Kejar Duit, Lupa Siapkan SDM – Ambon Ekspres
Trending

Kejar Duit, Lupa Siapkan SDM

AMBON,AE— Potensi gas di Blok Masela, merupakan kandungan gas abadi. Namun,   potensi yang besar itu tidak mendapat perhatian serius  pemerintah daerah dengan menyiapkan sumber daya manusia di bidang Migas.

Pemerintah hanya fokus memperjuangkan participating interest (PI) 10 persen. Sementara, SDM yang menjadi salah satu kekuatan Maluku untuk turut mengambil manfaat yang lebih besar dalam produksi gas tersebut, baru mendapat perhatian setelah rencana produksi gas itu ditetapkan.

Saat pihak PT Inpex melakukan eksplorasi gas di Balok Masela sejak tahun 2000 lalu, hingga saat ini, pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi Maluku tidak menaruh perhatian pada penyiapan sumber daya manusia.

Padahal, bila disiapkan, SDM Maluku dapat turut andil secara langsung dalam produksi kandungan gas itu, karena itu merupakan lapangan kerja yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah ini.

Setelah pemerintah pusat dan PT Inpex mulai membicarakan rencana produksi gas di Blok Masela, pemerintah daerah ingin menyiapkan SDM. Gubernur Maluku, Said Assagaff di beberapa kesempatan dalam beberapa waktu terakhir mengatakan, akan mengupayakan beasiswa untuk studi di bidang Migas, agar bisa bisa bekerja ladang gas tersebut.

Selama ini, yang telah memberikan perhatian untuk pengembangan sumber daya manusia di Maluku adalah pihak PT Inpex Masela Ltd. Namun, pemberian beasiswa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut tidak adil dan tidak relevan dengan rencana produksi gas di Blok Masela.

Karena yang mendapat beasiswa hanyalah pelajar dan mahasiswa MTB. Dan beasiswa itu tidak untuk studi di bidang Migas. Tapi, pendidikan di bidang lainnya. Sementara daerah berkutat pada PI 10 persen. Sekarang kembali lagi menyibukkan diri dengan pilihan untuk pembangunan kilang di darat atau di laut

“Pemda Maluku hanya mau cari uang di Blok Masela tapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat,” kata pemuka masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Aholiab Watloly, Rabu (3/1).

Bahkan, beasiswa dari PT Inpex tersebut sempat mendapat protes dari pelajar dan mahasiswa asal MBD, karena dinilai tidak adil. Namun, pemerintah daerah lebih memilih diam dengan kondisi tersebut.

“Masyarakat MTB dan masyarakat MBD harus bersatu, memperjuangkan kepentingan bersama. Ini bukan kesalahan masyarakat, tapi Inpex dan pemerintah,” katanya.
Watloly menyebutkan, berbagai kesalahan yang terjadi saat ini dalam rencana pengelolan gas di Blok Masela, nmerupakan akibat dari proses masuknya pihak PT Inpex di Blok Masela, tahun 2000 lalu.

Berbagai data yang diperoleh saat itu, tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sehingga, perlu diperbaiki.

“Mereka ambil data, gas ditemukan Blok Masela itu tahun 2000. Saat itu MBD dan MTB masih satu kabupaten, MTB dengan Ibu kota Saumlaki. Tapi setelah pemekaran, tidak ada perbaikan data, sehingga selalu memberikan perhatian kepada MTB,” katanya.

Pemerintah dan Inpex tidak memberikan perhatian kepada masyarakat MBD. Padahal, secara geografis Blok Masela berada di kawasan kabupaten MBD. Ini bisa membuat kecemburuan sosial antara masyarakat MBD dengan MTB.

“Jadi, karena sudah ada fasilitas yang dibangun di MTB maka kilang nanti harus dibangun di daratan MBD,” ingatnya.

Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat(MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD), Melkianus Sairdekut mengatakan, memang penyiapan sumber daya merupakan hal yang penting untuk dilakukan pemerintah daerah. Namun, pemerintah masih belum fokus pada penyiapan SDM.

“Karena kita masih fokus pada kapan pemerintah pusat mengambil keputusan (pembanguan kilang). Ini yang masih kita ikuti. Maunya pemerintah pusat seperti apa,” kata Melkianus Sairdekut, di ruang kerjanya, kemarin.

Diakuinya, berdasarkan informasi yang diterima, pelajar dan mahasiswa di MTB telah mendapatkan besiswa. Namun dirinya belum dapat memastikan sumber beasiswa tersebut serta studi yang akan dipelajari dengan beasiswa tersebut.

Menurutnya, bila definisi SDM yang dimaksud adalah orang-orang yang ahli dalam bidang Migas. Dan bila Maluku ini masih dianggap belum memiliki SDM yang baik, tidak boleh menjadi alasan bahwa kedepan, masyarakat Maluku harus terpinggirkan.

“Dimana pun, di bidang apa pun, niat untuk menggunakan sumber daya manusia di daerah, kalau pemerintah mau, pasti ada jalan keluar,” tandasnya.

Lebih jauh ia menegaskan, perinsip dasar tentang pengelolaan Blok Masela. Pertama, pengelolaan blok itu harus benar-benar mensejahterakan masyarakat di Maluku, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya dan secara nasional.

“Itu prinsipnya. Soal outshore-outshore yang selama ini diperdebatkan, itu menjadi ranah pemerintah pusat. Dalam hal ini presiden untuk memutuskan yang paling terbaik untuk kepentingan daerah dan juga kepentinagn nasional,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu yakin, pemerintah kabupaten MBD, pemerintah MTB, dan pemerintah provinsi Maluku telah memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat hanya menanti keputusan pemerintah pusat, kewenangan mutlak pemerintah pusat.

Dikatakan, karena prinsip dasar bahwa Blok Masela dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di provinsi Maluku dan dapat membantu kepentingan nasional, maka tentu kajian terhadap seluruh pertimbangan baik dan buruk pembanguan kilang atau di laut harus dimaksimalkan.

“Yang paling paham adalah orang-orang yang memiliki keahlian. Perdebatan di pemerintah pusat tentang Onshore atau Outshore masih terjadi. Tapi, kita tidak masuk ke perdebatan itu, karena secara teknis mereka yang melakukan kajiian, yang ingin ditekankan, sebagai orang Maluku, satu yang harus dijaminkan dengan adanya Blok ini adalah kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!