot, baik angkot dalam pusat kota maupun luar kota masih beroperasi dengan tarif lama yang ditetapkan pemerintah kota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor : 646 Tahun 2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penyusunan Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi di Kota Ambon. Ini, menyusul kenaikan harga BBM pada akhir 2015 lalu.

Angkot jurusan STAIN-Terminal Batu Merah, misalnya, masih memberlakukan tarif Rp4000 untuk penumpang umum dan Rp200 untuk pelajar. Angkot jurusan Mardika – Passo juga tetap dengan tariff Rp4000. Demikian juga angkot jurusan Hunut dengan tarif Rp5000.
“Kalau untuk ongkos (tariff) belum saya turunkan karena belum ada surat resmi dari pemerintah” kata Ongki, sopir angkot jurusan STAIN, di Terminal Batu Merah Mardika, Kamis (7/1).

Fredy, sopir angkot jurusan Terminal Mardika- Passo mengaakui, meskipun harga BBM sudah turun tapi tarif angkot belum diturunkan karena pemerintah belum menetapkan tarif yang baru. Bila sudah ada tarif baru, tetap dipatuhi.

“Memang ada penumpang saya yang mengeluh terkait tarif angkot yang belum saya turunkan. Namun, saya juga harus menuggu keputusan dari pemerintah terkait tarif yang baru,” ungkapnya.

Beberapa warga berharap, turunya harga BBM juga segera diikuti dengan penyesuain tarif angkot. “Kalau memang bagitu berarti ongkos angkot harus turun”, kata, warga desa Batu Merah.

Sementara, Yola, warga desa Passo ini berharap, pemerintah kota segera melakukan penyesuaian tarif angkot dengan harga BBM yang telah turun sejak tiga hari lalu itu.
“Kami minta sopir angkot agar turunkan harga tarif, tapi kata sopir belum bisa karena belum ada keputusan dari pemerintah kota terkait jumlah tariff,” jelas keduanya kepada koran ini, kamis (7/1).

Sebagaiman diketahui, pemerintah pusat menurunkan harga bensin Premium menjadi Rp 7.150 per liter dari harga semula Rp 7.300 per liter. Sedangkan harga Solar turun menjadi Rp 5.950 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.700 per liter. Perubahan harga ini berlaku mulai 5 Januari 2016.

Ditulis pada laman website Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Rabu (23/12), menjelaskan, perubahan harga itu mempertimbangkan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ia menyebutkan, harga ekonomi premium semula Rp 6.950 per liter. Pemerintah memungut dana untuk ketahanan energi sekitar Rp 200 untuk Premium sehingga harganya menjadi Rp 7.150.

“Kami simpan Rp 200 per liter dari Premium untuk dipupuk jadi dana ketahanan energi untuk mengembangkan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Sementara untuk harga Solar turun menjadi Rp 5.950 per liter. Hal itu mempertimbangkan harga keekonomian sebesar Rp 5.650 per liter dan menambahkan dana pungutan untuk ketahanan energi Rp 300 sehingga harganya menjadi Rp 5.950 per liter. Penurunan harga Solar yang lebih besar, mengingat Solar sebagian besar dikonsumsi untuk angkutan umum dan industri.

Kepala Dinas Perhubungan kota Ambon Pieter Saimima mengatakan, penyesuaian tarif angkot baru dapat dilakukan setelah ada petunjuk teknis dari Kementerian Perhubungan tentang penyesuaian tarif angkutan umum.

Untuk melakukan penyesuaian tarif angkot, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya harga komponen pendukung kendaraan, seperti harga suku cadang kendaraan, oli, kampas rem.

Pemerintah, kata Saimima juga mempertimbangkan aspek jarak tempuh dan risiko jalan di tiap rute yang dilalui oleh Angkot. Tarif angkot yang melalui jalur menanjak serta jarak yang lebih jauh, harus lebih tinggi dari angkot yang melalui jalur jalan yang rata dan jarak tempuh yang tidak jauh.

Ketua Komisi III DPRD Ambon, Rofik Akbar Afifudin menjelaskan, turun naiknya harga BBM secara nasional, pastinya akan berpengaruh terhadap tarif angkot di Maluku khususnya kota Ambon. Untuk itu, harga tarif angkot tergantung Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon.
Untuk itu, komisi III telah mengusulkan sebelumnya di tahun 2015 lalu, kata Rofik, agar Pemerintah kota (Pemkot) Ambon segera memberlakukan harga tarif maksimal dan tariff minimal.

Artinya, ketika terjadi kenaikan BBM secara nasional, maka Pemkot Ambon bisa menggunakan tariff maksimal. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga BBM, Pemkot bisa memberlakukan tarif minimal untuk angkutan kota (angkot).

“Naik turunnya harga tarif angkot tergantung SK Walikota. Makanya karena kebijakan pemerintah pusat, itu harga BBM tergantung harga keekonomian. Makanya kemarin kita usulkan tarif angkot yang fluktuatif,” tandas Rofik, di Balai Rakyat Belakang Soya, kamis (07/1).

Ketua DPD PPP kota Ambon ini menilai, seharusnya pihak Organda bersama Dinas Perhubungan (Dishub) kota Ambon saling berkoordinasi untuk mengantisipasi naik dan turunnya harga BBM. Karena dalam setiap satu tahun pasti ada kenaikan maupun penurunan BBM.

“Dengan adanya saling koordinasi, maka tidak perlu lagi walikota terus menerus mengeluarkan SK baru terkait tarif angkot. Tetapi sudah berada dan terkontrol oleh tarif maksimal dan minimal. Dan ini memang perlu dikaji,” jelasnya. (MAN/MG3/ISL)

Most Popular

To Top