Paradoks Ekonomi Maluku 2016 – Ambon Ekspres
Trending

Paradoks Ekonomi Maluku 2016

Tahun 2016 dimulai dengan optimisme, setidaknya dalam aspek pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai berbagai kalkulasi ekonometrik yang menyimpulkan bahwa perbaikan ekonomi kawasan akan dimulai seiring dengan pemberlakuan pasar bersama ASEAN (MEA).

Kalkulasi lainnya adalah komitmen pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memperbaiki serapan anggaran yang di tahun 2015 memang sangat lambat. Perbaikan serapan anggaran pembangunan ini akan linier dengan peningkatan aktivitas belanja pemerintah yang akhirnya akan mendorong mesin ekonomi untuk terus bergerak menstimulus pembangunan secara nasional.

Begitupun pembangunan di daerah. Pada dasarnya Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan regional.

Sebagai daerah dengan ciri kepulauan, Maluku dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya: kebijakan pemerintah pusat yang selama ini tidak adil dan tidak berimbang dalam memperlakukan Maluku sesuai ciri dan khasnya, meski hal itu dijamin dan diperintahkan dalam UUD 1945 Pasal 18 A.

Pemerintah pusat juga seolah mengabaikan fakta akan masalah pembangunan di daerah provinsi berciri kepulauan yang umumnya lebih ekstrim ketimbang daerah kontinental. Apabila dirinci maka masalah dalam bidang ekonomi pada daerah provinsi berciri kepulauan dapat disebutkan sebagai berikut (BKS Provinsi Kepulauan, 2010, dalam Leatemia, 2015):

Pertama, transportasi dan komunikasi dalam wilayah kepulauan belum tertangani secara baik sehingga prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan fasilitas publik lainnya tidak mampu menjamin mobilitas faktor-faktor produksi untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran demi peningkatan pendapatan masyarakat dalam wilayah kepulauan.

Kedua, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah yang terbatas diperhadapkan dengan aktivitas dan pengeluaran pemerintah terus meningkat sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisisen.

Ketiga, biogeografis kepulauan yang menampilkan potensi sumberdaya beranekaragam namun dalam kuantitas yang terbatas mengakibatkan skala dan kontinuitas produksi menjadi kecil dan terbatas.

Keempat, pemanfaatan dan penerapan teknologi pengolahan belum disesuaikan dengan kondisi wilayah dan potensi sumberdaya perairan (laut) dan daratan yang bercirikan gugus pulau.

Kelima, kapasitas sumberdaya manusia dalam wilayah kepulauan masih terbatas sehingga belum mampu berperan secara optimal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki untuk mengembangkan kesejahterannya.

Keenam, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di daratan dan perairan (laut) belum dilakukan dengan secara saling mendukung dan saling melengkapi secara tepat sehingga sering mengabaikan kelestarian lingkungan kepulauan.

Ketujuh, keterbatasan investasi sering menghambat proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perairan yang membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi.

Kedelapan, pelaksanaan pembangunan baik itu di wilayah perairan (manajemen pengelolaan laut) maupun daratan sering mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Kesembilan, aktivitas ekonomi yang berkembang belum difasilitasi secara optimal dengan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan, regulasi pendukung serta visi kemaritiman untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada kawasan gugus pulau.

Berbagai kendala tersebut selain menjadi ciri yang umum ditemui di daerah berciri kepulauan, tetapi sekaligus telah menjadi unsur yang membuat roda pembangunan berjalan dengan sangat lambat.

Akibatnya, daerah seperti Maluku, dalam banyak aspek, relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagai perbandingan, kemiskinan di Maluku hingga 2015 telah berada pada level 19,3 persen.

Level ini masih menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran Provinsi Maluku (2014), juga tertinggi di Indonesia Timur yakni sebesar 10,51 persen.

Lebih tinggi dari rata-rata pengangguran nasional yang hanya sebesar 5,94 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku hingga triwulan kedua 2015 sebesar 5,8 persen.

Meski angka ini meningkat dibanding triwulan sebelumnya, tetapi pencapaian ini tergolong rendah di Indonesia Timur, sebab pada periode yang sama Papua mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 12,8 persen. Sulawesi Tengah tumbuh hingga 15,7 persen, dan Nusa Tenggara Barat mampu mencapai pertumbuhan hingga 16,5 persen.

Dalam jangka waktu yang lama, terlepas dari lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menstimulus pembangunan di daerahnya, tetapi tak diragukan lagi bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak berimbang terhadap daerah dengan ciri khusus seperti Maluku telah ikut membuat daerah kian tertinggal dan tidak berdaya.

Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, delapan diantaranya masih dikategorikan Kementerian Desa Republik Indonesia sebagai daerah tertinggal.

Hanya tiga daerah yang tidak termasuk kategori itu yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sangat tidak mengenakkan. Ini adalah salah satu paradoks ekonomi Maluku.

Paradoks ekonomi Maluku lainnya, adalah kalkulasi pemerintah daerah yang cenderung berlebihan dan tidak sesuai realitas dan kapasitas daerah. Kesalahan dalam kalkulasi ini telah terbukti membebani postur anggaran pembangunan Maluku pada 2015.

Hal ini berupa penetapan target pendapatan daerah yang tidak rigit sehingga banyak target pendapatan yang tidak tercapai, begitu pula dengan target belanja pemerintah daerah yang seret serta target pertumbuhan makro yang juga tidak tercapai.

Pada 2016 ini, paradoks ini sangat mungkin akan terulang mengingat pemerintah daerah Provinsi Maluku masih menerapkan kebijakan serupa yakni pencanangan target yang tidak disesuaikan dengan kapasitas daerah. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 6,5 persen.

Target ini meski sangat optimis tetapi tidak linier dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diplot pada angka Rp. 548,86 Milyar atau turun sebesar 10,32 persen. Sebelumnya, pada 2015 target penerimaan PAD juga telah mengalami penurunan yang mengindikasikan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pembiayaan pembangunan lokal.

Selanjutnya, meski target pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 6,5 persen pada 2016 tetapi hal itu lebih didorong oleh Belanja Tidak Langsung yang besarannya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,21 persen.

Belanja ini umumnya identik dengan belanja pegawai yang tidak berhubungan secara langsung dengan pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan atau perbaikan infrastuktur. Sedangkan Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 1,66 persen.

Belanja Langsung ini sering disebut juga dengan belanja pembangunan karena berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja serta dapat langsung menggerakkan roda perekonomian. Karena itu, penurunan Belanja Langsung ini pada tahun ini patut disesalkan.

Selain itu, keengganan pemerintah pusat dalam mengakomodir kepentingan Maluku guna mendapatkan hak partisipasi interest sebesar 10 persen dalam pengelolaan gas abadi di Blok Marsela menjadi kekisruhan yang ikut mewarnai hubungan Jakarta-Ambon dengan menempatkan Maluku sebagai daerah penghasil pada area pinggiran (peripheri) sekaligus melemahkannya.

Posisi ini hanya akan membuat Maluku makin tidak berdaya dalam mengejar ketertinggalannya. Itulah beberapa paradoks ekonomi Maluku pada tahun 2016 ini. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan pemerintah daerah sebagai dirigennya. Kita berharap semoga tahun 2016 ini menjadi momen yang tepat bagi Maluku untuk memperbaiki kinerjanya di bidang ekonomi. Semoga..! (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!