Provokator Dituding Dalangi Pembakaran – Ambon Ekspres
Trending

Provokator Dituding Dalangi Pembakaran

AMBON,AE—Pembakaran Stockfile Milik Dinas ESDM Provinsi Maluku, diduga ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sengaja membawa nama masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat dataran kayeli Rabu kemarin menemui Wakil Gubernur Maluku untuk melaporkan tindakan oknum-oknum tertentu itu.

Kurang lebih 10 orang, tokoh masyarakat adat dan LSM Parlemen Jalanan Buru, mendatangi kantor Gubernur Maluku. Tujuan kedatangan mereka yakni, ingin menklarifikasi laporan adanya keterlibatan masyarakat adat yang membakar stockfile milik Pemerintah.

Tidak hanya pembakaran Stockfile milik dinas ESDM, namun para pelaku juga membakar camp milik PT BPS yang sementara bekerja mengangkat sianida dan merkuri di lokasi tambang Gunung Botak. Bahkan, para pelaku juga men-sasi daerah itu agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT BPS.

Ketua LSM Parlemen Jalanan, Ruslan Arif Soamole usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, inti dari pertemuan itu yakni masyarakat adat Kayeli tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran stockfile.

“Jadi kami datang kesini untuk mengklarifikasikan kepada Pak Wakil Gubernur, jika tidak ada keterlibatan orang adat dalam pembakaran stockfile milik ESDM. Kalaupun ada, itu oknum yang mengatasnamakan orang adat,“ tegasnya.

Karena di dataran Kayeli, ada tiga pemangku adat. Yakni Raja Kayeli, Hinolongbaman dan Kaisodin. Ketiganya merupakan masyatakat adat yang berhak memerintah secara adat di dataran setempat. Sehingga, aksi pembakaran yang terjadi, tidak diketahui oleh oknum-oknum yang membakar stockfile milik pemerintah.

“Sudah diutuskan kepala-kepala soa, untuk mengkalirifikasi jika pembakaran tersebut merupakan perbuatan para penambang liar, “bebernya.

BACA JUGA:  Polisi Urai Jaringan Provokator

Menurutnya, ada indikasi jika para penambang liar itu, dimotori, bahkan dipolitisasi oleh para pengusaha Sianida maupun Merkuri yang saat ini berdomisili di Namlea. Karena itu, lanjut dia, banyak yang ingin mengambil bagian melakukan pengangkatan sedimen yang saat ini dikerjakan oleh PT BPS.

“Itu perbuatan para penambang liar yang telah diusir beberapa waktu lalu. Mereka ini kan diprovokasi, dimotori oleh pengusaha-pengusaha sianida yang saat ini berdomisili di Namlea dan berkeliaran disana, “ujarnya.

Olehnya itu, Soamole meminta agar orang-orang yang terlibat dalam pembakaran, maupun para provokator harus secepatnya ditangkap. Karena perbuatan orang-orang tidak bertanggungjawab itu, sudah menzalimi masyarakat adat secara kolektif. “Yang jelas kami minta agar secepatnya para provokator ini ditangkap,” harapnya.

Soamole mengatakan, Wakil Gubernur Maluku juga ingin agar para pembakar stockfile milik pemerintah harus ditindak tegas. Selain itu, Soamole juga mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian Polres Buru yang telah melakukan penangkapan terhadap lima orang yang melakukan pembakaran itu.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat adat, Hatabelen, yang mewakili Hinolongbaman, selaku tokoh adat dataran petuanan Kayeli mengatakan, di petuanan Kayeli, ada tiga wilayah, yakni Pantai, dataran rendah dan dataran tinggi.

Tiga wilayah itu, dipimpin oleh tokoh-tokoh adat, termasuk raja Kayeli. Olehnya itu, jika pembakaran stockfile, sasi maupun pembakaran camp milik PT BPS, tidak diketahui oleh tiga pemangku adat maupun para tokoh dan masyarakat adat lainnya.

BACA JUGA:  Polisi Urai Jaringan Provokator

“Jadi, saya pastikan pembakaran itu tidak ada keterlibatan adat. Karena kami disana selaku masyarakat adat, mempunyai aturan sehingga tidak mungkin kami bertindak seperti itu,“ tandasnya.

Selain itu, Hatabelen juga menampik jika di tempat beroperasinya PT BPS yang mengangkat merkuri dan sianida, dilakukan sasi adat oleh masyarakat adat. Hal itu, hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah ditangkap dan diproses hukum oleh Polres Buru.

“Jadi kalau mereka bilang sasi, sasi itupun tidak berlaku. Karena secara hukum adat, sasi itu tidak diketahui dan disepakati oleh para pemimpin adat di dataran kayeli, “timpalnya.
Hatabelen juga menambahkan, kalaupun masyarakat atau tokoh adat melakukan sasi, maka hal itu akan diberitahukan kepada pemerintah Maluku.

Sehingga hal itu juga diketahui oleh Gubernur dan jajarannya. Tetapi kenyataannya, sasi dilakukan oleh para provokator maupun orang-orang yang bertindak atas kemauan atau dorongan dari pihak-pihak tertentu.

Selain melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur/wakil gubernur, masyarakat adat, LSM maupun para mahasiswa yang turut hadir dalam pertemuan itu juga melaporkan peristiwa itu ke Pangdam XVI Pattimura dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Laporan tersebut bertujuan agar mencegah para provokator yang diduga sengaja menghambat kinerja dari PT BPS maupun pemerintah.

Kapolda ke Wasboli
Sementara itu, kemarin Kapolda Maluku, Brigjen Ilham Salahudin ke Wasboli, lokasi tambang ilegal Gunung Botak. Dia enggan kegiatannya di ekspose media. hal itu dibuktikan dengan larangan Kapolda melalui anggota Brimob Polda Maluku yang langsung menutup jalan masuk.

BACA JUGA:  Polisi Urai Jaringan Provokator

Pantauan Ambon Ekspres di Lokasi tambang Gunung Botak, Kapolda Maluku tiba dengan rombongan di Wasboli sekitar pukul 15.40 WIT. iring-iringan langsung memasuki kawasan Wasboli. Namun sangat disayangkan, kegiatan kunjungan tersebut tidak dapat diliput oleh wartawan karena adanya larangan.

Kedatangan Kapolda bersama rombongan itu bersamaan dengan beraktivitasnya kembali PT Buana Pratama Sejahtera. Aktivitas pengerukan sempat terhenti sejak insiden pembakaran. Namun saat kedatangan Kapolda itu, para pekerja dengan menggunakan rompi orange dan helm bertuliskan PT BPS langsung melakukan aktivitas.

Sumber Ambon Ekspres menyebutkan, aktivitas baru mulai dilakukan, Rabu (3/2) setelah dua hari berhenti beraktivitas pasca insiden pembakaran dan pengrusakan pos serta camp karyawan.

Ketua ikatan pemuda pemerhati hak-hak adat, Amsal Besan menyesalkan kondisi yang terjadi. Dirinya mengatakan aktivitas yang sudah dijalankan itu merupakan pelecehan adat. Pasalnya, lokasi sementara di sasi namun perusahaan masih tetap menjalankan aktivitas pengerukan.

Informasi yang berhasil dihimpun, Kapolda ke Buru bersama 6 orang perwira tinggi Mabes Polri yang salah satunya juga berpangkat Brigjen serta beberapa pejabat tinggi Polda Maluku.
Rombongan tiba di Namlea sekitar 11.00 WIT.

Mereka langsung menuju Hotel Grand Sarah. beberapa saat kemudian, rombongan kembali menuju Polres dan setelah itu, langsung menuju lokasi Tambang GB yang sebelumnya melakukan makan siang di Restoran CW Waeapo.(CR8/AFI/MAN)

Most Popular

To Top