Menteri Sudirman Said ‘Disemprot’ – Ambon Ekspres
Trending

Menteri Sudirman Said ‘Disemprot’

AMBON, AE.— Perjuangan untuk mendapatkan manfaat yang baik dari produksi Gas di Blok Masela, belum tuntas. Selain perjuangan mendapatkan hak participating interes ( PI) 10 persen, masyarakat Maluku juga diperhadapkan pada sikap pemerintah pusat yang tidak tegas dalam menentukan tempat pembangunan kilang. Bahkan, pemerintah dituding tidak adil dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi pengelolaan gas abadi itu.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang dihadiri gubernur Maluku Said Assagaff, wakil gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pimpinan DPRD Maluku, akademisi serta tokoh masyarakat Maluku, Sabtu (8/1).

Selain Menteri ESDM, turu hadir dalam pertemuan di lantai 7 kantor gubernur Maluku, Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi, dan Direktur Jenderal Migas I Gede Nyoman Wiratmaja.

Pemuka masyarakat MBD, Aholiab Watloly menilai, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan sikap pilih kasih dalam memberdayakan masyarakat di sekitar area pengelolaan gas di Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd itu.

Selama ini, kata Aholiab Watloly Kementerian ESDM hanya memperhatikan masyarakat Maluku Tenggara Barat, sementara masyarakat Maluku Barat Daya tidak mendapat perhatian yang baik dalam hal pemberdayaan.

“Ini lah yang sementara menjadi problem besar di Maluku. Bahkan, inilah membuat bapak (Menteri ESDM) menyeret dua masyarakat kabupaten ke pusaran konflik,” katanya di hadapan Menteri dan semua perserta rapat itu.

Masyarakat MBD harus juga mendapat perhatian agar tidak terjadi saling curiga antara masyarakat dua kabupaten itu. Masyarakat di dua daerah itu adalah masyarakat dengan ikatan adat yang kuat, sehingga perlu diperlakukan secara adil dalam setuap program pembangunan

“Tolong dimasukan Maluku Barat Daya dalam benak bapak-bapak. Sekarang ada semacam gejala, saya mau katakan bahwa semacam benih konfik yang ditaburkan oleh kementerian, membuat masyarakat bersuadara di dua kabupaten saling mencurigai.

Bapak baru sampai di Maluku Tengara Barat, bapak belum sampai di kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak memahami teknia, tapi sayangnya bapak tidak memahami konteks,” tegasnya.

Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Pattimura (Unpatti) itu menegaskan telah menganalisa berbagai berita tentang penjelasan Menteri ESDM dengan Menteri Koordinator Kemaritiman tentang pembangunan kilang produksi Gas.

“Dan kami mengambil kesimpulan bahwa demi pemberdayaan masyarakat Maluku, maka lebih baik dibangun di darat,”ujarnya.

Karena itu, kehadiranya dalam pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku Barat Daya. Bahwa bila sudah ada fasilitas yang dibangun di kabupaten MTB maka diharapkan agar Kilang dibangun di kabupaten MBD.

Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah sedang dalam upaya menyiapkan segala hal, termasuk pemberdayan masyarakat. Sehingga, terkait pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pengelolaan gas itu, tentu membutuhkan waktu.
Pemerintah, kata menteri, saat ini masih menunggu hasil kajian tim ahli tentang pembangunan kilang untuk memutuskan pembangunan kilang gas di darat atau di laut.

Karena itu, lanjutnya pemerintah juga fokus untuk mengkaji pengembangan wilayah di sekitar area pengelolaan gas tersebut.

“Proyek itu betul- betul memberi manfaat. Proyek gas, ada umurnya. Jadi bagaimana agar masa 24 tahun produksi itu bisa meninggalkan sesuatu yang baik,” kata Sudirman Said.

Dikatakan, untuk pengembangan wilayah, itu merupakan keinginan presiden Joko Widodo. Sehingga, masalah di mana kilang dibangun, di laut atau di darat memang perlu diseriusi, tapi sementara dikaji oleh para ahli. Sehingga, hal yang penting untuk didiskusikan saat ini adalah pengembangan wilayah.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli ingin, agar kilang produksi gas di Blok Masela dilakukan darat dengan sistem pipanisasi (offshore). Ini didasarkan pada pertimbangan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat.

Pendapat itu berbeda dengan keinginan Menteri ESDM Sudirman Said yang menginginkan pembangunannya menggunakan LNG terapung (floating LNG) dengan pertimbangan efesiensi biaya.

Namun, ketika dimintai ketegasannya tentang hal itu, Menteri Sudirman Said menampik memberikan penjelasan.” Kita sudah memberikan pertimbangan keduanya. Jadi jangan dipolemikkan,” katanya.

Dia mengatakan, pelaksanaan mega proyek itu membutuhkan waktu lama, sebab tahapannya masih panjang. Jadi apabila tahun ini diputuskan pembangunan Kilang di darat atau di laut, maka baru akan diproduski pada 2024.

Terkait PI 10 persen, Direktur Jenderal Migas, I Gede Nyoman Wiratmaja mengatakan, PI 10 persen ini artinya, pemprov Maluku diberi kesempatan untuk mendapatkan 10 persen ikut serta dengan tentu ada kewenangan dan tanggung jawab.

Dengan menyetor PI 10 persen, Maluku akan mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya deviden hasil produksi serta kesempatan untuk menempatkan orang di dalam manajemen perusahaan.

“Jadi ada hak ada kewajiban. PI 10, berarti ada tanggung jawab, ada risiko. Yang namanya usaha, pasti ada riskonya. Maka , pertama harus ikut menyetor modal. Biaya pembangunan ini, kan kira-kira 200 Triliun maka PI harus dihitung 10 persen modal,”jelasnya.

Pemerintah pusat menyarankan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan BUMN yang sangat berpengalaman, yaitu PT Pertamina untuk pembiayaan.

Menanggapi penjelasan Dirjen Migas itu, wakil ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat tentang PI 10 persen bagi Maluku telah dilakukan sejak tahun 2009. Sehingga, apa yang disebutkan oleh Dirjen Migas tersebut sudah diketahui pemerintah daerah dan DPRD.

Di tempat yang sama, rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Thomas Pentury mengatakan, berdasarkan data yang ada di kampus yang dipimpinnya itu, masih ada kekurangan lain dalam persiapan produksi gas di Blok Masela, yakni persiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal.

“Unpatti, dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mengembangkan program pendidikan di luar daerah terpencil, semacam model kelas yang jauh dari Univeritas di wilayah menjadi target pengembangan,” katanya.

Kata Pentury, program telah dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya dan kabupaten kepulauan Aru. Dan sudah pada persiapan, tahun ini akan segera dibuka program untuk mempersiapakn sumber daya manusia.

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi menyebutkan, bila tahun ini sudah ada keputusan tentang pembangunan kilang, maka Inpex selaku pihak yang mendapatkan kontrak akan mendetailkan rencana proyek Blok Masela sampai dengan tahun 2018.

Dan tahun 2019, tender-tender akan dimulai, diantaranya tender kapal dan tender konstruksi. Sehingga pembangunan fisik akan dimulai di awal tahun 2020 sampai dengan 2023.

Dan pada tahun 2024, gas dan kondensat sudah dapat dihasilkan. Dengan begitu, diharapkan sudah ada pendapatan dari pengeloaan gas tersebut yang masuk ke kas pemerintah pada tahun 2025. (MAN)

Most Popular

To Top