Prestasi Buruk Provinsi Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Prestasi Buruk Provinsi Maluku

AMBON, AE— Prestasi buruk kembali menempel Provinsi Maluku. Ini terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, dua provinsi belum berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), satu diantaranya adalah Maluku.

Lemahnya pengawasan internal akibat buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih banyak tertutup, menjadi penyebab utama, disamping pola kepemimpinan kepala daerah.

Menurut sejumlah pengamat, Maluku akan sulit mendapatkan opini WTP bila hanya berharap pada pengawasan internal. Sebab, pengalaman selama ini, pengawasan internal hanya formalitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, tercatat bahwa di Indonesia, masih terdapat dua provinsi yang belum mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dua provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

“Di Indonesia yang belum capai WTP hanya Provinsi NTT dan Maluku. Hal itu karena sumber daya manusia belum memadai dan sistem pengendalian internalnya masih harus terus diperbaiki, sehingga saya akan sampaikan langsung saran-saran kepada Gubernur NTT dan Maluku,” kata Harry di Kupang, seperti ditulis Kompas. com, Jumat, (12/2).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, lanjut Harry, setiap uang masuk dan keluar itu mesti tercatat dan itu harus diawasi oleh pejabat pengendalian internal, dalam hal ini Badan Pengawas Daerah.

“Misalnya seorang bupati mengambil uang Rp 1 miliar dari kas daerah dan dia marah-marah sama bendaharanya kemudian mengatakan kepada bendahara daerah bahwa sudah kamu yang urus, maka itu berarti dipertanyakan untuk apa uang itu digunakan,” kata Harry.

“Kalau misalnya memberikan bantuan kepada gereja atau masjid sebesar Rp 50 juta atau Rp 25 juta, itu pun mesti ada laporan dan itu akan kita periksa dan kita akan cek kuitansi dan juga akan mengkonfirmasi kepada para penerima dana bantuan sosial hibah itu, karena setiap laporan itu harus sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Harry menyarankan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk sepakat agar tiap rupiah yang dikeluarkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk diketahui, dalam memberikan penilaian pengelolana keuangan, BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria, yakni sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WDP diberikan dengan kriteria, yakni sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut, agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini, auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

Adapun opini TW diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat ini masih sama dengan predikat pada tahun sebelumnya.

Sementara, dari 11 kabupaten dan kota di Maluku, hanya delapan kabupaten dan kota yang mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau LKDP tahun 2015. Tiga kabupaten yang lain belium sampai pada opini WDP, yakni kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB) dan kabupaten Buru Selatan.

Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Nazarudin Tianotak mengatakan, opini WTP sulit diraih oleh pemerintah provinsi Maluku maupun kabupaten/kota bila hanya mengandalkan pengawasan internal.

“Kalau saya melihat, pengawasan internal itu hanya formalitas saja. Mereka yang awasi adalah mereka yang menjadi bagian dari pemeritahan itu sendiri. Sulit itu, mau ungkapkan kesalahan atau pelanggaran penggunaan anggaran, karena ada potensi konflik interest di sana,”katanya.

Buktinya, lanjut Pembantu III dekan Fakultas hukum Unpatti ini, selama ini tidak pernah ada rekomendasi dari instansi pengawasan internal kepada aparat penegak hukum tentang pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang terindikasi merupakan pelanggaran pidana.
“Seharusnya mereka yang lapor, karena mereka lebih tahu.

Tapi, selama ini dari sekian banyak kasus korupsi di Maluku, semua itu dilaporkan oleh masyarakat, oleh LSM. Itu artinya, pengawasan eksternal lebih baik dari pengawasan internal,” tegasnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Muhammad Alfa Sikar mengemukakan, selain perbaikan kualitas sumber daya manusia serta pengawasan internal yang lebih baik, pemerintah daerah juga harus menerapkan sistem terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Misalnya, e-budgeting, agar masyarakat juga turut mengawasi. Kalau mengharapkan pengawasan internal, agak susah. Potensi pelanggaran masih ada, karena namanya juga pengawsan internal, yang awasi adalah mereka di dalam pemerintahan itu sendiri,” katanya.
Sementara, masyarakat juga tahu bagaimana pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.

Berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di hampir semua level pemerintahan di daerah menjadi indikasi, bahwa pengawasan internal saja tidak cukup, peluang kongkalikong antara yang mengawasi dengan yang diawasi masih terbuka.

“Kalau untuk pengawasan internal, harapanya, ya orang yang ditempat disitu, bukan saja punya potensi di bidangnya, tapi juga memiliki integritas yang tinggi,” ujarnya.(kompas.com/MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!