SDM Jadi Titik Lemah – Ambon Ekspres
Trending

SDM Jadi Titik Lemah

AMBON, AE— Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat memperbaiki kinerja tata kelola keuangan daerahnya dengan baik, sehingga mencerminkan pengelolaan yang tertanggungjawab. Proses kearah perbaikan memang terus dilakukan pemerintah, namun upaya itu sebaiknya tidak sebatas untuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid mengatakan, setelah mengaudit laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku dengan opini WDP, BPK memberikan rekomendasi dengan catatan, pemerintah harus lebih memperbaiki penataan adiministrasi pengelolaan aset daerah.

“DPRD juga sudah merekomendasikan kepada pemda tentang hal itu. Kita berharap, kedepan bisa diperbaiki.

Pemda, harus mencermati rekomendasi BPK dengan terus memperbaiki penataan dan pengelolaan aset daerah,” katanya, Minggu (14/2).

Suhfi Madjid mengatakan, kendati mendapat opini WDP, namun pemerintah provinsi Maluku mulai menunjukan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mendapat opini Disclaimer opinion dari BPK.

“Artinya, dalam tata kelola pemerintahan lingkup pemerintah, penataan sudah mulai diperbaiki, tinggal dimaksimalkan. Ada aset daerah yang belum terdata dengan baik. Ini yang mesti diperhatikan,” katanya.

Data lain yang diperoleh Ambon Ekspres, disebutkan bahwa beberapa masalah yang ditemukan dalam pengelolaan dan penataan aset daerah, diantaranya kurang lengkapnya dokumen aset tetap berupa tanah milik pemprov, masih terdapat tanah yang dipinjam pakai kepada instansi yang tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta terdapat beberapa lokasi tanah yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah, namun masih terkendala pembebasan lahan.

Berikutnya, dokumen kendaraan dinas operasional hilang, fisik kendaraan yang sudah rusak berat serta dan masih terdapat kendaraan yang dibawa oleh pejabat yang telah dimutasikan atau pensiun, namun tidak mengembalikan kendaraan ke SKPD pengguna.

Berbagai masalah tersebut mengakibatkan penyajian data aset tidak seimbang dengan nilai akuntansi yang tercatat pada Neraca Akhir Tahun.

Direktur Parliament Responsive Forum (PAMOR), Dayanto mengemukakan, penyiapan laporan keuangan daerah sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Salah satu poin penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia adalah poin integritas dan profesionalitas. “Karena SDM itu juga terkait dengan profesionalitas,” katanya.

Dayanto mengatakan, seharusnya, catatan dari BPK pada tahun-tahun sebelumnya sudah dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Maluku dengan melakukan perbaikan dalam segala hal yang menjadi titik kelemahan dalam laporan.

“Sehingga, penempatan sumber daya manusia harus memperhatikan aspek integritas dan profesionalitas. Termasuk pengawasan pengelolaan keuangan daerah, jangan sampai lemah karena ada konflik interest antara yang awasi dengan yang mengawasi. Ini berakibat terjadinya hal-hal yang mengganggu efektifitas kerja pengawas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, tercatat bahwa di Indonesia, masih terdapat dua provinsi yang belum mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dua provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Ini karena sumber daya manusia belum memadai dan sistem pengendalian internal a masih harus terus diperbaiki.(MAN)

Most Popular

To Top