Sekda Tual Dilaporkan ke Kejaksaan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Sekda Tual Dilaporkan ke Kejaksaan

AMBON, AE.—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tual, Basri Addly Banjdar diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam melakukan proses seleksi terbuka bagi seluruh pimpinan SKPD lingkup Kota Tual.

Akibatnya menyebabkan kerugian keuangan daerah mencapai lebih dari Rp 500 juta. Atas dugaan tersebut, dirinya dilaporkan salah satu peserta seleksi, Aziz Fidmatan alias CK ke Kejaksaan Negeri Tual, Perwakilan BPK di Ambon dan Komisi ASN di Jakarta.

“Sekda menyampaikan SK Nomor 007/1002/2015 yang memerintahkan seluruh pimpinan SKPD yang belum mengikuti seleksi tahap I untuk mengikuti seleksi tahap II di Bandung tanggal 9-10 November 2015. Sekda selaku panitia, perintahkan bahwa seleksi tersebut menggunakan anggaran yang ada pada masing-masing SKPD.

Padahal dalam BPA SKPD tidak ada anggaran, yakni tidak ada nomor rekening yang mengatur tentang pelaksanaaan seleksi terbuka,” ungkap Aziz ketika menghubungi Ambon Ekspres, kemarin.

Menurutnya, dengan proses pelaksanaan seleksi terbuka ini, ada beberapa pelanggaran yang sengaja dibuat. Karena dari panitia sendiri, tidak menyiapkan anggaran untuk proses seleksi dengan membebankan anggaran tersebut kepada SKPD masing-masing.

Bahkan dalam surat yang disampaikan, kata Aziz, Sekda memerintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas selama empat hari. Namun yang terjadi, perjalanan dinas tersebut dilakukan selama 5 hari. Sehingga potensi kerugian keuangan daerah diperkirakan lebih Rp 500 juta.

Kurang lebih 35 orang dari eselon 2B dan eselon 3A melaksanakan perjalanan dinas di Bandung tidak sesuai nomor rekening. Tidak sesuai dengan asas pengeluaran daerah. Maka selaku peserta yang dirugikan dalam pelaksanaan seleksi terbuka, saya telah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Tual dan Kepala BPK Perwakilan Maluku di Ambon serta Komisi ASN di Jakarta pada 25 Januari 2016,” terangnya.

Aziz menjelaskan, pada 4 Januari 2016 dilakukan proses pelantikan pejabat struktural Eselon 2B oleh Walikota Tual. Dimana ada sembilan jabatan struktural yang dilantik, termasuk dirinya. Namun Aziz menolak dan tidak bersedia dilantik sebagai staf ahli bidang administrasi pembangunan.

Sehingga ia kembali mengajukan gugatan tanggal 12 Januari 2016 lalu ke Tata Usaha Negara (TUN) dan sudah terdaftar dalam register no 203/G/2016/PTUN Ambon tanggal 12 Januari 2016.

“Saya melihat ada unsur kesewenang-wenangan pejabat tata usaha negara didalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama yang diatur oleh UU Nomor 4 tahun 2014 tentang ASN. Saya melihat prosedur dan tahapan seleksi terbuka dilaksanakn mulai 21-26 September 2015 itu tidak prosedural dan cacat hukum sehingga saya ajukan gugatan TUN,” ingatnya.

Dirinya berharap, seluruh pihak terkait bisa segera mengawal dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Karena diduga telah merugikan keuangan daerah dan dirinya selaku peserta seleksi terbuka.

“Seleksi yang dilakukan Pemprov Maluku dalam hal pemilihan sekda alhamdulillah berjalan dengan baik. yang kita harapkan agar daerah kabupten/kota di Maluku ini dalam melaksanakan seleksi terbuka sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Sehingga dapat diikuti daerah lain, dan tidak ada gugatan dari kabupaten/kota di Maluku,” pesannya. (ISL)

Most Popular

To Top