PT Bintang Lima Makmur Ancaman Bagi Suku Nuaulu – Ambon Ekspres
Trending

PT Bintang Lima Makmur Ancaman Bagi Suku Nuaulu

Keberadaan PT Bintang Lima Makmur (BLM) di negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku untuk eksploitasi hutan selus 24.550 hektar adalah degradasi yang berakibat terhadap masyarakat adat. Bukan saja ancaman bagi kelestarian lingkungan, tapi juga eksistensi masyarakat suku Nuaulu. Karenanya, pemerintah perlu meninjau ulang ijin HPH tersebut.

Bagi suku Nuaulu, cuaca, hutan dan tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kebudayaan mereka. Hubungan antara hutan dan suku Nuaulu sama-sama memiliki makna yang terjaga sejak suku itu mendiami pedalaman pulau Seram.

Belakangan, suku asli pulau Seram ini dikagetkan dengan kehadiran PT Bintang Lima Makmur yang akan mengekploitasi hutan seluas 24.550 hektar atas ijin pemerintah kabupaten Maluku Tengah, pemerintah provinsi Maluku dan Kementerian Kehutanan-RI.

Peta kerja perusahaan tersebut membagi kawasan hutan menjadi tiga blok. Blok pertama seluas 19.500 hektar, blok kedua 1.435 hektar dan blok ketiga 3.615 hektar yang berbatasan langsung dengan PT Albasia yang sebelumnya sudah beroperasi atas ijin pemerintah negeri Waraka.

Selama ribuan tahun, masyarakat adat telah hidup ketergantungan dengan tanah dan alam. Dimana, tanaman dan hewan adalah sumber hidup utama terutama bagi warga suku Nuaulu. Selain untuk keberlangsungan hidup, hutan bagi suku itu adalah sarana sakral.

Dalam kehidupannya, suku ini masih melangsungkan hidup secara tradisional, tidak begitu banyak dari mereka yang membutuhkan sarana canggih dalam bentuk mesin, pupuk. Tapi menghasilkan baham makanan dari sekadar yang dibutuhkan dengan cara seadanya untuk dikonsumsi.

Itulah yang memicuh Kitena Matoke terpaksa bersuara keras menentang keberadaan PT Bintang Lima Makmur di tanah leluhurnya. Menurut pria (45) sejak lahir baru pertama kalinya mememang mike dan berorasi.

“Selama ini kita suku Nuaulu tidak pernah bicara hari ini saya mau bicara, tolak perusahaan,” kata Sahur Kitene di halaman kantor DPRD Maluku Tengah beberapa waktu lalu.

Lelaki yang masih menganut kepercayaan “Agama Nuaulu” atau animisme itu bahkan menyentil hutan dititpkan Tuhan untuk semua agama guna dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Hutan ini bukan saja buat kita suku Nuaulu, tapi untuk semua agama demi anak cucu,” sentil dia.

Statementnya itu membuat semua warga yang hadir terdecak kagum. Sepertinya Kitene menyadari dan mengantisipasi adanya perubahan iklim yang telah mempengaruhi masyarakat yakni badai, angin, hujan yang telah mengakibatkan kerusakan insfrastuktur termasuk pertanian, longsor dan sebagainya.

Nah, salah satu cara yang mesti dilakukan menghadapi perubahan iklim adalah dengan menanam pohon. Ini bentuk mitigasi yang paling penting guna mengurai emisi gas rumah kaca, karena tanaman menyerap karbondioksida dari atmosfir. Dimana banyak kandungan karbon yang diserap yang secara literal hutan, padang rumput, dan alga disebut “serapan karbon”.

Dalam protokol Kyoto, pemerintah negara-negara memberi beberapa opsi untuk mengurasi emisi mereka. Karena karbondioksida menjadi permasalahan hampir semua negara maju yang turut menyumbang emisi.

Tentu saja, penebangan hutan nantinya oleh PT Bintang Lima Makmur melepaskan karbon dalam jumlah banyak ke atmosfir yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat adat yang tinggal disekitar perusahaan.

Sementara, keadilan sosial, Hak asasi atas air dan tanah diperoleh siapa? Siapa yang mendapat kompensasi atas penebangan ini. Patut diakui, masyarakat dalam kehidupannya yang serba terbatas berkontribuso terhadap penurunan gas rumah kaca.

Karena itu mereka melakukan perlawanan terhadap deforestasi. Sayangnya, pemerintah kurang memperhatikan andil masyarakat adat ini.

Point penting dalam deklarasi Anchorange tanggal 20-24 April tahun 2009, adalah Hak Asasi Manusia(HAM) masyarakat adat untuk melindungi hutan dan hasil hutan, diakui dan dihormati.

Dalam pada itu, Ketua Perhimpunan KANAL Maluku, M. Azis Tunny mengungkapkan, suku Nuaulu punya ketergantungan besar terhadap hutan, dimana selain menjadi sumber hidup, hutan bagi suku asli pulau Seram itu juga digunakan untuk proses ritual adat.

“Ada tanaman produksi seperti damar, rotan serta tanaman umur panjang lainnya. Ini dijadikan sumber hidup,” ungkap Tunny saat dimintai tanggapannya.

Tak sebatas itu, hutan oleh suku ini menjadi sarana spritual dan adat misalnya proses pemakaman bagi warga suku yang meninggal. Suku ini membutuhkan hutan guna persemayam warganya. “Juga ritual cidaku, anak menuju dewasa ritual ini butuh hutan misalnya berburu kuskus dan binatang lainnya,” sebutnya.

Jika demikian, tentu suku Nuaulu sangat membutuhkan hutan untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan mereka. Nah, bila tidak ada hutan, dipastikan ritual maupun hutan sebagai sumber hidup akan musnah. “Hutan bagian dari eksistensi suku Nuaulu, tidak ada hutan maka semuanya akan musnah,” ujar Tunny.

Adapun dampak bukan saja dirasakan warga suku Nuaulu yang berada di Selatan pulau Seram, melainkan Utara serta masyarakat adat lainnya terutama menyangkut aliran sungai.

Menurut Tunny, hutan Seram adalah penyangga Taman Nasional Manusela menghadapi fenomena perubahan iklim berikut penyangga bagi ekosistem terutama satwa endemik seperti Kakatua Seram serta satwa lain di dalamnya.

Keberadaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di beberapa Kabupaten di Maluku selama ini tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Justru meninggalkan semak belukar. Sebut saja HPH di Pulau Buru dan di Seram Barat.

Dimana kerusakan hutan sebutnya tidak bisa dinilai dengan uang, karena itu pemerintah kabupaten Maluku Tengah, khususnya DPRD mesti bersuara keras menghentikan aktifitas PT Bintang Lima Makmur di hutan Seram, kabupaten Maluku Tengah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Tengah, Jimmy G Sitanala menyesalkan, pemerintah memberi ijin penebangan hutan. Menurutnya, suku Nuaulu adalah asset bukan saja bagi daerah tapi asset bangsa yang mesti terjaga

Sitanala mengaku, suku ini telah memberi kontribusi besar bagi peradaban. Hutan dan suku ini selama ini dijadikan tempat belajar bagi banyak ilmuan dan kalangan akademik bukan saja di Indonesia tapi dunia. “Untuk itu perlu dijaga kelesteriannya, kelak anak cucu kita nanti tidak hanya menyaksikan lewat tulisan tapi bisa melihat, merasakan dan beriteraksi langsung,” ingat Sitanala.

Lebih lanjut, Sitanala mengatakan, berada di depan dengan masyarakat suku Nuaulu. “Memang Ini bukan kewenangan komisi A tapi saya tetap bersama suku Nuaulu menyampaikan ke pimpinan DPRD agar meninjau ulang ijin PT Bintang Lima Makmur,” singkatnya berharap aktifitas perusahaan harus dihentikan.(***)

Most Popular

To Top