Proyek “Siluman” Bernama Gapura – Ambon Ekspres
Trending

Proyek “Siluman” Bernama Gapura

AMBON, AE— Anggaran proyek pembangunan Gapura di kota Piru, kabupaten Seram Bagian Barat, yang bernilai miliaran rupiah tidak pernah ditetapkan oleh DPRD setempat. Proyek itu dinilai siluman dan tanpa melalui pembahasan di tingkat DPRD.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, proyek tersebut didanai melalui APBD SBB tahun 2014 sebesar Rp Rp 2,8 miliar dan APBD tahun 2015 sebesar Rp Rp 2,8 miliar. Namun, digunakan tanpa pembahasan di Banggar DPRD.

“Kita di Banggar tidak pernah bahas anggaran Gapura itu. Coba cek di komisi B. Karena saya sendiri di komisi A. Saya tidak tahu persisnya. Tanya saja di komisi B,” kata anggota Banggar DPRD Kabupaten SBB Jus Akeriana, Minggu (17/1).

Salah satu anggota komisi B DPRD kabupaten SBB , Abu Bakar Hitimala yang dikonfirmasi mengatakan, untuk anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2014, itu dibahas oleh DPRD periode 2009-2014.

“Kami hanya perhitungan laporan pertanggungan jawabannya,” kata dia.
Apa hasilnya, lanjut Hitimala hampir semua fraksi, kecuali fraksi Demokrat yang menolak laporan yang turut dicantumkan dalam laporan pertanggung jawaban Bupati SBB untuk penggunaan anggaran tahun 2014 itu.

BACA JUGA:  Proyek Air Bersih Tanpa Air

“Makanya kita minta diperbaiki, sejak bulan Desember lalu. Paling lama 30 hari, jadi tidak lama mungkin sudah disampaikan,” katanya.

Sementara terkaiot anggaran Gapura yang dianggarkan dalam ABPD tahun 2015, Hitimala menampik untuk memberikan penjelasan. Alasannya, itu menjadi wewenang ketua komisi untuk memberikan penjelasan. “Jangan saya, karena yang berwenang adalah ketua komisi,” jelasnya.

Kerabat
Keberadaan beberapa orang dekat bupati kabupaten Seram Bagian Barat, Jacobus Pauttileihalat pada sejumlah jabatan strategis di birokrasi pemerintahan di sana dapat mempersulit perwujudan pemerintahan yang efektif dan efesien. Bahkan, itu hanya menjadi skenario penguasa untuk menguasai pemerintahan dengan cara yang berujung pada praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Dayanto mengatakan, di era otonomisasi saat ini seharusnya birokrasi pemerintahan dijauhkan dari praktik yang menumbuhkan kekuasaan kelompok yang memiliki hubungan tertentu. Apalagi, ada kepala daerah yang menempatkan keluarga dalam jabatan strategis.

“Kalau yang dilakukan seperti itu, menempatkan keluarga atau orang dekat dalam jabatan strategis, apalagi tanpa pertimbangan, bisa menimbulkan masalah dalam birokrasi pemerintahan,” katanya, Minggu (17/1).

BACA JUGA:  Proyek Air Bersih Tanpa Air

Beberapa jabatan strategis yang dijabat keluarga dekat Bupati Jacobus Puttileihalat Diantaranya, jabatan Kepala dinas Pendidikan SBB. Sebelumnya, Jabatan ini dijabat oleh Dorkas D Putileihalat yang merupakan kakak kandung bupati Jacobus Puttileihalat. Namun, pada akhir Juli 2015, Jacobus mendepak kakaknya itu dari jabata Kepala dinas pendidikan.

Dia kemudian mengangkat adik kandungnya, Franciane Puttileihalat. Reymond Puttileihalat, kakak kandung bupati ini juga dipercayakan menjabat pelaksana tugas kepala dinas pekerjaan umum di sana. Jabatan ini sudah dipegang bertahun-tahun.

Nama ketiga saudara bupati itu pun disebut-sebut dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Kakak dan adik bupati yang memimpin dinas pendidikan turut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan tahun 2013.

Sementara nama Reymond Puttileihalat, Plt Kadis PU kabupaten SBB ini sering dikaitkan dengan dugaan korupsi anggaran sejumlah proyek di dinas yang dipimpinnya itu. Diantaranya, dugaan korupsi anggaran proyek gedung kantor bupati SBB dan anggaran proyek Gapura Selamat Datang di kota Piru.

BACA JUGA:  Proyek Air Bersih Tanpa Air

Selain itu, Raymond juga pernah dicecar jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 di Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (BPMD).

Dayanto melanjutkan, bila penempatan sumber daya manusia pada jabatan dalam birokrasi atas dasar pertimbangan kedekatan dengan kepala daerah, menjadi bumerang bagi pemerintahan itu sendiri.

Sebab, praktik seperti itu dapat dikatakan sebagai skenario kepala daerah untuk menguasai pemerintahan demi kepentingan kelompok. Dan itu bisa berujung korupsi.

“Sebab, nepotisme, kolusi serta korupsi itu bisa saling berkaitan. Kalau orang diangkat dengan dasar nepotisme itu dapat berakibat pada korupsi,” tegasnya. (MAN)

Most Popular

To Top