Sandiwara Pansus Terungkap – Ambon Ekspres
Trending

Sandiwara Pansus Terungkap

Direksi Bank Maluku Terusik

AMBON, AE— Kasus Bank Maluku, sejak awal digiring ke ranah politik. Dua partai besar, Golkar dan PDIP diduga ikut main dalam mendorong dua kasus besar di Bank Maluku, yakni kasus Reverse Repo dan pembelian kantor Bank Maluku Cabang Surabaya.

Ini juga yang membuat Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw dan Ketua DPRD Maluku sempat bersitegang. PDIP disebut-sebut tak ingin kasus Reverse Repo didorong lebih jauh, sementara Partai Golkar tak menginginkan kasus pembelian Bank Maluku Cabang Surabaya dikorek-korek.

“Ada beberapa fraksi yang memilih netral. Dan itu terus didorong agar dua kasus ini diproses hukum. Kami tak ingin bank milik pemerintah itu diseret masuk pada kepentingan-kepentingan politik partai politik tertentu,” ungkap dia.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, kasus Repo bukan berakhir pada kerugian uang daerah yang mencapai Rp270 miliar lebih. Tapi, bank milik pemerintah Maluku dan Maluku Utara itu punya kewajiban melunasi pinjaman kepada pihak ketiga hingga 2017 mendatang.

“Itu berarti bank ini hanya punya waktu satu tahun untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga. Utang itu berasal dari penjualan saham pada pasar bursa beberapa tahun lalu. Saat itu, bank ini mendapat dana segar sebesar RP300 miliar lebih,” terang anggota DPRD Maluku itu.

Dari duit Rp300 miliar itu, bukannya dipakai untuk usaha produktif bank, direksi dan komisaris justeru mengalihkannya untuk investasi Reverse Repo dari pihak PT AA. “Jadi ingat, kerugian kita bukan hanya Rp270 miliar lebih, tapi juga dana pihak ketiga yang harus dikembalikan sebesar Rp300 miliar. Artinya bank ini punya utang Rp570 miliar,” terang dia.

Anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Samson Attapary mengatakan, susuai dengan fokus kerja Pansus, yakni mencari tahu kelemahan dalam manajemen bank Maluku, maka kesimpulan sementara panitia ad hoc itu adalah manajemen bank Maluku tidak didukung sumber daya manusia yang baik.

Menyoal adanya keinginan fraksi PDIP untuk lebih mengejar dugaan mark up pembelian gedung kantor cabang Maluku di Surabaya, Atapary membantahnya. PDIP tetap profesional dengan tetap serius pada dua masalah yang menjadi fokus kerja pansus.

“Kita di PDI Perjuangan tidak fokus ke satu masalah saja.Tapi kita fokus untuk bagaimana membedah, menganalisa bank Maluku sebagai aset Maluku, kira-kira dari sistem kerjanya sudah optimal atau belum,” ungkapnya.

Sebab, rekomendasi hasil kerja Pansus lebih kepada perbaikan manajemen bank. Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada OJK sebagai lembaga pengawas, Direksi bank Maluku sebagai pelaksana di bank, serta komisaris dan pemegang saham Bank Maluku.

Karena itu, lanjut Atapary, saat rapat dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Maluku, dan pimpinan bank Indonesia beberap waktu lalu, dilakukan secara tertutup atas saran dari pimpinan OJK, karena berbicara kinerja, sudah masuk sampai dengan teknis-teknis perbankan.

Sejumlah anggota fraksi Golkar yang masuk struktur Pansus Bank Maluku tidak bersedia memberikan penjelasan ketika ingin dikonfirmasi tentang ada tidaknya keberpihakan Golkar untuk masalah tertentu yang diselidiki oleh Pansus.

Sementara itu, petinggi bank Maluku dinilai mulai terusik dengan laporan Serikat Pekerja (SP) Bank Maluku tentang sejumlah kasus yang menyeret nama beberapa petinggi di bank milik pemerintah daerah Maluku dan Pemda Maluku Utara itu. Mereka pun membentuk Serikat Pekerja yang baru.

“Kami lihat ini SP tandingan saja. Mereka kebakaran jenggot dengan laporan SP yang lama tentang beberapa kasus, lalu bentuk SP baru, meski tidak sesuai aturan. SP itu tidak bisa dibentuk oleh Diresksi,” kata kuasa hukum SP Bank Maluku, Mourits Latumeten via seluler, Selasa (16/2).

SP adalah organisasi independen, tidak memiliki hubungan hirarki dengan struktur dalam bank Maluku. Sehingga, memang tidak bisa dibentuk oleh direksi. “Informasi, dilantik hari Senin kemarin, Ini hal yang aneh, karena Direksi lantik SP. Padahal, sesuai prosedur, SP hanya melaporkan kepengurusan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kalau ke direksi, hanya melaporkan saja bahwa ada SP Bank Maluku, “ tegasnya.

Karena itu, lanjut Latumeten, pihaknya akan menggugat pembentukan SP yang baru tersebut setelah pihaknya mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang pembentukan organisasi para pegawai di Bank Maluku tersebut.

Selama ini, SP bank Maluku telah melaporkan beberapa kasus yang menyeret nama sejumlah petinggi bank Maluku, yaitu kasus transaksi Reverse Repo, dugaan mark up anggaran kesing, dan dugaan pemalsuan data milik Direktur Pemasaran, Aletha da Costa.

Terkait kasus yang menyeret nama Aletha Da Costa, Latumeten mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Polda Maluku mengaku belum menemukan bukti yang kuat. Kendati begitu, proses hukum tetap berlanjut.

“Belum ada bukti karena polisi membutuhkan ijazah dan akte kelahiran yang asli milik terlapor ini. Sehingga, kita mendesak Polisi segera meminta dokumen tersebut,” desaknya.(MAN)

Most Popular

To Top