Waspadai Titipan di Blok Masela – Ambon Ekspres
Trending

Waspadai Titipan di Blok Masela

AMBON,AE— Presiden Joko Widodo belum memutuskan konsep pengembangan Blok Masela, karena masih menunggu hasil kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui forum diskusi yang terdiri dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Universitas Patimura, LAPI ITB, dan LPEM Universitas Indonesia.

Hasil kajian dari tim ini juga akan memberikan tambahan masukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pengambil keputusan akhir.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan skema yang layak untuk pengembangan Blok Masela adalah FLNG. Hal ini didasari dari kajian yang dilakukan oleh konsultan independen Poten and Partner dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Namun, seperti ditulis katadata.co.id (25/1), ketika hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas kabinet pada 29 Desember 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian ESDM mengkaji ulang. Jokowi ingin memastikan gas yang ada di Blok Masela dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat.
Sudirman pun kemudian membentuk tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas dan

beberapa perguruan tinggi tersebut untuk mengkaji kembali mengenai skema pengembangan yang tepat. Bahkan, Sudirman meminta SKK migas dan kementeriannya membuka kantor sementara di Ambon. Ini dilakukan untuk mendengar masukan dari perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan ahli-ahli migas di Maluku yang kompeten.

Namun, forum tersebut diingatkan agar profesional dan objektif dalam menetukan sistem pengembangan Blok Masela, jangan sampai seperti hasil kajian tim pertama yang diduga disusupi kepentingan pihak PT Inpex untuk memuluskan keinginan mereka, membangun Kilang di laut. Ini bertentangan dengan keinginan banyak pihak, terutama di Maluku yang menginginkan agar Kilang dibangun di darat karena memberikan dampak ekonomi lebih besar, dibanding di laut.

Wakil Rakyat di DPRD Malukui dari Dapil Kabupaten Maluku Tenggar Barat –MBD Melkiyas Frans mengatakan, telah bertemu Menko Maritim Rizal Ramli beberapa waktu lalu, diantaranya membicarakan masalah rencana produksi gas di Blok Masela.

“Beliau (Menko Maritim) sampaikan bahwa hasil kajian lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah melalui menteri ESDM, itu banyak kajiannya yang mentah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, Senin (26/1).

Tidak benar bila kilang dibangun dengan sistem Outshore (laut) lebih murah dari sistem Ounshore lebih mahal dari sistem Outshore FLNG, sistem mengapung. “ Tetapi karena meraka di bawah kementerian ESDM, selalu menginginkan sistem Outshore, karena itu menggiring semua opini, pikran masyarakat bahwa seakan Outshore itu lebih baik dari Ounshor,”katanya.

Padahal, sistem Outshore itu di dunia , baru satu yang dibangun di Australia. Itu pun belum sepenuhnya berhasil. Sehingga, sistem yang paling tepat untuk dibangun, apalagi untuk Indonesia dalam konteks wawasan nusantara, perekonomian negara daerah, dan masyarakat, tidak ada pilihan, kecuali di darat.

“Karena itu saya bangga dengan saudara-saudara saya di Maluku. Sekarang ini hampir semua elemen masyarakat berkeinginan Blok Masela itu kalau dikelola, dengan sistem pipaninsasi di darat,”ungkapnya.

Kalau di darat, meneriman banyak tenaga kerja, meski investasinya agak mahal. Tapi Menko Maritim mengatakan tidak mahal. “ Toh, investasinya akan di recovery oleh pemerintah Indonesia. Artinya, seluruh saham blok Masela itu dalam pengelolaannya itu nanti diganti oleh pemerintah Indonesia secara bertahap dalam satu sistem investasi,” jelasnya.

Lalau apa indikasi dari sikap Menteri ESDM serta tim Kajiannya yang masih ingin agar Kilang dibanguan di laut, ketua komisi A DPRD Maluku itu enggan memastikannya.

“Indikasinya, mungkin mereka sudah terlanjur menjanjikan atau lain-lain. Tapi saya juga tidak mau berandai-andai, ya. Saya lebih percaya Menko Maritim dari karakternya ketimbang Menteri ESDM yang seorang akuntan yang latar belakangnya adalah pengusaha. Kita sangat berharap, presiden memutuskan (dibangun) di darat,” tegasnya.

Waklil ketua komis B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Maluku, terutama masyarakat di sekitar lokasi potensi migas di Bloka Masela itu.

Sebagian besar masyarakat Maluku, termasuk pemerintah daerah MTB dan MBD serta stakeholder lainnya menginginkan kilang harus di darat, bukan di laut. “Di darat, akan ada Multiplayer Efek cukup besar bagi masyarakat,” katanya, Selasa (26/1).

Tidak hanya itu, menurut Marasabessy, bila kilang dibangun di darat, setidaknya pengawasan terhadap kegiatan ekspolitasi juga dapat dilakukan dengan baik oleh semua pihak. “Beberapa banyak yang diproduksi per hari. Kalau di laut, kontrol sulit dilakukan,”ungkapnya.

Artinya, kata Ketua Fraksi Nasdem itu, forum kajian tersebut harus mengkaji hal itu secara objektif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di Maluku, terutama di sekitar lokasi eksploitasi. “ Ini, kan persoalan pemerintah pusat harus memberikan rasa keadilan ke daerah,” katanya.

Terkait Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi wakil pemerintah dan masyarakat Maluku dalam produksi kandungan gas abadi itu, Marasabessy mengungkapkan, masih tetap dengan PT. Maluku Energi.

Saat ini PT. Maluku Energi belum beraktivitas, karena belum ada produksi di Blok Masela. Sehingga, pemerintah provinsi menghentikan sementara aktivitas manajemen perusahan daerah itu. Bila masih berkativitas, sementara belum ada kegiatan produksi, pemda Maluku bisa merugi, karena mengumpulkan uang operasional bagi manajemen PT. Maluku Negeri.

“Direksi, setiap bulan dibayar mahal untuk itu. tapi tidak ada kerja. Sehingga dihentikan, agar setelah ada kepastian operasi, bisa diaktifkan kembali, atau bisa diganti dengan direksi yang baru,” katanya.

Diminta pendapatnya tentang perlu tidaknya perubahan Direksi Maluku Energi, Marasabessy mengatakan, itu tergantung kebutuhan. Tapi, harus mengutamakan pertimbangan kemampuan sumber daya manusia yang ditempatkan dalam manajemen sesuai tujuan dibentuknya perusahan itu.

Kendati belum saatnya BUMD diaktifkan lagi, mengingat PT Inpex belum beroperasi, namun pemerintah provinsi Maluku sudah harus memberikan perhatian terhadap perusahaan daerah itu.

“Setelah proses perijinan, seluruh proses berjalan, sehingga ketika Maluku energi diaktifkan kembali, sudah langsung bekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga perguruan tinggi (PT) negeri besar di Indonesia akan melakukan penelitian pesanan pada pengembangan proyek abadi pengelolaan sumber migas di blok Masela.

Hal tersebut terungkap pada focus group discussion multiplier effect, proyek pengembangan lapangan abadi yang dilaksanakan SKK Migas di ruang rapat senat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Senin (25/1).

Hadir pada diskusi tersebut, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dan rombongan serta sejumlah utusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia. selain itu, hadir sejumlah guru besar Unpatti dan sejumlah dosen, serta sejumlah undangan lain.

Diskusi tersebut berjalan alot, karena dibubuhi dengan debat dari dosen maupun guru besar Unpatti Ambon atas hasil penelitian ketiga perguruan tinggi tersebut.

Salah satu guru besar yang ngotot adalah Aholiab Watloly. Guru besar yang keseharian terlihat kalem dan bersahaja, terlihat sedikit tempramen.

Dia menilai, hasil penelitian untuk melihat multiplier effect dari proyek pengembangan lapangan abadi, yang diangkat dari segi sosial ekonomi, lebih banyak menguntungkan pengusaha, dalam hal ini operator pengelola, yaitu, Inpex.

“Mulai dari asumsi, teknis, instrument, penelitian sample, proses pengambilan data, analisis data, generalisasi data, itu semua dilakukan untuk kepentingan operator. Kepala SKK Migas juga mengaku, kalau penelitian ini dibiayai Inpex. Inikan penelitian titipan,” kata Watloly.

Dia menarik kesimpulan, penelitian atau kehadiran ketiga PT besar di Indonesia tersebut hanya sebagai justifikasi untuk mendukung apa yang akan dilakukan Inpex di Masella.
Untuk itu, dia menolak hasil penelitian ketiga PT tersebut.

“Kami akan menyurati ke rektor ITS, ITB, dan UI, yang menyatakan penolakan kami atas studi yang dilakukan. Kami juga akan menyurati Presiden RI agar tidak menggunakan hasil studi ketiga PT tersebut sebagai referensi untuk membuat kebijakan atau keputusan,” terangnya.

Sementara itu, Rektor Unpatti Ambon, Thomas Pentury mengaku, Unpatti Ambon akan melakukan studi pembanding atas hasil penelitian ketiga PT tersebut. “Banyak teman-teman dari Unpatti Ambon yang membantah hasil studi yang dilakukan ketiga PT tersebut. Ini dialog akademik, jadi kita harus punya data sebagai pembanding.

Dan kita punya banyak data tentang itu. Tapi kita akan kembali melakukan studi sebagai pembanding hasil studi ketiga PT tersebut,” pungkasnya. (katadata/MAN/ADI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!