Ribut Lagi Soal Blok Masela – Ambon Ekspres
Trending

Ribut Lagi Soal Blok Masela

AMBON AE— Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memutuskan nasib proyek lapangan gas abadi Blok Masela sebelum bertemu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni Inpex Masela Ltd. Ia meminta proyek itu dijalankan dengan pertimbangan matang, dan harus membawa manfaat untuk kepentingan nasional.

Sementara bupati Maluku Barat Daya, Barnbas Orno berharap, kilang produksi gas harus disediakan didaratan pulau Babar.

Jokowi melanjutkan, blok migas di Maluku itu harus mampu menciptakan nilai tambah. Ia ingin ada kepastian kajian bahwa Blok Masela mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

“Saya tekankan, amanat konstitusi menyatakan tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus untuk rakyat dan semua orang, bukan segelintir orang,” kata Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016), seperti ditulis Kompas. Com.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai Blok Masela yang dibangun secara offshore atau onshore. Tetapi, Presiden menganggap perbedaan pendapat itu berguna untuk memperkaya pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Pramono, Blok Masela nantinya akan menjadi salah satu blok migas terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah ingin sangat berhati-hati saat memutuskan pembangunannya.
“Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, tetapi hal ini sangat memperkaya presiden dalam mengambil keputusan. Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini,” ungkap Pramono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, Jokowi ingin mendengar penjelasan kontraktor mengenai untung dan rugi jika membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan jika membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore). Rekomendasi dari tim independen adalah pembangunan kilang dilakukan secara offshore.

“Pendekatan offshore atau onshore memiliki plus dan minus. Presiden minta keputusannya benar dan hati-hati,” kata Sudirman.
Akan tetapi, Jokowi tampaknya belum puas dengan penjelasan tersebut. Terlebih, ada perbedaan pendapat yang mengemuka di dalam rapat.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan pembangunan menggunakan fasilitas darat dengan pipa alias onshore. Menurut Sudirman, memang ada aspek lain yang sedang dipertimbangkan pemerintah selain keuntungan ekonomis. Pertimbangan itu antara lain soal pembangunan daerah.

“Bagaimana caranya kontraktor tidak dirugikan secara finansial, tetapi pembangunan kewilayahan dilaksanakan,” ucap Sudirman.

HARUS DI PULAU BABAR
Terpisah, bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno menegaskan, kilang untuk produksi gas di Blok Masela harus dibangun di darat. “Dan harus di Pulau Babar,” katanya di Ambon, Selasa (2/2).

Selama ini, kata Orno orang tahu bahwa Blok Masela ada di Maluku Tenggara Barat (MTB) karena perhatian pemerintah dan pihak PT Inpex lebih terutuju pada MTB. Padahal, masyarakat MBD juga harus mendapatkan perhatian.

“Kemarin itu ada prosentase dari Pangdam lewat Aster (Asisten Teritorial) tentang program emas biru dan emas hijau. Itu kan dari Inpex memaparkan juga program yang sudah mereka lakukan. Itu saya sudah kasi berhenti. Stop. Saya tersinggung. Blok Masela itu ada di daerah saya. Namanya saja Masela,” tegasnya.

Kalau pun nanti dibilang bahwa Blok itu ada di luar batas wilayah hukum, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ia mempersilahkan pemerintah pusat merubah nama Blok Masela. Tapi kalau tetap gunakan nama Masela, itu ada di wilayah MBD.

Terkait pembangunan kilang, Barnabas Orno menegaskan, harus dibangun di daratan. Sebab, manfaat ekonominya lebih besar. Apalagi, MTB dan MBD masih disebut sebagai daerah miskin.

“Kalau memang mau membangun Indonesia ini, harus di darat. Tentu, didarat lebih mahal dari laut. Tapi lebih baik bikin di darat. Kalau di laut, kan harus bikin kapal-kapal besar lagi. Lebih baik kapal besar itu dibiking infrastruktur apa di darat itu kan di darat. Dan di darat itu harus di Babar. Dulu saya kurang bicara (soal Blok Masela). Hari ini orang MBD bicara, harus di Pulau Babar,” terangnya.

Pertimbangan, lainnya, bila kilang dibangun di daratan Pulau Babar, akan dapat mencover kepentingan investasi di masa depan untuk pengelolan blok gas lainnya di sekitar Masela, yakni blok Moa Selatan, blok Moa Utara , blok Sermata, Blok Leti, dan blok Babar Selatan.

“Kalau ini salah menentukan, saya sudah siap bersama para tua adat dan para pendeta, kami datang berdoa di Blok itu. Tuhan, kasih yang adil,”ucapnya. .

Senada dengan itu, pemuka masyarakat kabupaten MBD, Abraham Mariwy mengatakan, tetap komitmen bersama semua komponen masyarakat MBD, bahwa kilang harus dibangun di darat.

Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) itu menegaskan, bila presiden memutuskan, kilang dibangun di laut, sama halnya tidak memberikan peluang bagi masyarakat di MBD, dan MTB untuk menikmati invetasi tersebut secara langsung.

“Untuk apa ada investasi, kalau masyarakat disekitar tidak rasakan manfaat. Kita masyarakat MBD tetap ingin di darat. Dan itu harus di daratan MBD,” tegasnya. (Kompas.com /MAN)

Most Popular

To Top