Perang Lagi di PPP Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Perang Lagi di PPP Maluku

AMBON, AE.—Dewan Pertimbangan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku versi Muktamar Jakarta menilai, keabsahan Syarif Hadler Cs sudah selesai. Pasalnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencabut surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP Muktamar Surabaya.

“Setelah dicabutnya SK kepengurusan Surabaya oleh Kemenkum dan HAM, maka teman-teman PPP ditingkat bawah, baik wilayah, DPC, PAC hingga ranting sesungguhnya sudah tidak legal. Olehnya itu, polemik soal persoalan PPP kami anggap sudah selesai,”kata Ketua OKK DPW PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Sulaeman Wasahua kepada Ambon Ekspres, Selasa (12/1).

Seperti diketahui, Kemenkum dan HAM telah mengeluarkan keputusan tanggal 7 Januari 2016 dengan mencabut SK Menkum dan HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya. Tapi, hingga kemarin Kemenkum dan HAM belum mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta kendati sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA).

Secara struktural berdasarkan putusan MA nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November, maka kepengurusan yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta. Menurut Sulaeman, dengan telah dikeluarkannya dua putusan MA tersebut, maka SK Kemenkum dan HAM soal pengesahan PPP kubu Djan Faridz atau Muktamar Jakarta, tidak lama dikeluarkan.

“Kalaupun mereka berpendapat belum ada SK Kemenkum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta, itu hanya soal waktu. Karena perintah MA itu sudah jelas, yakni memutuskan PPP hasil Muktamar Surabaya tidak sah, dan PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah,”katanya.

Sehingga dia meminta DPW PPP Maluku hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Syarif Hadler legowo menerima fakta hukum yang saat ini mengakui keabsahan PPP Jakarta. Hadler Cs juga diminta agar segera mengosongkan sekretariat DPW PPP Maluku yang berlokasi di Jalan Permi nomor 1, Kelurahan Waihaong, kecamatan Nusaniwe.

“Kemudian teman-teman versi Surabaya itu sudah saatnya legowo untuk mulai dari saat ini tidak lagi menggunakan atribut partai, baik kepengurusan provinsi maupun kabupaten/kota. Saya imbau agar sekretariat DPW PPP Maluku yang aad di jalan Permi nomor 1 itu, harus segera dikosongkan dengan jiwa besar, supaya ditempati oleh kami dari PPP hasil Muktamar Jakarta dalam rangka menjalankan amanat partai,”tegasnya.

Ketua DPW PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Abdul Manan Latuconsina mengapresisasi siapa pun kader yang menggunakan atribut PPP, asalkan bukan dari kepengurusan Romahumurziy. ”Silakan menggunakan atribut partai, karena itu merupakan apresiasi dan rasa cinta terhadap PPP. Asal jangan salah digunakan. Sebab yang dilarang adalah kepengurusan diluar PPP hasik Muktamar Jakarta,”tandasnya.

Ketua DPC PPP Kota Ambon versi Muktamar Jakarta, Zulkifli Fakaubun menambahkan, PPP merupakan rumah besar umat Islam. Pemilik sah rumah besar PPP di Maluku, adalah Abdul Manan Latuconsina sebagai ketua DPW dan Sabar Ramelan sebagai sekretaris wilayah, serta Sulaeman Wasahua sebagai ketua OKK bersama kepengurusannya.

“Sertifikatnya adalah putusan Mahkamah Aagung (MA) nomor 504.K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan sertifikat kedua yakni putusan MA nomor 601.K/PDT.SUS-Parpol/2015 tanggal 2 NOvenber 2015. Intinya kedua putusan tersebut menyebutkan PPP yang sah adalah hasil PPP hasil Muktamar Jakarta, dengan ketua umum Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr Dimiyati Natakusumah,”kata dia.

Dia optimis dipertengahan atau akhir Januari, SK Kemenkum dan HAM tentang pengesahan kubu Djan Farid akan dikeluarkan. Sehingga alibi dari kubu Romi bahwa belum ada SK Kemenkum dan HAM, tidak menjadi persoalan.

“SK Kemenkum dan HAM soal pengesahan PPP hasil Muktamar Jakarta tetap akan turun. Kita dikuatkan dengan putusan MA. Sehingga dengan sendirinya Menkum dan HAM akan melaksanakan perintah dari MA, karena MA itu tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan,”paparnya.

Sementara itu, Syarif Hadler saat dikonfirmasi via seluler mengaku, dengan dikeluarkannya surat Kementrian Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya dibawah kepemimpinan Romahurmuziy dan Ainur Rofik selaku ketua umum dan sekjen, maka kepengurusan hasil Muktamar Surabaya sudah tidak ada lagi beserta seluruh turunan aturannya ke bawah.

Namun, disisi lain jelas dia, kubu Djan Faridz tidak bisa mengklaim sebagai kepengurusan sah, karena belum ada SK pengesahan dari Kemenkum dan HAM.

“Dengan demikian maka benarkan sekali kalau dinyatakan seperti itu. Tetapi, mereka (Djan Faridz Cs)juga tidak bisa mengklaim diri bahwa mereka adalah yang sah dimata hukum. Karena mereka juga belum mendapatkan SK Pengesahan dari Kemenkum dan HAM,”tandas dia.

Anggota DPRD provinsi Maluku itu berpendapat, tidak benar jika kubu Djan Faridz atau Manan Latuconsina Cs selaku pengurusan PPP Maluku hasil Muktamar Jakarta menjadikan putusan sebagai sandaran. Pasalnya jelas dia, lembaga yang diberikan wewenang oleh UU untuk menentukan sah atau tidak sebuah parpol adalah Kementrian Hukum dan HAM.

“Kalau mendasari diri pada keputusan Mahkamah Agung tentang kasasi perdata, itu salah. Karena menurut saya, keputusan pengadilan ditingkat manapun juga, selama Menteri hukum dan HAM belum melaksanakannya dalam bentuk mengeluarkan keputusan mengesahkan kepengurusan suatu partai politik, maka selama itu pula kepengurusan tersebut belum dinyatakan sah. Undang-undang tentang partai politik memberikan kewenangan kepada Menkum dan HAM untuk mensahkan,”jelasnya.

Kaitannya dengan pengesahan, ungkap politisi senior PPP Maluku itu, pada 31 Desember 2015 Kemenkum dan HAM telah menyurati Djan Faridz dan Dimiyati Natakusumah untuk meminta dokumen yang harus dipenuhi oleh PPP Djan untuk memperoleh SK Kepengurusan.

Diantaranya, akta notaris mengenai pergantian kepengurusan, surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik serta dokumen dukungan pelaksanaan Muktamar 8 di Jakarta.

Namun, kubu Djan Faridz belum menyerahkan kepada Kemnenkum dan HAM. Sehingga, menurut dia, Kemenkum dan HAM tidak akan mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta.

“Kalau selama mereka belum memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Kemenkum dan HAM, maka selama itu pula saya kira tidak akan ada SK buat mereka. Karena ada keraguan oleh Kemenkum dan HAM tentang keabsahan Muktamar Jakarta itu sendiri.

Keraguan itu didasari pada surat masuk ke Kemenkum dan HAM yang meragukan keabsahan dan diduga ada pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar ke-8 di Jakarta itu. Jadi tidak bisa mengklaim yang sah,”urainya.

Olehnya itu, Syarif menegaskan, dirinya masih tetap sebagai ketua DPW PPP Maluku hasil Muswil 2011 dan Arif Hentihu selaku sekretaris wilayah.”Karena itu, saya masih ketua DPW hasil Muswil 8 PPP Maluku tahun 2011 yang belum berakhir. Manan itu lahir dari kepengurusan saya. Bahkan ketika itu, Manan belum menjadi anggota PPP. Jadi, kalau saya berakhir, ya apalagi Manan?,”kuncinya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!