Taihuttu: Jelas ada Konspirasi – Ambon Ekspres
Trending

Taihuttu: Jelas ada Konspirasi

AMBON,AE— Jafry Taihuttu, Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kota Ambon, meminta pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Maluku untuk membaca kembali aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. sehingga perda yang dibuat tidak ada bermuatan kepentingan oknum tertentu. Kata politisi asal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) ini.

“Yah, kalau memang seperti ini sudah jelas ada konspirasi internal di Perda provinsi ini, saya tidak bilang oknumnya. Tetapi bacalah peraturan itu secara baik agar sebagai pejabat publik menyampaikan sesuai dengan regulasi,” kata Taihuttu, kepada Ambon Ekspres, Senin (25/1) kemarin.

Menurut Taihittu, tidak ada kewenangan provinsi untuk mengatur atau mengawasi peredaran minuman beralkohol. Yang mempunyai kewenangan itu adalah kota/kabupaten.”Kalau di kota kan ada Perwali, yang menjastifikasi itu bukan provinsi. Provinsi bisa, cuma DKI Jakarta.

Kewenangan tim terpadu itu ada pada kabupaten/kota yang prosedurnya terdiri dari SKPD terkait, SKPD terkait itu, ada Disperindag kota, ada tim ekonomi, ada balai POM, Satpol PP termasuk kepolisian juga masuk dalam tim terpadu,” tuturnya.

Kewenangan tim terpadu ini, juga sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Di mana Pasal 33 sangat jelas.”Payung hukum sebelum peraturan daerah adalah kalau di Ambon, itu peraturan walikota. Payung hukum yang kedua adalah Permen Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Di Pasal 33,” jelasnya.

Di Kota Ambon misalnya, DPRD Kota Ambon, lagi melakukan tugas dan tanggungjawab intensifikasi dan ekstebsifikasi pada sektor pajak retribusi. Agenda besar ini, lanjut Taihittu, dilakukan untuk pendapat (incam) kota itu ada. Karena selaku wakil rakyat di kota Ambon,selalu menjaga agar iklim investasi itu tidak terjadi monopoli oleh satu orang atau satu perusahan saja.

”Kami (DPRD) misalnya begini, ciptakan situasi kondisi iklim investasi. Jangan ada sikap dan tindakan yang monopolistik oleh badan usaha, perseroan atau perusahan dan pribadi tertentu dan ada isu yang menegarai begini, ada oknum tertentu yang membackup CV tertentu. Ini juga diperkuat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pasal 25 ayat (1) hurup c UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, “ imbuhnya.

Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih tinggi, seperti UU, PP maupun Permen. “Saya kira itu tidak bola terjadilah. Perda itu tidak bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih tinggi. Kalau yang namanya peraturan daerah itu jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Perda itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial,” tandasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengecer Minuman Keras Beralkohol (Aspeminol) Maluku, mencium gelagat tak wajar dalam penetapan perda tersebut. Pasalnya, perda ini dinilai bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“UU Nomor 23 Tahun 2014 itu sangat jelas, bahwa kewenangan mengatur tempat penjualan minuman beralkohol, ada pada pemerintah kabupaten/kota, sementara untuk provinsi hanya menerbitkan surat izin. Kalau ini diberlakukan, Disperindag Maluku telah monopoli hak dan kewajiban dari Disperindag kabupaten/kota,” ungkap Min, Ketua Aspeminol Maluku, Rabu (20/1) lalu.(ERM)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!