Belum Ada Upaya Sosialisasi UMP dari Disnaker – Ambon Ekspres
Amboina

Belum Ada Upaya Sosialisasi UMP dari Disnaker

AMBON, AE.—Setelah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 untuk Kota Ambon senilai Rp 1.750.000, hingga kini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menghiraukan alias bandel, dengan ketentuan undang-undang. Bahkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, belum dapat memastikan berapa banyak perusahaan yang telah memberlakukan UMP dan mendaftarkan BPJS bagi tenaga kerja.

DPRD meminta sikap tegas dari Disnaker Kota Ambon untuk melakukan sosialisasi UMP dan BPJS bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon. “Kita belum mengetahui berapa perusahaan yang sudah menerapkan UMP. Karena harus ada laporan dari karyawan atau tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Dan belum ada yang melapor,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) G Soplanit ketika dihubungi Ambon Ekspres, kemarin.

Menurut dia, pihak Disnakertrans saat ini hanya memiliki laporan resmi tahun 2015 tentang perusahaan yang belum menerapkan UMP maupun berlakukan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sementara dari kurang lebih 3.000 perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon, hanya sekitar 10 perusahaan yang membandel. “Kalau untuk 2015 itu ada. Itupun diketahui ketika kita melakukan penjaringan, selain dari laporan. Namun jumlahnya tidak banyak. Bahkan tidak sampai 10 perusahaan,” singkatnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far mengatakan, Disnaker Kota Ambon harus dapat bersikap tegas dan lebih proaktif untuk memastikan seluruh perusahaan besar, sedang maupun kecil, harus patuh terhadap aturan yang telah ditentukan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Disnaker harus lebih proaktif dan lebih kreatif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Jangan hanya menunggu laporan dari tenaga kerja alias menunggu bola, tapi harus menjemput bola. Maka harusnya, turun ke perusahaan untuk sosialisasikan UMP dan BJPS yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga bisa mengetahui langsung mana perusahaan yang taat dan mana yang bandel,” tandasnya.

Politisi muda asal PDI-P ini menyarankan, agar Disnakertrans dapat segera bersikap untuk mensosialisasikan apa yang sudah ditetapkan sesuai aturan, yakni UMP maupun BPJS. Karena dari informasi serta laporan yang diterima komisi I sendiri, masih banyak perusahaan yang sengaja mengacuhkan apa yang telah ditetapkan.

Bahkan hingga kini, lanjut dia, masih banyak perusahaan yang sengaja tidak memberikan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kerjanya. “Solusi pertama kami juga sudah usulkan. Kalaupun merasa tenaga pengawasan kurang, maka bisa mengambil sikap untuk membuat jadwal dalam satu minggu berapa perusahaan yang bisa dikunjungi. dapat mengetahui langsung berapa perusahaan yang sudah taat terhadap aturan dan berapa yang belum. Sehingga persoalan hak-hak tenaga kerja, bisa diterima,” sarannya.

Dirinya berharap, apa yang menjadi tugas disnaker dapat dilakukan sejak dini sehingga bukan saja laporan UMP yang diterima, tetapi bisa mengetahui secara pasti berapa banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Ini yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab Disnakertrans sebagai instansi teknis. Komisi I sebagai mitra yang membidangi ketenagakerjaan akan terus mendorong sehingga hak-hak tenaga kerja semua bisa terpenuhi sesuai UU Nomor 13 tahun 2003,” ingatnya. (ISL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!