Golkar Diantara Dua Munas – Ambon Ekspres
Trending

Golkar Diantara Dua Munas

AMBON,AE— Saat ini, Partai Golkar sedang dalam posisi tanpa status. Pemerintah belum mengesahkan dua kubu, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Atas bantuan sejumlah tokoh senior, Golkar ingin menggelar Musyawarah Nasional, mengakhiri kemelut.

Namun, kedua kubu justru sama-sama mempertahakan modelnya, yakni Munas Bersama dan Munaslub.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku kubu Aburizal Bakrie (ARB) atau Munas Bali, Piet Manuputty saat dimintai tanggapan soal usulan Munas Bersama yang digagas oleh Tim Transisi mengaku, dalam konstitusi Golkar tidak ada Munas Bersama. Forum tertinggi pemilihan kepengurusan Golkar, hanya dilakukan melalui Munas atau Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa).

“Munas Bersama itu tidak ada dalam konstitusi Partai Golkar. Yang ada ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) adalah Munas dan Juga Munaslub,” kata Manuputty dalam sms kepada Ambon Ekspres, Minggu (24/1).

Manuputty menyatakan, sebenarnya Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) menghendaki Munas atau Munaslub. Namun, belum dipastikan. Hari ini, kata dia, akan diputuskan. “Kami sedang ikut Rapimnas di Jakarta, dan nanti besok (hari ini) sudah ada sikap dari Partai Golkar (ARB) untuk adanya Munaslub atau tidak,” ungkap dia.

BACA JUGA:  Beringin Bali Kokoh Lagi

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) ketua Harian DPD Partai Golkar Maluku kubu Agung Laksono (AL), Paulus Mantulameten mengatakan, pihaknya tidak mau berpendapat soal ide Munaslub yang dilaksanakan oleh kubu ARB. Sebaliknya, kata dia, kubunya akan mendukung Munaslub, jika dilaksanakan oleh Tim Transisi.

“Munaslub adalah pikiran ARB. Seperti apa Munaslub itu, kami belum tahu. Karena itu belum bisa berpendapat soal itu. Tapi, Munas yang digagas oleh Tim Transisi sudah pasti didukung oleh kubu AL. Karena konsep itu mengarah ke Munas Bersama kedua kubu,”kata Mantulameten.

Lantas, Munas mana yang sah? mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu menilai, Munas yang dilaksanakan oleh Tim Transisi. Dilaksanakan oleh Tim Transisi, karena saat ini tidak ada kepengurusan DPP Golkar yang sah secara konstitusi.

“Pernyataan Pak JK (Jusuf Kalla), bahwa Tim Transisi akan melaksanakan Munas. Yang pasti Munas rekonsilisasi. Kenapa Tim Transisi? Karena saat ini DPP Golkar tidak ada kepengurusan yang sah. Sehingga memang memutuskan membentuk Tim Transisi.

BACA JUGA:  Balon Bupati Serbu Golkar Kubu Mantulameten

Sedangkan kubu ARB sudah bukan lagi pengurus DPP yang legal. Merreka tidak berhak melaksanakan Munas Golkar, termasuk Munaslub. Munas atau Munaslub yang sah apabila dilaksanakan oleh Tim Transisi,” urainya.

Tanpa Kepengurusan
Konflik berlarut yang menimpa Golkar, membuat partai berlambang pohon beringin itu menerima kenyataan. Golkar, resmi tanpa kepengurusan sejak 1 Januari 2016, setelah Menkum HAM resmi mencabut SK Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Dengan dicabutnya SK tersebut, maka kepengurusan kembali ke Munas Riau sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA).

Namun, kepengurusan Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015 kemarin. Lalu bagaimana nasib Partai Golkar yang tak mengantongi SK pengesahan mulai 1 Januari 2016?

”Sesungguhnya secara hukum, tanggal 1 Januari DPP Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah, baik untuk Munas Bali dan maupun Munas Ancol, karena Munas Bali ditolak disahkan oleh MA,” ujar ketua umum hasil Munas Ancol, Agung Laksono, 31 Desember 2015 kepada Detik.com yang dikutip koran ini, Minggu (25/1).

BACA JUGA:  Balon Bupati Serbu Golkar Kubu Mantulameten

Sementara kepengurusan kubu hasil Munas Bali punya pandangan berbeda. Sekjen hasil Munas Ancol Idrus Marham, menilai kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Bali. Sebab, Munas Riau sudah ditindaklanjuti dengan Munas Bali dan menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

Ditengah silang pendapat itu, muncul ide agar dilakukan Munaslub untuk menyelamatkan Golkar. Munaslub didorong oleh Golkar kubu Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie. Dengan harapan, Golkar tak pecah.

”Rapimnas harus bersikap untuk Munaslub. Di situasi normal, Munaslub tidak diperlukan. Tapi kondisi partai kita mungkin butuh metode penyelesaian di luar jalur normal,” kata Ical dalam pidato politiknya saat Rapimnas Golkar di JCC, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016) seperti ditulis Detik.com.

Namun, kubu Agung Laksono berpendapat, Munaslub yang didorong Ical cs dalam Rapimnas tak akan menyelesaikan persoalan perpecahan Golkar.”Kalau ARB yang melaksanakan Munas selain tidak sejalan dengan UU Parpol karena sudah kedaluwarsa, juga tidak akan bersatu Golkar,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar, kepada detikcom, Minggu (24/1/2016). (TAB/detik.com)

Most Popular

To Top