Maluku Dapat Duit Lagi – Ambon Ekspres
Trending

Maluku Dapat Duit Lagi

JAKARTA, AE.— Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi aspirasi 7 provinsi kepulauan dalam UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan. Ini merupakan salah satu kemajuan, meskipun sampai saat ini RUU Provinsi Kepulauan belum ada perkembangan berarti di DPR RI.

Dalam UU Nomor 32 tentang Keluatan, pemerintah memberikan porsi anggaran kepada provinsi kepulauan yang memiliki luas laut melebihi daratan. Akomodasi ini disebut dengan DAK Afirmasi, yang bakal didistribusikan kepada 7 Provinsi Kepulauan tersebut.

Adapun jumlah DAK Afirmasi yang ditetapkan tahun 2015 untuk dikucurkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2,820 Triliun. Wakil Ketua Komite II Anna Latuconsina SH, mengatakan, ini merupakan kabar baik bagi 7 provinsi kepulauan, termasuk Maluku.

Anggaran ini diharapkan bisa membantu problem pembangunan yang dihadapi Maluku. Maka itu, dia meminta pemerintah pusat untuk segera mengimplementasikan DAK Afirmasi tersebut.

Anggaran ini sangat dibutuhkan pemerintah Maluku, termasuk 6 provinsi lainnya yang memiliki luas lautan lebih besar dari daratan.

Selama ini, pemerintah hanya mengedepankan luas daratan dalam pembagian anggaran. Namun dengan UU Kelautan, sedikit dari masalah tersebut bisa teratasi. “Artinya, perjuangan yang dilakukan selama ini untuk mendapatkan hak-hak dari pemerintah pusat, sebagiannya telah didapatkan melalui DAK Afirmasi. Kami sangat mengapreasiasi kehadiran DAK Afirmasi ini,” Katanya.

Meski mendapat dana, namun Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum mandiri dalam mengelola perekonomian daerah. Pengganggaran untuk pembangunan masih sangat bergantung dari pusat. Dampaknya, akselerasi pembangunan diprediksi akan melambat.

Berdasarkan data yang dihimpun Ambon Ekspres, selama dua tahun berturut, ketergantungan provinsi Maluku terhadap dana dari pemerintah pusat mengalami peningkatan. Jumlahnya juga mencapai 65 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Pagu atau plafon RAPBD Maluku tahun 2016, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp Rp1.597.102.689.00, naik dari tahun 2014 yang hanya Rp1.492.956.726,00. Justru, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, yakni 2015 Rp612.015.056.127 menjadi Rp548.865.525.089 di 2016. Sedangkan pendapatan daerah lainnya yang dipertanggungjawabkan Rp 332.455.013,00 atau 13,41 persen, naik dari 2015 yang hanya Rp293.482.859,00.

Direktur Mollucas Economy Reform Institute (MOERI) Tammat R Talaohu kepada Ambon Ekspres via seluler, Minggu (10/1) mengatakan, hal ini membuktikan Maluku belum mandiri secara ekonomi. Karenannya, perekonimian Maluku sangat rentan terhadap gejolak ekonomi nasional, regional maupun global.

“Ketergantung kita terhadap penganggaran dari pusat masih cukup tinggi. Itu menunjukan bahwa perekonomian Maluku belum mandiri. Maka, sangat rentan terhadap kondisi perekonomian nasional, regional Asia maupun global,”katanya.

Menurut dia, dampak daru ketergantungan anggaran pusat, yakni akselerasi pembangunan yang melambat atau tidak massif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga ikut melemah, kendati bertumbuh. “Dengan demikian, akan terjadi akselerasi pembangunan dan ekonomi yang melambat,”paparnya.

Selanjutnya, target pengurangan angka kemiskinan juga melambat. Bahkan, jika anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik, justru kemiskinan bisa meningkat. “Karena itu, jangan heran jika laju pertumbuhan ekonomi kita melambat atau hanya sebatas 5-6 persen.

Ini berbeda dengan daerah lainnya, misalnya, Papua dan Nusa Tenggara Barat yang mempunyai pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen. Bahkan mencapai 15 persen,”ungkapnya.

Olehnya itu, tidak ada kata lain bagi pemerintah daerah untuk bisa menggenjot PAD. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus bekerja lebih keras untuk menyumbangkan deviden kepada pemerintah dalam rangka pembangunan.

“Solusinya, pemerintah daerah segera menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal untuk peningkatan PAD. BUMD-BUMD itu harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan dan menyumbangkan deviden kepada pemda,”katanya. (fmc/TAB)

Most Popular

To Top