Komisi I Usulkan DPK Segera Dibentuk – Ambon Ekspres
Amboina

Komisi I Usulkan DPK Segera Dibentuk

Leonora: Jika DPK Dibentuk, UMK Segera Berlaku 

AMBON, AE.- Komisi I DPRD Ambon terus mendorong agar  membentuk Dewan Pengupahan Kota (DPK). Dengan demikian Upah Minimum kota (UMK) bisa diberlakukan bagi seluruh tenaga kerja di kota Ambon. Pasalnya, hingga kini masih banyak perusahaan-perusahaan nakal yang masih mengabaikan hak-hak dari tenaga kerja. Yakni UMP, BJPS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dan pesangon yang tidak dibayarkan.

“Untuk DPK, ketuanya walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan itu sesuai petunjuk teknis (Juknis, red) dari pusat. Jika DPK sudah dibentuk, pengurus kemudian melakukan analisa. Agar kota Ambon bisa memiliki UMK dan tidak lagi berpatokan pada UMP,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far, kepada wartawan, usai pertemuan dengan SKPD terkait, di Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa, (02/2).

Politisi PDI-P Dapil Baguala ini mengaku, pembentukan DPK nantinya akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Serikat Buruh dan stakeholder lainnya. Namun sesuai Juknis dari pusat, pembentukan DPK tidak melibatkan legislatif dalam hal ini DPRD. Akan tetapi, komisi akan terus mendorong agar DPK bisa secepatnya dibentuk untuk diberlakukannya UMK di Kota Ambon.

“Kalau Kota Ambon sudah memiliki UMK, otomatis tenaga kerja di kota Ambon bisa memiliki penghasilan yang lebih baik dari sekarang ini. Karena sekalipun UMP diberlakukan, tapi hingga kini masih banyak perusahaan yang membandel dan tidak patuh terhadap UMP. Maka kita akan terus mendorong, hingga dibentuk DPK secepat mungkin,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk pembentukan DPK sudah diusulkan dalam rapat bersama dengan kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Kabagian Kesra, Kepala Bagian Pemerintahanan dan Kepala Bagian Hukum. Karena dari pembahasan program pembahasan realisasi program kegiatan di tahun 2015, yang paling menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut adalah persoalan dari dinas tenaga kerja terkait

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan pesangon-pesangon yang sering diabaikan perusahaan bagi para tenaga kerja. “Sudah kami sampaikan ke Kadisnaker, agar bisa punya kreatifitas yang baik. Dengan dilakukan sosialisasi kepada setiap perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya untuk menjadi peserta BPJS. Karena banyak perusahaan yang masih mengabaikan hak-hak dari tenaga kerja,” terang Leonora.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Ambon, Achmad Ohorella, bahwa komisi I akan terus mendorong untuk dibentuknya DPK, agar UMK segera diberlakukan di kota Ambon. Karena sesuai informasi yang diterima, masih banyak perusahaan yang beroperasi di kota Ambon, banyak yang belum menjawab seluruh hak-hak dari tenaga kerja.

Bahkan banyak perusahaan, lanjut Politisi asal Hanura ini, yang seenaknya melakukan PHK bagi tenaga kerja tanpa mengabulkan hak-hak tenaga kerja berupa pesangon dan lainnya. Dengan tidak memberlakukan upah minimum provinsi (UMP) bagi tenaga kerja di Kota Ambon. Karena perlu diingat untuk tahun 2016, UMP bagi tenaga kerja sudah mencapai Rp. 1.750.000.

“Sesuai dengan UU 13 tahun 2003, bahwa apabila tenaga kerja sudah di pHK maka harus memperoleh hak-haknya, jika memang perusahaan sudah tidak lagi membutuhkan. Dan kami sudah memberikan catatan kepada Disnaker, untuk harus mensosialisasikan kepada seluruh perusahan didalam 1 pasal dan 1 ayat mengatakan, apabila perusahaan memperkerjakan dia harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK,” pesannya. (ISL)

Most Popular

To Top