Jaksa Kejar Koruptor Dana Desa SBT – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Kejar Koruptor Dana Desa SBT

AMBON,AE— Kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dana desa di Maluku mulai terbukti. Dana yang besar, namun tidak didukung sumber daya manusia serta pengawasan yang baik, berakibat penggunaan dana desa di sejumlah desa di kabupaten Seram Bagian Timur tidak jelas.

Sudah dua kali pencairan, namun realisasi di lapangan nihil, tidak ada program kerja yang jelas. Bahkan, diduga kuat, dana tersebut masuk kantong pribadi oknum-oknum tertentu yang berwenang dalam penyaluran dana itu.

Kepada Ambon Ekspres, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser, Oceng Almahdaly mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat setempat tentang pengunaan dana desa di sana. “Saya lupa nama-nama desa. Tapi kita sudah terima pengaduan dan sementara kita proses,”kata Almahdaly via seluler, Jumat (12/2).

Almahdaly melanjutkan, dalam menelusuri pengaduan masyarakat tersebut, pihaknya telah menetapkan desa-desa tertentu sebagai skala prioritas. Ini penting mengingat, selain banyaknya jumlah desa yang dilaporkan masyarakat, juga masalah rentang kendali.

“Setiap pengaduan tetap kita terima dan tindak lanjuti. Soal bukti, nanti kita selidiki. Kita (Jaksa) di Geser tiga orang, sementara desa, kan banyak, belum lagi rentang kendali, jadi kita juga butuh kerja sama yang baik dari masyarakat, kalau ada data atau informasi terkait dana desa, silakan disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, total dana desa untuk provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 dalam APBN-P 2015 adalah sebesar Rp334, 004, 517,000. Dari jumlah itu, kabupaten SBT mendapatkan Rp51.627. 535, 000 diperuntukkan bagi 192 desa di sana.

Realisasi Nol Persen
Sementara itu, realisasi Dana Desa tahap pertama sebesar Rp250 Juta Desa Rarat, Kecamatan Pulau Gorom Timur, nol persen alias tidak digunakan untuk pembangunan. Bahkan, dana desa diduga digunakan oleh kepala desa setempat, Irfan Rumagia untuk kepentingan pribadi.

Kepala Dusun Rarat, Desa Rarat Muhlis Rumalolas saat dikonfirmasi via seluler, Jumat (12/2) mengaku, dana desa Rp250 juta tersebut sejatinya dipakai untuk membangun 7 Mandi Cuci Kaki (MCK). Namun, kata dia, dana itu hanya baru digunakan untuk membeli beberapa material, diantaranya tehel, pipa dan paku.

“Sementara material lainnya berupa Seng, pasir, batu belum dibeli. Uanganya masih ditahan oleh kepala desa. Rencana tahap pertama, akan dibangun 7 MCK di induk desa (Rarat). Nanti, berkelanjutan untuk tahap dua dan tiga. Padahal, setelah pencairan, dia (Kades) habiskan untuk kepentingan pribadi dan keluarga,”kata Muhlis.

Saat ini, lanjutnya, akibat belum ada sebagian material, pembangunan 7 MCK tersebut dihentikan.”Belum sempat dilakukan pengerjaan. Karena bahannya tidak lengkap dan tidak dibayar lunas. Jadi, realisasi dana desa di desa Rarat nol persen,” ungkapnya.

Atas masalah tersebut, lanjut Muhlis, aparat desa Rarat telah melapor ke Kecabjari Geser pada 26 Januari. Pihak Kecabjari juga sudah melakukan pemantauan langsung di desa Rarat 7 Februari untuk mengambil dokumen.

“Laporan ke Kecabjari tanggal 16 Januari 2016. Kemudian, Jaksa sudah turun datang ke Rarat untuk mengambil gambar/dokumentasi tanggal 7 Februari. Material yang telah dikumpulkan oleh masyarakat diperkirakan sekitar puluhan juta, tapi belum digunakan. Materialnya masih utuh,” kata dia.

Tokoh pemuda kabupaten SBT, Basri Keliwawa mengapresiasi kinerja Oceng Almahdaly dan para anak buahnya di Cabjari Geser. Proses hukum sudah harus dilakukan, karena pengunaan dana desa di SBT sinyalir banyak yang tidak beres.

“Kita dukung Kejaksaan untuk menyelidiki penggunaan dana desa, tim kejaksaan harus maksimal dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa ini,” ungkapnya, kemarin.

Ketua Jaringan Kontrol Kebijakan Publik (JKKP) Maluku itu membeberkan, banyak desa penerima dana desa yang volume pekerjaannya tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima.

Padahal, dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana desa, pemerintah telah membagi rincian penggunaan anggaran yakni 30 persen untuk gaji dan operasional aparatur desa dan 70 persen untuk pembangunan infrastruktur pembangunan desa. Tapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai.

“Bahkan ada sebagian desa administratif di pulau Gorom yang tidak melakukan pekerjaan sama sekali,”ungkapnya. Untuk itu, menurutnya penyelidikan sudah harus dilakukan agar dapat di ketahui pasti penggunaan anggaran desa untuk tiap desa dalam pekerjaan pembangunan.

Sebelumnya, informasi tentang dugaan penyalahgunaan dana desa di kabupaten SBT telah diterima Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Maluku, Rusdi Ambon.

Dia pun menegaskan, bila hal itu benar terjadi dan ada aparatur pengelola dan desa yang terlibat, akan ditindak tegas. “Kita cek. Kalau itu benar terjadi dan ada orang fasilitator yang terlibat, langsung dipecat,” tegasnya beberap waktu lalu. (MAN/TAB)

Most Popular

To Top