1 Bulan 5 Koruptor Dieksekusi – Ambon Ekspres
Trending

1 Bulan 5 Koruptor Dieksekusi

AMBON,AE— Kurang dari sebulan, sudah lima koruptor yang diserat ke tahanan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka diantaranya, Nurdin Mony, Achmad Palembang, Werdity (meninggal bunuh diri), dan kemarin, Anthoneta Gasperz.

Gasperz, adalah terpidana kasus korupsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Anthoneta Gasperz dieksekusi ke Lapas Klas IIA Ambon. Eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku selaku eksekutor.

Pantauan koran ini di Kantor Kejati Maluku, sebelum dieksekusi Anthoneta Gasperz mendatangi kantor korps Adhyaksa Maluku, guna memenuhi panggilan jaksa. Setibanya di kantor Kejati Maluku pada pukul 10.00 Wit, Gasperz langsung masuk ke ruangan Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Kejati Maluku, I Nyoman Sumartawan.

Mereka membicarakan soal salinan putusan dan surat perintah eksekusi terhadap Gasperz. Kurang lebih tiga puluh menit dalam ruangan Sumartawan, Gasperz kemudian keluar dan menunggu digiring ke Lapas.

Raut wanita paruh baya itu tampak sedih. Dia mengenakan baju berwarna hitam berbunga putih dan merah. Ibu berkacamata itu mengenakan celana kain berwarna hitam.
Selama menunggu proses eksekusi, Gasperz ditemani dua anaknya. Laki-laki dan perempuan. Mereka tampak berbincang-bincang dengan Gasperz.

Sekitar pukul 13.30 Wit, proses eksekusi dilakukan. Gasperz menaiki mobil pribadinya. Namun, karena arahan dari Kepala Seksi Eksekusi, Gasperz akhirnya menaiki mobil Avanza yang sudah disiapkan Kejati Maluku bernomor polisi DE 1670 AM.

Dikawal Kasi Eksekusi, Gasperz dibawa menuju Lapas untuk menjalani masa hukuman selama satu tahun 8 bulan penjara. Sementara kedua anak yang menemaninya, mengikuti dari belakang.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, eksekusi terhadap Anthoneta Gasperz dilakukan berdasarkan surat perintah eksekusi bernomor 002/S/1.10/F/FUH/61/2016. Selain itu, kata dia, eksekusi juga dilakukan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

“Eksekusi dilakukan karena putusan pengadilan terhadap Anthoneta Gasperz sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, “ungkap Mantan Kasi Penyidik Kejati Maluku itu.

Lebih lanjut Sapulette menjelaskan, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Ambon, Anthoneta Gasperz yang merupakan PPTK kegiatan LKS se-Maluku, dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun delapan bulan penjara.

Selain itu, terpidana juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara, dan membayar uang pengganti Rp 500 juta lebih. Dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan terhitung putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti itu, maka harta benda disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

“Tetapi kalau Gasperz tidak punya harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Namun untuk saat ini, saya belum tahu apakah hukuman denda terpidana sudah dibayarkan atau belum, “ujarnya.

Kasi Eksekusi I Nyoman Sumartawan ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan eksekusi secara bertahap terhadap beberapa terpidana lainnya. Disinggung soal Louisa Corputty yang ditambah masa hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) Sumartawan mengaku belum menerima salinan putusan tersebut.

“Kalau yang Louisa Corputty, saya memang dengar informasi putusan bandingnya sudah turun. Tetapi saya belum terima salinan putusan tersebut. Selain itu, putusan tersebut belum inkrah karena bisa saja yang bersangkutan mengajukan kasasi. Jadi kalau sudah inkrah dan salinannya sudah ada, maka eksekusi akan dilakukan, “pungkasnya.

Untuk diketahui, Corputty diseret ke meja hijau karena melakukan penyalahgunaan wewenang, terkait dana LKS yang diselenggarakan oleh Disdikpora Maluku. Kegiatan LKS ini, dananya bersumber dari dua mata anggaran, APBN dan APBD.

Anggaran APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat provinsi di Ambon, kemudian tingkat nasional di Jakarta. Sementara dana LKS yang berasal dari APBD, hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat provinsi di Ambon.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 di Ambon, hanya menggunakan dana yang berasal dari APBN. Sementara dana APBD yang sudah dialokasikan, tidak digunakan.

Akibat keterlambatan pencairan dana LKS yang bersumber dari APBD tahun 2009, maka pelaksanaan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh APBN. Namun dalam laporan pertangungjawabannya, dana LKS yang bersumber dari APBD juga digunakana.

Padahala hanya menggungkan dana APBN saja. Kerugian negara dalam kasus ini, menurut perhitungan BPKP lebih dari Rp 1 miliar. (AFI)

Most Popular

To Top