Warga Buru Ngamuk di Kantor Gubernur – Ambon Ekspres
Trending

Warga Buru Ngamuk di Kantor Gubernur

AMBON, AE—Puluhan warga adat kabupaten Buru, Senin (11/1) mengamuk di depan pintu ruang pertemuan lantai 6 kantor gubernur Maluku, karena tidak diijinkan masuk dan mengikuti pertemuan antara pemerintah provinsi Maluku dengan pemerintah Buru dan masyarakat Buru. Kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (SDM) Maluku Martha Nanlohy dituduh menskenariokannya.

Pertemuan yang dimulai sejak pukul 15 : 00 hingga pukul 16 : 39 itu, dipimpin Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku  Zedek Sangadji dan Kadis ESDM Maluku.

Hadir dalam rapat itu, Bupati Buru Ramli Umasugi dan sejumlah tokoh masyarakat adat Buru serta beberapa pengusaha yang pernah beraktivitas di Buru. Itu untuk membahas penyelesaian berbagai masalah pasca penertiban tambang emas di gunung Botak.

Para pejabat itu telah berada di dalam ruang rapat terlebih dahulu. Namun, sebelum rapat dibuka, sekitar 20 warga adat Buru bermaksud masuk dan mengikuti pertemuan tersebut. Namun dicegat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa pegawai.

“Kami diundang oleh pemerintah daerah Buru untuk ikut rapat tapi kenapa tidak diijinkan. Ada apa?,” teriak salah satu warga Buru sembari mencoba masuk ke dalam ruangan, namun terus dicegat.

Adu mulut hingga saling dorong antara warga dengan petugas pun tidak dapat dihindari. Beberapa diantaranya bahkan menduga larangan bagi mereka untuk masuk itu datangnya dari kepala dinas ESDM Maluku Martha Nanlohy dengan mewanti-wanti para petugas Satpol PP untuk hanya mengizinkan orang tertentu saja yang masuk di dalam ruang rapat.

“Kenapa yang masuk ini hanya orang-orang tertentu saja. Kami juga masyarakat Maluku, masyarakat Buru yang berhak untuk bicara. Kenapa yang masuk itu hanya orang-orang yang ditentukan oleh ibu kadis ESDM saja,” teriak salah satu diantara mereka.

Kehadiran mereka di kantor Gubernur Maluku atas undangan resmi pemerintah Kabupaten Buru, guna mengikuti pertemuan tersebut. Mereka juga menilai ada yang tidak beres dalam normalisasi sungai di sana. Sebab, yang dilakukan oleh PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) itu bukan hanya mengangkat sedimen, tapi juga kandungan emas.

Setelah mengamuk sekitar 25 menit, aksi mereka sedikit meredah setelah bupati Ramli Umasugi keluar ruang rapat, menemui warganya yang sedang mengamuk. Bupati kemudian memberikan arahan agar para warga tenang, namun arahan itu ditentang warga.

Mereka ingin masuk dan mengikuti rapat. Mereka pilih mengalah, tidak masuk ke dalam ruang rapat. Bupati pun kembali masuk ke dalam ruangan dan rapat dilanjutkan.

Seusai mengikuti pertemuan tertutup itu, Bupati Ramli Umasugi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan, pemerintah provinsi akan menata lingkungan di Buru secara baik. Dan pemerintah kabupaten Buru mengusulkan penataan dilakukan perusahaan bekerja sesuai dengan mekanisme administrasi, dilengkapi dan mengakomdir masyarakat adat Buru.

“Masyarakat dikasi ruang kerja lewat ijin koperasi, tanpa menggunakan bahan berbahaya,” katanya.

Hal itui disambut baik warga adat Pulau Buru, karena diberikan kesempatan untuk turut bekerja melalui koperasi. “ Apa yang dibicarakan tadi di dalam rapat sangat baik sekali, sebagai masyarakat adat sangat mendukung, apa yang disampaikan tentang nasib masyarakat adat.

Sekalipun dikelola oleh koperasi, tapi dia akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar,” ungkap salah satu tokoh masyarakat adat Buru, Badarudin Salasiwa.

Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohy mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuannya bersama Gubernur Maluku Said Assagaff dengan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya akhir pekan kemarin.

“Intinya kita membahas hasil pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada tanggal 8 Januari,” ungkapnya.

Hasil pertemuan LH dan Kehutanan itu, diantarnya menteri meminta pemerintah daerah untuk tegas terhadap siapa pun yang diketahui menjadi pemasok merkuri di Buru.

Selain itu, Menteri LH dan Kehutanan juga meminta gubernur untuk memberikan mandat atau sebagian kewenangan kepada Bupati Buru dalam pengelolaan pertambangan.

Kendati itu menjadi harapan menteri, namun Nanlohy mengatakan, harus kembali lagi pada aturan. Sesuai amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan itu dikembalikan ke pemerintah provinsi.

“ Tadinya waktu otonomi daerah, itu kewenangan kabupaten. Selama empat tahun ini, kabupatennya ke mana, tidak urus tambangnya. Dua puluh satu kali mereka tutup, buka lagi. Karena mereka tidak ada solusi, apa yang mau dibikin,” cetusnya.

Karena itu, pemerintah provinsi akan berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dengan tidak memberikan toleransi. “Itu jelas bahwa tidak ada lagi kewenangan bupati atau walikota untuk pengelolaan pertambangan. Karena sesuai juga dengan edaran Menteri ESDM nomor 4 tahun 2015,” ungkapnya.

Terkait hasil tender yang dimenangkan oleh pihak PT CCP, tapi kemudian dibatalkan, Nanlohy mengatakan, itu berdasarkan surat Gubernur Maluku kepadanya dan kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum Maluku sebagai penaggung jawab teknis lapangan.

“Mereka semua diberikan kesempatan untuk bekerja dengan catatan mereka angkat sedimen itu, lalu bawa ke tempat penimbunan kita. Tidak boleh bawa ke tempat lain. Tapi mereka (PT. CCP) pada mengangkat material dua truk mau dibawa ke tempat lain dan ditahan sama petugas di sana.

Sehingga, mereka dilarang karena melanggar perjanjian. Itu sudah merupakan kesepakatan ESDM dengan PU, yang punya pekerjaan,” jawabnya.

Sementara terkait keberadaan pihak PT BPS dalam melakukan normalisasi sungai di Buru, Nanlohy mengatakan bahwa itu dilakukan melalui nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah provinsi Maluku dengan pihak PT BPS.

“Isi MoU itu, BPS membantu pemerintah provinsi dalam hal penataan lokasi bekas tambang,” katanya.

Bahkan, pemerintah tidak akan mengelaurkan satu sen pun utuk pihak BPS dalam melakukan normalisasi. Semua ditanggung oleh pihak PT BPS dengan dana yang disebut dana hibah. Karena dana usaha yang mencari keuntungan, PT BPS pun tidak mendapatkan harapan keuntungan dalam kerja sama dengan pemerintah.

“Itu hibah, dana hibah dari Pihak PT BPS. Itu hal biasa dalam dunia pertambangan. Kita harus bersyukur bahwa perusahaan yang memang mau menghibahkan dananya,” ungkapnya.

Namun, Nanlohy mengaku tidak dapat memastikan jumlah uang yang dihibahkan oleh pihak PT BPS untuk melakukan normalisasi lingkungan di sana. “ Ini kan belum selesai (Normalisasi). Kita belum bisa tahu besar hibahnya. Itu tidak ditentukan di dalam MoU,” katanya.

Terkait pengangkatan material yang mengandung emas, Nanlohy membantahnya. Normalisasi dilakukan di semua titik yang pernah menjadi tempat pengolahan emas, sehingga tidak ada yang salah dalam aktivitas BPS itu.

“Ini orang salah mengerti, material yang ada di semua sungai itu maupun tambang –tambang itu kan semua dipenuhi merkuri,” kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan kuasa PT BPS, Fakhri kepada Ambon Ekspres. Kata dia, mereka cuma bertugas mengangkat sedimen, dan tidak ada yang dibawa keluar dari areal yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi Maluku.

“Bagaimana mau dibawa keluar. Kita kan dijaga dalam proses pengangkatan itu oleh Satpol PP, dan Dinas ESDM Maluku. Jadi saya jamin, tidak ada sedikitpun sedimen yang diangkut keluar dari areal yang sudah ditentukan. Kalau Anda mau lihat, silakan datang ke tempat pengangkutan dan buktikan sendiri,” tegas dia.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Yustinus Male mengatakan, pembicaraan mengenai penambangan harus baru dapat dibicarakan setelah normalisasi lingkungan selesai dlakukan. Setelah itu baru dibicarakan dengan orang adat. Karena emas akan habis, tapi merkuri tidak akan hilang dari daerah itu. Dan melalui waktu mikroba merubah itu menjadi metal merkuri, masuk ke badan air, selanjutanya ke makanan.

“ Jadi langkah pertama sudah betul, tutup, yang kedua kita keruk sedimennya, kita kikis setelah itu langkah selanjutnya, silakah bicarakan dengan masyarakat, buat pusat pengolahan terpadu,”ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!