Sekda Baru, Tanpa Rezim Vanath – Ambon Ekspres
Trending

Sekda Baru, Tanpa Rezim Vanath

AMBON,AE— Bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur terpilih, Mukti Keliobas- Fachri Husni Alkatiri diharapkan merombak birokrasi pemerintahan di daerah itu. Para pejabat di sana yang disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi jangan ditempatkan pada jabatan penting. Salah satunya, jabatan Sekretaris daerah (Sekda).

Sejumlah elemen masyarakat menilai, selama 10 tahun pemerintahan Abdullah Vanath dan Siti Umuriyah Suruwaky sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten SBT, birokrasi pemerintahan di sana tidak berjalan dengan baik, akibat penempatan sumber daya manusia yang kurang mempertimbangkan kemampuan dan integritas.

Akibatnya, pemerintahan di sana nyaris identik dengan dugaan tindak penyalahgunaan wewenang yang berujung korupsi.

Karena itu, menurut tokoh pemuda kabupaten SBT, Samaun Kelean jabatan Sekda harus diisi pejabat yang berkemampuan dan berintegritas. Sebab, Sekda memiliki peran penting dalam birokrasi pemerintahan.

“Harus merupakan figur yang tidak memiliki catatan buruk, bukan merupakan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya. Sebab, kita tahu, selama pemerintahan sebelumnya, terungkap banyak masalah di sana,“ ungkap Kelean, Minggu (31/1).

Kelean menegaskan, hal terpenting yang harus dihindari oleh Sekda yang baru nanti adalah praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sebab, tidak maksimalnya kerja birokrasi pemerintahan di sana, akibat menguatnya praktik-praktik tersebut.

Tokoh pemuda lain SBT, Lukman Rumbori, mengatakan, penataan birokrasi harus menjadi agenda utama dalam masa seratus hari pemerintahan baru nanti. “Terutama jabatan struktural. Karena kalau birokrasi berkinerja buruk, pelayanan masyarakat dan pembangunan juga tidak maksimal. Karena itu, harus menjadi agenda utama, “ungkap Rumbori, Minggu (31/1).

Ditegaskan, untuk jabatan Sekda, harus diisi figur yang mampu serta berpengalaman di birokrasi serta memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja. Bukan dilakukan atas dasar kepentingan kelompok. Dia pun mengingatkan bupati dan wakil bupati untuk lebih mengutamakan figur asal daerah itu untuk ditempatkan pada jabatan Sekda.

Siapa putra asli SBT yang layak menggantikan Syarif Makmur di kursi Sekda? ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan kabupaten SBT itu menyebut nama Sadli Ie. Sadli yang saat ini menjabat kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak provinsi Maluku, dinilainya mampu serta berintegritas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Selain jabatan Sekda, perombakan juga perlu dilakukan di Satun Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa kepala dinas yang sering disoroti akibat berkinerja buruk. Bahkan ada diantaranya yang sudah pernah divonis oleh pengadilan, harus didepak dari jabatan kepala dinas.

Rumbori merinci SKPD yang harus masuk daftar perombakan birokrasi, diantaranya dinas Pekerjaan Umum, dinas Kesehatan, dinas Pertanian, dan dinas Sosial, serta dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dikhawatirkan, pemerintahan kedepan akan sama atau bahkan lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya, bila SKPD –SKPD tersebut tidak dirombak untuk diperbaiki.

“Karena salama ini, masyarakat selalu menyoroti dinas –dinas itu. Terlebih, dinas PU yang saat ini dijabat Plt Kadis yang sudah tersangka kasus korupsi,” ungkapnya.

Pemuda lain dari kabupaten SBT, Edi Irsan Elys mengatakan, pemerintahan baru nanti tidak boleh mengakomodir para pejabat yang selama pemerintahan Abdullah Vanath menduduki jabatan penting, tapi kinerjanya tidak baik, bahkan disebut dalam kasus dugaan korupsi.

“Sekda SBT, harus bukan merupakan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Ketua Bidang Advokasi DPD Aliansi Indonesia Maluku itu menegaskan, untuk melakukan perombakan birokrasi, tentu bukan hal mudah.

Sebab, ada banyak indikator yang harus dinilai. Diantaranya, kemampuan dan integritas. Bupati- dan wakil bupati tentu harus mempelajari rekam jejak setiap pejabat yang ingin dipromosikan.(MAN)

Most Popular

To Top