DPRD: Belum Perlu Rombak Birokrasi – Ambon Ekspres
Trending

DPRD: Belum Perlu Rombak Birokrasi

AMBON, AE.—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai kinerja banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan daerah Maluku belum maksimal. Mereka menyarankan agar dilakukan evaluasi, bahkan perombakan dan pergantian SKPD jika itu dimungkinkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ketua Komisi A DPRD provinsi Maluku, Melkyas Frans kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (8/1) mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat pencapain kinerja beberapa SKPD yang tidak sesuai target. Namun, menurut dia, belum mendesak untuk diganti atau dirombak.

“Tapi kita menyarankan gubernur tetap melakukan evaluasi. Permasalahan-permasalahan yang ada jangan dijadikan alasan untuk pembenaran. Sebab, ada juga SKPD yang kinerjanya rendah. SKPD mana, gubernur lebih tahulah, karena kita sudah dibagi dalam komisi dengan mitra kerja masing-masing,”katanya.

Politisi partai Demokrat ini menilai, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau hanya mencapai 5,27 persen dan belum memadainya pembangunan di Maluku disebabkan oleh banyak faktor. Terutama fenomena perekonomian global dan nasional yang melambat.

“Ambil misal, kurs rupiah terus mengalami fluktuasi atau turun naik. Fluktuasi ini kan mempengaruhi inflasi dan harga barang dan lain-lain. Kalau inflasi besar, harga barang akan naik. Kalau demikian, maka terjadi penerimaan kecil di masyarakat dan kesejahteraan yang diharapkan dari pemerintah daerah pun bergeser,”jelasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD fraksi PDIP, Lucky Wattimury. Menurut dia, melambatnya pertumbuhan ekonomi bukan saja di Maluku, tapi juga di daerah lainnya.

“Itu berarti bukan persoalan regional dan provinsi Maluku semata. Tapi ini persoalan yang dialami oleh pemerintah daerah di semua tempat. Bahkan pemerintah Indonesia,”katanya.
Selain itu, perombakan birokrasi merupakan kewenangan gubernur. Perombakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Tapi, kata dia, jika gubernur merasa perombakan penting untuk peningkatan kinerja birokrasi agar mencapai hasil yang baik berdasarkan pengalaman 2015, maka harus dilakukan.

“Silahkan saja melakukannya, sejauh untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif yang selama ini dirasa masih kurang atau belum memuaskan masyarakat. Dan itu merupakan kewenangan pak gubernur,”kata Lucky diruang fraksi PDIP.

Selanjutnya, kebijakan perombakan birokrasi maupun pergantian SKPD satu dengan yang lain, merupakan bagian atau dari cara mengelola pemerintahan. Kemudian, perombakan birokrasi berdasarkan pada Undang-Undang, kebutuhan dan kemampuan dalam memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini serta mampu memberikan solusi.

“Dengan demikian, pelambatan ekonomi dan sebagaimana bisa diatasi dengan cara-cara seperti itu. Jadi, sekali lagi kalau perombakan birokrasi merupakan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja eksekutif, maka menjadi kewenangan dari gubernur. Kita tidak mungkin masuk pada hal teknis pemerintahan seperti itu,”katanya.

Disinggung soal kinerja SKPD sepanjang 2015, Sekretaris DPD PDIP Maluku itu menilai, terdapat kelebihan dan kekurangan. Dan selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Maluku telah melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada SKPD serta gubernur.

Ketua komisi D DPRD Maluku, M Suhfi Majid menilai, komposisi kepala dinas di SKPD saat ini tidak harus dirombak. Karena perombakan juga tidak menjawab masalah. “Komposisi pimpinan SKPD sekarang cukup baik.

Gubernur telah mengangkat dengan hak prerogatif dan mempertimbangan banyak aspek. Jadi tidak harus ada perombakan,” jawab Suhfi via sms.

Menurut dia, urusan kinerja perekonomian masalahnya kompleks. Butuh sentuhan yang komprehensif. Sebab, perombakan belum tentu memberikan perubahan yang signifikan.”Apakah merombak pimpinan SKPD lalu masalah ekonomi kita membaik? Belum tentu juga kan?,”katanya.

Sehingga lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah optimalisasi peran SKPD untuk menjalankan visi gubernur yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Konsistensi dalam implementasi dengan perencanaan yang ada, saya kira akan membawa arah pembangunan kita menjadi lebih progresif,”tuturnya.

Di lain sisi, pengangkatan pimpinan SKPD maupun jajarannya, karena pemenuhan kepangkatan dan kompetensi sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, jauh lebih penting mendorong SKPD-SKPD untuk lebh inovatif dalam membuat kebijakan.

“Saya kira mendorong SKPD untuk lebih inovatif baik cara berfikir dan mengambil kebijakan yang memberi daya dukung terhadap tetapan target ekonomi gubernur saat ini dibutuhkan.

Dan saya kira gubernur telah menunjukan kepemimpinan yang sangat baik dalam menstimulasi pimpinan SKPD agar berkreasi dalam kebijakan teknis,”ungkapnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!