Daerah Sangat Kaya, Penduduknya Sangat Miskin – Ambon Ekspres
Trending

Daerah Sangat Kaya, Penduduknya Sangat Miskin

AMBON,AE— Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, kaya sumber daya alam. Baik yang dapat diperbaharui maupun tidak. Namun, disana juga merupakan daerah termiskin di provinsi Maluku saat ini. Pemerintah dinilai belum berupaya secara optimal mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Informasi dan data yang dihimpun Ambon Ekspres, kekayaan Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB) meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Sumber Daya Alam (SDA) yang dianggap paling potensial, adalah pertambangan.

Di perut bumi Wetar, ada kandungan emas yang dikeruk selama kurang lebih 20 tahun oleh PT Prima Lirang Ltd. Pengerukan emas di Wetar itu, membawa luka buat masyarakat setempat.

Pasalnya, setelah ditutup sekitar tahun 2000, investor asal Australia dibawah bendera PT Prima Lirang Ltd, tak menyalurkan dana Coorparate Social Responsibility (CSR) yang maksimal bagi pembangunan sekolah, jalan, dan jembatan serta infrastruktur publik lainnya.

Setelah PT Prima Lirang Ltd hengkang, datang PT Batu Tua Kharisme Permai. Dengan tujuan mengeksplorasi tambang. Tahun 2006, giliran PT PT Gemala Berneo Utama (GBU), perusahaan tambang asal Australia melakukan pengerukan emas di desa Hila dan Jerusu, Kecamatan Kepulauan Rombang. Namun, masyarakat di Romang masih berteriak, karena ancaman kerusakan lingkungan.

Sementara itu, data resmi pemerintah Maluku Tenggara Barat (MTB), khususnya di sektor perikanan, di perairan MTB ditemukan sebanyak 583 jenis Ikan dengan potensi 90.559.99 ton per tahun. Kemudian sektor pertanian, tanaman pangan, Holtikuktura dan peternakan, khususnya tanaman Padi Ladang dengan luas lahan 32.347 Ha. Namun yang baru diproduksi sebanyak 1.281 Ha dengan total produksi 1.075 ton per tahun.

Sedangkan sektor kehutanan dan perkebunan, MTB memiliki ragam jenis kayu yang bernilai ekonomis. Diantaranya Matoa, Eboni, Bintangur, Pulai, Jati, Bakau, Aleurites, Melur. Di hutan MTB, juga terdapat kayu endemik, yaitu Torem (Manikara Kanosiensi) yang diklaim satu-satunya di Indonesia.

MTB dan MBD, juga kaya akan minyak dan gas. Yang saat ini sedang diperbincang, adalah Blok Gas Abadi di Masela. Blok Masela dikelola oleh Inpex Masela Limited (Ltd), anak perusahaan Inpex Corporation bermarkas di Tokyo, Jepang yang bergerak di industry minyak dan gas bumi dengan saham 65 persen.

Kemudian, Shell Upstream Overseas Services Ltd, anak perusahaan dari Royal Dutch Shell plc yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Saham Shell di Blok Masele sebanyak 35 persen.

Kontrak kerja sama Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan mendapat persetujuan pengembangan (POD) I pada 6 Desember 2010. Tapi, CSR ekplorasi kedua perusahaan itu belum dirasakan oleh secara maksimal oleh masyarakat disana.

Pengamat ekonomi asal Universitas Pattimura, Thedy Ch Leasiwal menilai, kekayaan alam yang melimpah tersebut, tak mampu dikelolah dengan baik. Sehingga, penduduk miskin di kedua daerah tersebut masih akut.

“Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah faktor klasik yaitu akses. Namun, saya juga melihat bahwa pendidikan, skill dan karakteristik sosial masyarakat pada kedua wilayah itu yang turut menjadi faktor kenapa SDA disana tidak bisa dikelola secara maksimal,” kata Thedy via email kepada Ambon Ekspres, Rabu (3/2).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku 2013 menempatkan Maluku Barat Daya (MBD) pada urutan kedua kabupaten termiskin di Maluku dengan jumlah 21 ribu atau 29, 25 persen dari total jumlah penduduk 73.746 Jiwa. Dengan tingkat keparahan kemiskinan 1.48.

Sedangkan Maluku Tenggara Barat (MBD) memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 32,4 ribu orang per tahun 2013, dengan tingkat keparahan 1.03. BPS Provinsi Maluku belum mengeluarkan data tahun 2014 dan 2015 soal kemiskinan dua daerah itu. Sementara, berdasarkan laporan Maluku Barat Daya Dalam Angka 2015, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) MBD tahun 2014 sebanyak 75.46, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3.52.

Thedy melanjutkan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan kendala akses transportasi, akses keuangan dan perbankan, pendidikan dan kesehatan, bukan faktor tunggal kemiskinan disana.

Namun, pemerintah daerah juga masih sangat lemah dalam mengupayakan pemberantasan kemiskinan melalui melalui program yang pro rakyat.

“Kemampuan pemerintah daerah yang masih terbatas. Sementara investor swasta pun kesulitan akibat sistem birokrasi lokal yang sangat tertutup dan tidak efisien.  Hal ini membuat kemiskinan di wilyah-wilayah tersebut sulit ditekan secara maksimalakibatnya  kemiskinan masih terus terjadi,”kata dia lagi.

Olehnya itu, menurut dia, pemerintah daerah MTB yang dipimpin Bitzael S Temmar dan MBD dibawah kendali Barnabas Orno harus mampu memetakan struktur dan karakteristik sosial masyarakatnya. Kemudian, mengambil kebijakan yang dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

“Untuk itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah, memetakan dengan jelas dan riel struktur sosial dan karakteristik sosial . Setelah itu baru mungkin bisa memberikan shock untuk menekan kemiskinan, apakah secara makro atau mikro. Karena ini berhubungan dengan ketepatan dalam memberikan program untuk mengurangi angka kemiskinan,”tukasnya.

Pengamat kebijakan publik Unpati, Dr Nataniel Elake menilai, kemiskinan di MTB dan MBD serta wilayah-wilayah terluar dan terdepan lainnya, bisa secara fungsional. Artinya, sejak lahir masyarakat atau warga yang mendiami pulau-pulau tersebut sudah miskin, karena pengaruh kondisi alam dan sosial.

Tapi, lanjut, terdapat kemiskinan struktural akibat dari kebijakan pemerintah salah sasaran. Salah satunya, misalnya, masyarakat punya sumber daya alam yang melimpah. Tapi, tidak ada kemauan dan strategi dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengelola SDA tersebut untuk kesejahtaraan masyarakat.

“Kemudian, pemerintah sama sekali tidak punya strategi pembangunan atau langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Misalnya, infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, dan transportasi dan darat harus dipandang sebagai suatu sarana untuk memperlancar akses ekonomi,” kata dia.

Masyarakat MBD dan MTB, akui magister dan doktor jebolan Universitas Hassanudin (Unhas) Makassar itu, masih sulit dalam hal memasarkan hasil pertanian, perikanan dan lainnya ke pasar atau sentra ekonomi.

“Transporasi laut dipandang sebagai sarana utama dalam rangka memperlancar perdagangan. Dari produksi ke pasar atau konsumen. Tapi, selama ini kan belum maksimal. Indikator-indikator inilah yang membebani masyarakat untuk meningkatkan kemiskinannya, bukan mengentaskan kemiskinan itu sendiri,” paparnya.

Disamping itu, pemerintah daerah masih sangat bergantung dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan, jika memakai indikator wilayah, maka MTB dan MBD sangat sedikit mendapatkan DAU dan DAK, karena memiliki daratan yang tidak luas dengan jumlah penduduk yang sedikit.

“Salah satu indikator untuk mendapatkan DAU dan DAK, adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. MTB dan MBD itu pulau-pulau kecil dikelilingi oleh laut yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit. Sehingga, DAK dan DAU pun kecil. Dan, jika pemda tak sanggup mengelola sumber daya alam, maka lengkaplah sudah penderitaan mereka,” jelasnya.

Masalah lainnya, adalah akses transportasi laut yang menurut dia, masih terbatas. Ditambah, harga minyak yang mahal, misalnya, premium dan solar Rp25-40 ribu per liter. Hal ini berakibat pada kesulitan ekonomi yang kian parah.

Kemudian, barang yang dimiliki para nelayan dan petani dijual dengan harga murah. Karena harga transportasi untuk membawa barang dari hasil perkebunan dan pertanian ke pabrik atau pasar, cukup tinggi. “Ini lingkaran setan yang akhirnya melilit masyarakat MBD dan MTB untuk keluar dari kemiskinan itu,”urainya. (TAB)

Most Popular

To Top