Konflik Unidar tak Pantang Surut – Ambon Ekspres
Trending

Konflik Unidar tak Pantang Surut

AMBON, AE.—Tidak ada kata selesai dalam konflik di Universitas Darussalam. Konflik justeru kian meluas, setelah Yayasan Darussalam Ambon akan melantik Farida Mony sebagai Rektor universitas Islam swasta itu. Sementara Ibrahim Ohorella sampai kemarin masih menyatakan diri sebagai rektor di kampus merah tersebut.

Pelantikan akan dilaksanakan, Selasa (12/1) di Gedung Ashari Al-Fatah Ambon. “Yang melantik saya besok (hari ini red) dari Yayasan Darussalam Maluku. Mereka yang memenangkan perkara di persidangan,” kata Farida Mony kepada koran ini di gedung Ashari Al-fatah, Senin (11/1).

Ketua Yayasan Darussalam Maluku, Abdurahman Polanunu saat ditemui mengatakan, langkah yang diambil tidak melawan hukum. “Kalau bicara legal, pelantikan ini legal. Kita tidak mungkin menunggu sampai semuanya (proses hukum, red) selesai, sedangkan di kampus proses belajar mengajar berjalan terus,” terang Polanunu kepada koran ini di ruang kerjanya, kemarin.

Dia mengaku, sangat menghormati proses hukum yang berjalan, namun pelantikan rektor merupakan tuntutan universitas. “Kita selalu taat kepada hukum. Apa kata hukum itu yang benar. Kita tahu itu keputusan pertama, kita terikat dengan waktu pembelajaran harus berjalan. Keselamatan harta kekayaan Darussalam harus dijaga. Kalau tidak, akan terjadi perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Dia menegaskan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Unidar Ambon dibawa payung hukum Yayasan Pendidikan Darussalam tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. “Dalam keputusan pertama sudah kalah. Yang kedua, Yayasan Pendidikan Maluku mengambil aset miliki Yayasan Darussalam Maluku,” jelasnya.

Terkait upaya hukum banding yang diajukan Yayasan Pendidikan Maluku, Polanunu mengatakan tidak berdampak pada proses pelantikan rektor. Pasalnya dia mengaku, memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kembali apabila fakta hukumnya Yayasan Pendidikan Darussalam memenangkan perkara tersebut.

Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam, Hasan Slameth menegaskan, upaya yang dilakukakan Yayasan Darussalam Maluku itu tidak dibenarkan oleh hukum. Kata dia, proses hukum yang menimpa kampus merah itu masih berlanjut dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dibenarkan kedau pihak melakukan aktifitas apapun.

“Kami dari Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku telah mengajukan banding. Itu artinya proses hukum masih berjalan. Olehnya itu para pihak tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melantik dan melakukan aktifitas lainnya,” kata dia menjawab pertanyaan Ambon Ekspres melalui seluler, kemarin.

Perbuatan melawan hukum, lanjut Hasan, antara lain menyalahi undang-undang, melanggar hak orang dan merugikan pihak orang yang sedang berperkara. Langkah yang di ambil Yayasan Darussalam Maluku untuk melantik Farida Mony ini adalah sebuah langkah yang menghancurkan. “Itu (pelantikan, red) ibarat mendirikan negara di dalam negara. Juga upaya untuk menghancurkan Darussalam,” ketusnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah menyurati berbagai pihak yang memiliki hubungan secara institusional maupun secara hukum untuk mengambil sikap tegas. “Tadi (kemarin, red) Yayasan Pendidikan Darussalam telah menyurati Kopertis, Gubernur Maluku, DPRD Maluku, Polda Maluku, kejaksaan dan pengadilan untuk mengambil sikap, karena ini adalah penipuan kepada masyarakat,” timpalnya.

Senada dengannya, juru bicara Rektor Ibrahim Ohorella, Husain Latuconsina menambahkan, pelantikan rektor tidak prosedural. Kata dia, segala bentuk kegiatan yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian rektor mengacu pada statuta yang berlaku.
“Kalau lihat statuta, pengangkatan dan pemberhentian rektor itu melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh senat. Jadi kalau ditanya legal atau tidak kita lihat sesuai prosedur atau tidak,” tandasnya.

PENOLAKAN PELANTIKAN REKTOR DEFINITIF
Sementara itu terkait rencana tersebut, puluhan civitas akademika Unidar Ambon mendatangi Kepala Kopertis Wilayah XII Maluku, Malut dan Papua, Zainudin Notanubun, Senin (11/1). Mereka menolak dilakukan pelantikan mengingat belum adanya ketetapan hukum atas kasus tersebut.

Husain Latuconsina, wakil rektor non akademik yang ikut dalam aksi itu mengatakan, kedatangan tersebut untuk mempertanyakan rencana pelantikan.

‘’Sekarang yang kita ketahui bersama terkait dengan kondisi internal bahwa rektor yang diberi amanat untuk mengatur seluruh kepengurusan yang berada di Universitas Darussalam adalah saudara Ibrahim Ohorella, bukan yang lain.

Maka dari itu kami meminta agar Kopertis mengambil langkah positif agar tidak merugikan lembaga ini dan mahasiswa pada umumnya,’’ ungkapnya.

Kepala Kopertis Zainudin Notanubun menjelaskan, terkait pelantikan dan pengangkatan rektor defenitif bukan kewenangan dan tanggung jawab Kopertis. ‘’Sesungguhnya kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat rektor adalah yayasan. Saya cuman menjalankan fungsi sebagai koordinasi berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di Maluku,’’ tuturnya. (MG4/MG5)

Most Popular

To Top