2 Tersangka Dibui, Mony Gagal Dibui – Hacked by TryDee
Trending

2 Tersangka Dibui, Mony Gagal Dibui

AMBON,AE— Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan computer alat laboratorium Bahasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (2/2). Kemarin, jaksa juga memanggil terdakwa kasus korupsi pembangunan jembatan Gaa, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nurdin Moni.

Dua tersangka yang ditahan yaitu mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Buru, Ahmad Marsuk Padang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ahmad Mukadar. Keduanya ditahan di rumah tahanan Kelas IIA Ambon.

Penahanan berlangsung usai pelimpahan berkas dan tersangka dari tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, kepada JPU berupa Tahap II. Sebelum kedua tersangka dan beberapa penyidik Ditreskrimsus mendatangi kantor Kejati sekitar pukul 10.30 Wit. Kedua tersangka masuk ke ruangan Kasi Penuntutan Kejati Maluku, didampingi penasehat hukum, Fachri Bahmid.

Sekitar pukul 16.45, keduanya digiring ke mobil tahanan operasional Kejati Maluku dan dikawal oleh beberapa jaksa. Kepada koran ini, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, penahanan terhadap dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium bahasa berupa komputer, ditahun 2010.

“Jadi kasusnya tahun 2010 dengan nilai proyek Rp 1 Miliar lebih, “kata Palapia. Pria yang nantinya akan menjabat sebagai Kasi Harta dan Benda di Kejati Maluku Utara ini menambahkan, penahanan juga telah dilakukan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Dimana penahanan terhadap seorang tersangka itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Sesuai ketentuan itu kan kewenangan jaksa. Selain itu, seseorang ditahan dengan beberapa pertimbangan, seperti misalnya kabur, menghilangkan barang bukti, “tandasnya.
Fachri Bahmid kuasa hukum kedua tersangka menilai, ada kejanggalan dalam kasus ini. Karena, lanjut dia, di tahun 2011 kepala dinas maupun PPTK sudah melaksanakan tugas dan wewenang dalam merealisasikan pekerjaan ini.

Selain itu, 8 unit computer yang nantinya akan diperuntukan untuk 8 sekolah SMP di Kabupaten Buru, sudah didatangkan sesuai kontrak. Kemudian, barang-barang itu ditampung di gudang milik Dinas Pendidikan.

Anehnya, tiba-tiba pihak distributor, Rahmat Yani Winarno yang berdomisili di Surabaya, menarik kembali barang-barang itu. Kemudian setelah ditarik, komputer-komputer itu ditampung di Polsek Passo. “Distributor tarik dengan alasan jika barang-barang itu belum dilunasi, “bebernya.

Padahal, lanjut Fachri, seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak tahu menahu dengan hutang yang belum dibayarkan. Karena, hal itu sudah menjadi tanggungjawab pihak ketiga dengan distributor.

“Kan sudah dilelang. Itu berarti tanggungjawab diserahkan kepada pihak rekanan dan distributor. Bukan lagi tanggungjawab dinas, “tegasnya.

Terkait penarikan barang oleh distributor, pihaknya telah melaporkan hal itu kepada pihak Polsek Passo, Polsek Namlea maupun Polres Buru. Walaupun sudah dilaporkan sejak tahun 2011, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

“Anehnya lagi, setelah barang itu ditarik distributor, kemudian Polda mengambil alih kasus ini. Klien saya ditetapkan sebagai tersangka karena komputer-komputer itu tidak ada. Padahal, penyidik kepolisian harusnya menjerat rekanan maupun distributor, bukannya kliennya, “tandasnya.

Meskipun begitu, Fachri tetap menghargai proses hukum yang sementara berlangsung. Namun, dia memastikan akan mebuka semua fakta dalam persidangan. “Kami ikuti saja. Dan sampai di persidangan, semuanya akan terbongkar, “pungkasnya.
Mony Gagal Ditahan

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku gagal melakukan eksekusi terhadap Kadis PU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nurdin Mony. Gagalnya eksekusi terhadap Mony karena Kejati Maluku selasa kemarin belum mengembalikan uang jaminan yang diserahkannya ketika kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Pantauan koran ini, orang nomor satu di Dinas PU SBT itu mendatangi Kejati Maluku sekitar pukul 10.30 Wit, didampingi sejumlah anggota keluargannya. Terpidana satu tahun penjara itu dalam keadaan sakit. Dia menggunakan kursi roda.

Kedatangan Nurdin Mony guna memenuhi panggilan tim eksekusi Kejati Maluku. Panggilan tersebut bertujuan untuk melakukan eksekusi terhadap Nurdin Mony, karena putusan kasusnya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.“Kami panggil untuk dilakukan eksekusi, “kata Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejati Maluku, I Nyoman Sumartawan kepada koran ini.

Nurdin Mony tidak dapat dieksekusi Selasa kemarin karena uang jaminan yang diserahkan kepada jaksa ketika kasus ini masih dalam proses penyidikan, belum dikembalikan kepada Nurdin Mony. Pasalnya, pihak Bank belum dapat mengeluarkan uang tersebut karena dibatasi waktu.

“Tadi sudah pergi ke Bank Indonesia (BI) untuk keluarkan uang milik Nurdin mony. Tetapi karena terlambat, maka pihak bank juga belum dapat mencairkan uang itu, “jelas Nyoman.
Sekitar pukul 15.45 Wit, Nurdion Mony beserta kerabatnya keluar menuju mobil pribadi mereka. Kemudian mereka meninggalkan kantor Kejati Maluku.

Untuk diketahui, Kadis PU SBT itu terseret kasus proyek pembangunan Jembatan Gaa tahun 2007. Dalam kasus itu, Nurdin Mony tidak sendirian. Dia diseret bersama pelaksana proyek, Tomy Andreas, Beder Aziz Alkatiri selaku direktur PT Putra Seram Timur dan Harun Lestaluhu, selaku mantan Kepala Inspektorat SBT.

Di pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, ketua majelis hakim Tipikor, Ahmad Bukhori Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT, Nurdin Mony selama satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.(AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!