Gugatan Sus-Goo Tak Substansial – Ambon Ekspres
Trending

Gugatan Sus-Goo Tak Substansial

Sidang Lanjutan Kamis dan Rabu

AMBON, AE.—Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan perkara Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur dan Aru dengan agenda penyampaian pokok gugatan, Senin (11/1). Komisi Pemilihan Umum menilai pokok gugatan pasangan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo dan pasangan Obed Barends-Eliza Darakay, tidak menyentuh substansi perselisihan perolehan suara.

Sidang pendahuluan untuk Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru dimulai jam 08.30 WIB. Pilkada SBT digugat oleh Siti U Suruwaky-Sajifuddin Goo dengan nomor perkara 111/PHP.BUP-XIV/2016 dan pokok perkara PHP Pilkada SBT. Kemudian, Pilkada Aru digugat oleh pasangan Obed Barends, B. Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag dengan nomor perkara 84/PHP.BUP-XIV/2016.

Sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) dua Pilkada tersebut dipimpin oleh panel hakim MK yakni Patrialis Akbar, Suhartoyo dan Wahyudin Adams. Sementara dari KPU Republik Indonesia diwakili komisinoer Arief Budiman, komisioner dan ketua KPU SBT, serta lima komisioner KPU provinsi Maluku.

Hadir pula kuasa hukum pemohon pasangan Sitti-Sjaiufuddin, Abdul Majid Latuconsina. Sementara pemohon Obed-Eliza membacakan sendiri pokok-pokok gugatan mereka alias tidak didampingi kuasa hukum.

Komisioner KPU Provinsi Maluku Divisi Hukum, Syamsul Rivan Kubangun mengatakan, dari semua poin gugatan yang disampaikan oleh pemohon, tak satupun menyinggung soal mekanisme penghitungan suara dan selisihnya. Yang digugat hanya dugaan politik uang, keberpihakan KPU dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Yang dipersoalkan adalah money politik, DPT dan lainnya. Intinya tidak singgung soal kesalahan penghitungan dan perselisihan jumlah perolehan suara. Jadi, yang digugat bukan substansinya,”kata Rivan saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler seusai sidang pendahuluan.

Selama persidangan, kata Rivan, belum ada tanggapan dari hakim. Hakim hanya memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk membacakan pokok-pokok gugatan, dan setelah itu sidang ditutup.

“Jadi, agenda sidang pendahuluan hanya mendengarkan pembacaan pokok-pokok gugatan dari pemohon. Untuk Pilkada Aru, pasangan Obed Barends-Eliza Darakay yang memcekam sendiri pokok-pokok gugatan secara prinsipal,”katanya.

Dia menambahkan, KPU selaku termohon akan memberikan jawaban secara detail dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis 14 Januari jam 8 wib untuk Pilkada kabupaten Aru dan SBT. Sedangkan sidang lanjutan Pilkada Maluku Barat Daya dan Bursel, Rabu 13 Januari jam 7 malam dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Sidang pendahuluan Pilkada kabupaten Buru Selatan dengan agenda sidang pendahuluan, telah digelar pada Jumat (9/1) malam.Nomor perkara 43/PHP.BUP-XIV/2016, pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru Selatan tahun 2015. Pemohon Rivai Fatsey,SSTP,MPA dan Drs Anthonius Lesnussa,MM.

Sidang pendahuluan Pilkada kabupaten Maluku Barat Daya juga pada hari dan jam yang sama. Pilkada MBD digugat oleh dua pasangan calon, yakni Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Berthi Marcus, SH dengan nomor perkara 93/PHP.BUP-XIV/2016, dan pasangan Nikolas Johan KiliKily S.Th dan Drs.Johannis Hendrik Frans dengan nomor perkara 129/PHP.BUP-XIV/2016.

“Prinsipnya KPU selaku termohon akan memberikan jawaban secara seluruh kerja-kerja KPU, baik tahapan persiapan hingga pemungutan dan penghitungan suara. KPU punya kewajiban untuk menjawab secara terperinci dan disampaikan dengan alat bukti,”tandasnya.

Apa KPU yakin MK akan menolak atau melanjutkan persidangan perkara PHP empat Pilkada tesebut? ia tak mau berspekulasi. “Kalau soal itu kewenangan hakimlah. Jadi, nanti kita lihat tanggl 18 Januari apalah berlanjut atau tidak.

Tapi, sidang untuk empat Pilkada di Maluku yang kami ikuti ini, dalam pokok gugatan pemohon tidak disebutkan soal kesalahan rekapitulasi. Dimana dan siapa yang melakukannya, tidak disebutkan,”ungkapnya.

Ungkit Pilkada 2010

Ketua KPU kabupaten SBT, Kisman Kilian menambahkan, selain tak mengguggat selisih perolehan suara, pasangan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo melalui kuasa hukum, juga menyinggung persoalan Pilkada 2010. Padahal, Pilkada 2010 diselenggarakan berdasarkan aturan dan penyelenggara yang berbeda.

“Pemohon juga menyampaikan pelanggaran pilkada 2010 yang ada korelasinya dengan Pilkada 2015. Karena saat itu, KPU dibawah kendali Sidik Rumalowak. Sementara KPU yang melaksanakan Pilkada 2015, adalah saya sebagai ketua dan empat komisoner lainnya,”kata Kisman via seluler.

Kisman menyebutkan, dalam pokok gugatan, pemohon menuding dirinya melakukan pelanggaran secara sistematis dan massif. Hal lain yang disampaikan dalam permohonan, adalah pengangkatan dan pemberhentikan sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS).

Kendati proses selisih suara pasangan calon tidak disebutkan didalam pokok-pokok gugatan, Kisman mengaku, pihaknya siap menjawab secara terperinci pada sidang lanjutan Rabu nanti.”Yang jelas, kita akan jawab sesuai dengan gugatan yang disampaikan. Memang, gugatan tidak berada pada pelanggaran perolehan dan selisih suara,”tandasnya.
Ajukan Eksepsi

Sementara itu, kuasa hukum pasangan Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, Almudatsir Sangadji mengatakan, pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap legal standing permohonan pemohon.

pasalnya, kata dia, permohonan yang diajukan ke MK tidak memenuhi ketentuan pasal 158 undang-undang Pilkada nomor 8/2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 1 pasal 6 ayat 2 tentang syarat perselisihan suara pengajuan perkara ke MK.

Sebab menurut dia, dua aturan tersebut telah menjelaskan tentang limitasi perselisihan suara, yakni untuk kabupaten dengan jumlah penduduk 200-250 ribu maka selisih suara paling banyak 2 persen. Namun, selisih suara pasangan Sitti-Sjaifuddin dan Mukti-Fachri sekitar 8 persen.

“Jumlah penduduk sekitar 200 orang, dengan demikian maka gugatan dapat diajukan dengan selisih suara 2 persen. Sementara selisih suara pasangan pemohon dengan pihak terkait (Mukti-Fachri) sekitar 8 persen. Kami akan ajukan eksepsi tentang legal standing, karena ada limitasi perolehan suara berdasarkan ketentuan dua pasal dalam dua aturan tersebut,”kata dia.

Selain itu, juga eksepsi terhadap petitum yang disampaikan dalam permohonan pemohon dengan meminta mahkamah mendiskualifikasi pasangan Abdul Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri, dan menetapkan pemohon. Sebab kata dia, pemohon tidak menyampaikan secara jelas soal perselisihan suara.

“Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasikan pasangan Mukti-Fachri, dan menetapkan pemohon sebagai calon terpilih. Sementara pemohon tidak mencantumkan secara jelas berapa selisih suara. Kalau tidak dijelaskan, ini kan kabur. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam eksepsi kami nanti,”sebutnya.

Permohonan lainnya yang disampaikan pemohon, menurut Almudatsir jauh dari subtansi sengketa Pilkada itu sendiri, yakni perselisihan perolehan suara. Soal pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pilkada SBT, harusnya dapat diselesaikan ditingkat Panwaslu, KPU atau lembaga berwenang lainnya.

“Selanjutnya, uraian pelanggaran pada tingkat proses kan belum tentu terjadi dan itu diluar domain MK. Yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah soal selisih hasil bukan secara parsial dan asumtif mempersoalkan pelanggaran ditingkat proses,”urainya.

Begitu juga dengan persoalan DPT dan laporan pelanggaran yang tidak dipersoalkan selama proses Pilkada. Olehnya itu, ia optimis, MK akan menolak atau tidak menerima gugatan pasangan Sitti-Sjaifuddin. “Karena itu, saya optimis gugatan pemohon kemungkinan besar tidak diterima atau ditolak oleh MK,”tandasnya.

Seperti diketahui, KPU SBT telah menetapkan pasangan Mukti-Fachri sebagai paslon yang mendapatkan suara terbanyak yaitu 36.959. Sementara pasangan Sitti-Sjaifuddin memperoleh 31.062 suara atau selisih 5.897 suara. (TAB)

Most Popular

To Top