Sasi PT BPS Dicabut – Ambon Ekspres
Trending

Sasi PT BPS Dicabut

Ambon, AE— Sasi adat di lahan penampungan sedimen, Anhoni, Kabupaten Buru, akhirnya dicabut. Para tetua adat di Kayeli bersepakat mencabut sasi yang dinilai tidak mewakili komunitas adat. Pencabutan dikawal ketat aparat keamanan.

“Kami sudah mencabut sasi itu, karena memang bukan mewakili kalangan adat,” kata Hinolong Baman, pimpinan dataran rendah dalam rilisnya kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Pencabutan sasi dilakukan, Minggu (8/2) dalam upacara adat yang diikut Hinolong Baman, Kasodin pimpinan dataran Tinggi yang diwakili Angus Wael dan Jafar Wael, kepala Adat Kayeli. Hadir juga Imam adat Kayeli, Din Wael.

Pencabutan ini dilakukan setelah para tokoh adat ini bertemu wakil gubernur Maluku, Zeth Sahuburua untuk menklarifikasi pembakaran fasilitas pemerintah dan PT BPS yang mengatasnamakan masyarakat adat. Pembakaran dilakukan satu pekan lalu, sebagai bentuk protes pengangkutan sedimen oleh PT BPS.

Pembakaran Stockfile Milik Dinas ESDM Provinsi Maluku, diduga ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sengaja membawa nama masyarakat adat. Kurang lebih 10 orang, tokoh masyarakat adat dan LSM Parlemen Jalanan Buru, mendatangi kantor Gubernur Maluku.

Tidak hanya pembakaran Stockfile milik dinas ESDM, namun para pelaku juga membakar camp milik PT BPS yang sementara bekerja mengangkat sianida dan merkuri di lokasi tambang Gunung Botak. Bahkan, para pelaku juga men-sasi daerah itu agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT BPS.

Ketua LSM Parlemen Jalanan, Ruslan Arif Soamole usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, inti dari pertemuan itu yakni masyarakat adat Kayeli tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran stockfile.

“Jadi kami datang kesini untuk mengklarifikasikan kepada pak Wakil Gubernur, jika tidak ada keterlibatan orang adat dalam pembakaran stockfile milik ESDM. Kalaupun ada, itu oknum yang mengatasnamakan orang adat,“ tegasnya.

Karena di dataran kayeli, ada tiga pemangku adat. Yakni Raja Kayeli, Hinolongbaman dan Kaisodin. Ketiganya merupakan masyatakat adat yang berhak memerintah secara adat di dataran setempat. “Sudah diutuskan kepala-kepala soa, untuk mengkalirifikasi jika pembakaran tersebut merupakan perbuatan para penambang liar, “bebernya. (MAN)

Most Popular

To Top