Polisi Main Tangkap Saat Demo – Ambon Ekspres
Trending

Polisi Main Tangkap Saat Demo

Ambon, AE.—Aksi demo puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku, berakhir ricuh setelah polisi membubarkan paksa aksi itu. Tindakan polisi ini bukan baru pertama kali, sebelumnya aksi serupa juga dilakukan terhadap aksis mahasiswa dari organisasi yang sama tahun lalu.

Awalnya aksi berjalan normal. Mahasiswa yang tergabung dalam IMM Wilayah Maluku ini menolak kedatangan Menteri ESDM Sudirman Said ke Ambon. kedatangan Menteri ESDM untuk membahas Blok Masela. Pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Maluku lantai 7, Sabtu (9/1).

Aksi tersebut dimulai sekira pukul 09 : 30 Wit di depan Gong Perdamaian Dunia. Mereka meminta pemerintah pusat untuk segera memberikan hak PI 10 persen pengelolaan gas di Blok Masela. Namun baru berorasi sekitar 30 menit dan belum sempat beranjak dari lokasi tersebut, para aktivis didatangani sejumlah anggota polisi, pada sekitar pukul 10 : 00 Wit dan langsung mencoba membubarkan para pendemo, karena tidak mengantongi ijin.

Upaya itu ditentang oleh pendemo. Adu mulut hingga saling dorong pun terjadi antara Polisi dan pendemo. Koordinator Lapangan (Korlap), Paman Nurlete dan salah satu rekannya langsung diamankan oleh polisi.

Melihat hal itu, rekan mereka yang lain mencoba menghalangi upaya polisi, namun gagal. Polisi terus membawa kedua rekan mereka ke Mapolres Pulau Ambon. Mobil pick up yang digunakan pendemo untuk membawa alat pengeras suara, turut dibawa ke Mapolres.

“Kami diperlakukan dengan kasar. Bahkan saya ditarik-tarik seperti saya ini membuat kejahatan. Padahal, aksi kita itu aksi damai, menyampaiakan aspirasi, tidak melakukan kejahatan,” kata Paman Nurlete kepada Ambon Ekspres, malam tadi.

Kata Nurlete, untuk melakukan demonstrasi, pihaknya tidak membutuhkan ijin dari polisi. Tapi yang menjadi kewajiban pendemo adalah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Sehingga tidak tepat bila sikap Polisi karena masalah ijin.

Selama di Mapolres, kata Paman Nurlete, mereka diinterogasi oleh polisi, termasuk tentang sumber dana yang digunakan untuk melakukan demonstrasi. “ Apakah setiap kali kita demo, polisi harus tahu dana itu kita dapat dari mana, kan tidak,” tegasnya.

Tindakan polisi itu mendapat kecaman dari barisan pendemo, termasuk pimpinan IMM di pusat. Setelah mendapat informasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Maluku terkait insiden tersebut, DPP IMM langsung menggelar konfrensi pers, mendesak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mencopot Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease Kamaruz Zaman serta Kasat Intel Muhammad Musaad karena dinilai telah membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“DPD IMM Maluku sudah melaporkan ke IMM pusat, dan pusat sudah gelar konfrensi pers, mendesak Kapolri agar mencopot Kapolres Ambon dan Kasat Intel karena selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan seperti ini,” katanya.

Melalui aksi itu, pedemo hanya ingin mengingatkan pemerintah pusat, melalui Menteri ESDM untuk tegas dalam memberikan hak masyarakat Maluku dalam pengelolaan gas di Blok Masela. Hak PI 10 Persen yang telah lama dijanjikan pemerintah pusat, harus segera dibuktikan.

“Kami juga meminta pemerintah pusat agar membangun (Kilang ) di darat. Karena efek ekonominya lebih besar. Apalagi, Mubes Masyarakat Maluku (Mama) Sudah melahirkan kesepakatan itu. Jadi kita dukung,” katanya.

Di hari yang sama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya juga menggelar aksi unjuk rasa, meminta ketegasan pemerintah pusat, agar bersikap adil bagi masyarakat MTB dan MBD. Pemerintah juga harus membangun kilang di darat.

Namun barisan pendemo itu bertahan di luar halaman kantor gubernur hingga rombongan Menteri ESDM meninggalkan kantor gubernur, mereka tidak diperkenankan petugas keamanan untuk masuk dan menyampaikan aspirasi secara langusung kepada menteri.

“Kami meminta pemerintah pusat agar jangan memandang kita masyarakat Maluku Barat Daya dengan sebelah mata, karena kami Maluku Barat Daya ada daerah perbatasan dengan Timor Leste, maka harus ada perhatian khusus daRi pemerintah,” ungkap barisan pendemo dalam lembaran tuntan mereka.

Mereka juga mendesak pemerintah pusat agar pengelolaan blok Masela memperhatikan keutuhan faktor geologi dan kosmologi masyarakat kepulauan sebagai ruang eksistensi masyarakat Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.

“Kami minta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan akses transportasi di MTB dan MBD. Kami juga minta agar MBD dan MTB dijadikan sebagai poros maritim dan tol laut untuk mengatasi keterisolasian selama ini,” pinta mereka.

Sementara itu, menanggapi polemik tentang penggunanan metode eksploitasi gas di Blok Masela, penggiat lingkungan M. Azis Tunny memilih lebih mendukung penerapan metode Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) karena risiko kerusakan lingkungannya lebih kecil daripada pengelolaan di darat (onshore).

“Metode FLNG jauh lebih kecil risikonya terhadap lingkungan. Dengan pipanisasi ratusan kilometer dari sumber gas di laut ke kilang di darat, risikonya terlalu tinggi. Kalau terjadi kerusakan pipa, bisa berujung pada kerusakan lingkungan.

Keragaman hayati Maluku sangat rentan rusak. Kami tidak mau menghadapi situasi itu,” terang Azis Tunny, Ketua Perhimpunan KANAL Maluku, organisasi pecinta alam.

Azis, yang juga pendiri Maluku Media Center (MMC) menyatakan bahwa pembangunan Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG) akan memerlukan membangun pipa 600 kilometer di dasar di laut Arafuru. Menurutnya, wilayah tersebut sangat riskan gempa tektonik.

Berdasarkan data US Geological Survey (USGS), daerah sekitar Blok Masela merupakan wilayah dengan frekuensi gempa yang tinggi. Sesuai dara tersebut, pada periode 1900 hingga 2013 tercatat kejadian gempa di sekitar Masela sebanyak 2.248 kali dengan kekuatan antara skala 5-9 Mw dan kedalaman 300 kilometer.

“Kalau gempa di dasar laut, pipa yang digunakan potensi rusak atau bahkan patah! Nah, kalau sudah begitu, kita akan berurusan dengan krisis lingkungan hidup. Ruginya besar,” tukasnya.

Azis menambahkan bahwa Tanimbar dan Aru merupakan kepulauan dengan keanekaraman hayati tinggi dan khas. Kenyataan tersebut juga merupakan kekayaan yang harus dihitung sebagai potensi.

“Itu harus dilindungi. Jangan asal tukar dengan asumsi pemasukan uang dari kilang darat, yang tidak sepadan!” tegasnya. Menurutnya, pembangunan OLNG akan mengganggu ekosistem Maluku. Dia menjelaskan bahwa akan ada pembukaan lahan besar-besaran di darat karena OLNG membutuhan 600 sampai dengan 800 hektar lahan untuk wilayah operasi kilang.

“Sedangkan FLNG hanya butuh 40 hektar untuk pembangunan dermaga. Dan saat ini proses pembebasan lahannya pun hampir rampung,” kata dia.

Menanggapi soal pembukaan lapangan kerja, Azis menegaskan bahwa pembangunan supply base di Maluku Tenggara Barat akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih strategis.

Teknologi FLNG memberikan solusi agar investasi yang telah dikeluarkan oleh negara akan terus dapat dimanfaatkan meskipun kandungan gas di wilayah tertentu telah habis.

Keuntungan dari FLNG adalah kemampuan mobilitas, dimana jika kegiatan produksi gas di suatu tempat tertentu telah berakhir, pemerintah dapat memindahkan bangunan apung tersebut ke lokasi lain yang memiliki cadangan gas.

“Kita orang Maluku, sudah saatnya naik kelas. Kita buat lapangan pekerjaan yang lebih tinggi tingkat keahliannya. Misalnya, menjadi konsultan FLNG bagi negara-negara lain yang berminat membangun fasilitas yang sama atau bahkan membuat industri pembuatan peralatan FLNG,” pungkas Azis. (MAN)

Most Popular

To Top