Februari, Pilkada 5 Kabupaten Dimulai – Ambon Ekspres
Trending

Februari, Pilkada 5 Kabupaten Dimulai

AMBON, AE.—Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku memastikan tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru dan Kota Ambon 2017 dimulai Februari tahun ini. Penganggaran penyelenggaraan Pilkada sudah disahkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Selasa (12/1) menjelaskan, rencana tahapan Pilkada 2017 dimulai Februari sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada nomor 8/2015.

“Kalau dilihat dalam UU, berarti 12 bulan mulai dari sekarang sudah harus dimulai penhatapan Pilkada 2017. Karena pemungutan suara pada Februari 2017, maka tahapannya sudah harus dimulai Februari 2016,” kata dia.

Namun, akui dia, sampai Sekarang belum ada pertemuan dilakukan oleh KPU Republik Indonesia terkait persiapan Pilkada 2017, karena masih fokus pada sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan melaksanakan rapat kesiapan Pilkada 2017 setelah proses persidangan di MK.

“Sampai sekarang belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh KPU RI terkait dengan persiapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2017, karena masih fokus dengan perkara PHP di MK. Kemungkinan setelah persidangan pada 18 Januari KPU akan menyusun regulasi tentang pelaksanaan Pilkada 2017,”jelasnya.

Hal pertama yang akan dilakuan adalah Rapat Koordinasi (Rakor) KPU RI dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang untuk membahas persiapan penyelenggaraan pilkada. Sedangkan KPU Maluku dan KPU lima daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017, sudah berkoordinasi sejak November 2015.

“Jadi, nanti diawali dengan KPU pusat mengundang KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk rapat koordinasi. Waktunya, mungkin setelah persidangan di MK, karena KPU RI yang menkoordinir langsung seluruh perkara PHP Pilkada 2015,”ungkapnya.

Selanjutnya, lanjut Musa, KPU RI akan menyusun regulasi pelaksanaan Pilkada 2017. Baik tentang program, tahapan dan jadwal maupun aturan teknis lainnya.

“Tentu, PKPU nomor 2/2015 tentang program, tahapan dan jadwal tentu akan diubah. Sedangkan PKPU nomor 3 sampai nomor 12, apakah juga akan diubah, kami belum memastikan. Intinya, dimulai dengan penyusunan regulasi,”paparnya.
Anggaran

Disinggung soal anggaran Pilkada kabupaten MTB, SBB, Kota Ambon, Buru dan Maluku Tengah, akui Musa, sudah disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD masing-masing dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, baru akan dicairkan setelah tahapan dimulai.

“Anggaran pilkada sudah disampaikan dan disahkan dalam APBD 2016. Jika belum memenuhi kebutuhan atau terjadi kekurangan, maka akan ditambahkan dalam APBD Perubahan 2016 atau APBD murni 2017,”ungkap dia.

Sedangkan secara teknis, KPU Maluku juga telah berkoordinasi dengan KPU lima daerah tersebut.”Koordinasi dengan KPU kabupaten/kota juga sudah kami lakukan sejak Novenmber 2015 terkait dengan persiapan awal. Jadi, kita tinggal menunggu arahan dari KPU RI setelah proses persidangan di MK,” ujarnya.

Ketua KPU Buru, Munir Soamole saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler mengatakan, pada prinsipnya pihaknya siap melaksanakan pilkada.”Prinsipnya, kami siap melaksanakan Pilkada. Hanya sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari KPU RI maupun KPU Maluku, karena masih sibuk dan fokus dengan persidangan Pilkada di MK,”kata Munir.

Dari sisi kesiapan anggaran, KPU Buru telah menyampaikan kebutuhan selama pelaksanaan Pilkada kepada pemerintah daerah sebesar Rp22,7 Milyar. DPRD dan pemerintah daerah setempat telah menyujui Rp13 milyar dalam APBD murni 2016.

“KPU menyampaikan kebutuhan angagran sejak November 2015 saat pembahasan APBD Buru tahun 2016. Yang diusulkan Rp22,7 milyar. Namun baru disetujui Rp13 milyar. Tapi kita belum dapat tembusannya. Selain itu, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga belum ditanda tangani oleh KPU dan pemerintah daerah,”akunya.

Disinggung soal pembentukan lembaga ad hoc, Munir mengatakan, setelah adanya regulasi dari KPU RI. Sehingga, lanjutnya, tahapan awal yang akan dilakukan adalah sosialisasi regulasi dan pengumpulan data pemilih.

Sebelumnya, komisioner KPU Kota Ambon, Safrudin Layn kepada Ambon Ekspres mengatakan, pihaknya juga sementara menunggu tahapan juknis mapun PKPU dari KPU RI. “Untuk itu, di tahun ini KPU kota Ambon masih menanti tahapan yang dikeluarkan KPU Maluku berdasarkan keputusan KPU RI,”katanya.

Safrudin mengaku, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, pertama yaitu sinkronisasi data yang berjalan delapan bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Sehingga untuk saat ini, belum ada kendala-kendala yang dialami KPU Ambon.

Soal anggaran, dia mengaku sudah disetujui sekitar Rp24.443.545.360 dalam APBD Kota Ambon 2016.“Kita sudah persiapkan berbagai hal internal. Kemarin rencana dan anggaran untuk pelaksanaan pilkada itu sudah di ketuk palu di DPRD Ambon. Kemudian untuk jumlahnya itu sekitar Rp. 24.443.545.360,”pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!