Maju-Mundurnya Kasus Gapura – Ambon Ekspres
Trending

Maju-Mundurnya Kasus Gapura

AMBON,AE— Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan Samuel Maringka menegaskan, akan mengevaluasi penangangan kasus duguaan mark up anggaran pembangunan Gapura selamat datang di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Perlu penelusuran lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam proyek yang menghabiskan uang miliaran rupiah itu.

Penjelasan Kajati tersebut ketika dikonfirmasi tentang informasi dari para bawahannya, beberapa waktu lalu bahwa proses hukum dihentikan karena tidak temukan penyimpangan. Namun, Kajati mengaku belum mendapatkan laporan resmi tentang penghentian kasus tersebut.

“Nanti kita tanyakan. Pokoknya, saya masih mempelajari semuanya. Timnya itu dibentuk, mana yang masih kurang, mana yang belum selesai. Segera laksanakan,” tegasnya.
Informasi penanganan kasus itu pun tidak pasti.

Seharusnya diselidiki oleh bagian pidana khusus, tapi malah diambil alih oleh bagian Intel. Dari bagian Intel pun mengeluarkan informasi tentang penghentian proses hukum. Sementara, Asisten Pidana Khusus, Beny Santoso mengeluarkan informasi berbeda, proses hukum tetap berlanjut.

“Kalau kata Aspidsus, belum selesai, berarti belum selesai. Sebaiknya minta konfirmasi kepada pejabat yang berwenang. Jadi, penyelidikannya nanti kita cek sama Aspidsus,” ujar Kajati.

Gapura itu dibangun dengan anggaran sebesar Rp5.6 miliar dengan rincian, tahun 2014 pemerintah setempat mengalokasikan anggaran Rp2.8 miliar. Dana dengan jumlah yang sama kembali digelontorkan pada tahun 2015. Namun, dua kali penggunaan anggaran itu tidak melalui pembahasan bersama Banggar.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku Faisal Yahya Marasabessy mengemukakan, ramainya sorotan publik tentang dugaan mark up anggaran proyek Gapura, menunjukkan indikasinya sangat kuat.

Apalagi, kata Marasabessy, penggunaan anggaran tanpa melalui pembahasan bersama DPRD kabupaten SBB. “Pertanyannya, kenapa anggaran besar itu digunakan tanpa pembahasan di DPRD. Ini yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Bila jaksa lebih serius, akan dapat diketahui motif dibalik sikap pemerintah daerah kabupaten SBB, dalam hal ini dinas PU setempat yang tidak membahas anggaran proyek itu bersama DPRD.“Harus dikejar, apa motifnya. Lalu ada penyimpangan secara hukum atau tidak. Ini yang penting untuk diungkap oleh jaksa,” terangnya.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Ferry Kasale menegaskan, pihaknya telah menaruh curiga terhadap kinerja jaksa dalam menangani kasus terkait Gapura tersebut. “Ada yang tidak beres dengan kinerja jaksa. Sepertinya ada oknum di sana (Kejati) yang menghalangi proses hukum, karena ingin menjadi pelindung bagi penguasa di SBB,” katanya.

Dugaan itu, lanjutnya menguat ketika jaksa mengeluarkan informasi bahwa proses hukum dihentikan karena tidak ditemukan penyimpangan. Padahal, indikasi mark up anggaran sangat kuat, bila membandingkan kondisi fisik Gapura dengan jumlah dana yang dialokasikan.

Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten SBB, Yudin Hitimala berharap, Kepala Kejati Maluku mengevaluasi kinerja para bawahannya yang menyelidiki kasus tersebut. Jaksa melanjutkan proses hukum atas kasus tersebut.

“Kita minta, jaksa yang tangani kasusi ini adalah jaksa yang profesional. Selama ini, ada sejumlah kasus dugaan korupsi di SBB yang ditangani Kejati Maluku, tapi selalu tidak berakhir dengan baik. Kasus ini (Gapura), baru dimulai tapi katanya dihentikan. Kita tidak yakin bila tidak ada penyimpangan,” katanya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!