5 Daerah Memilih di 15 Februari 2017 – Ambon Ekspres
Trending

5 Daerah Memilih di 15 Februari 2017

AMBON,AE— Pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2017, direncanakan berlangsung pada 15 Februari 2017. Namun, hingga kemarin belum ada peraturan mengenai tahapan Pilkada. Sementara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mempermasalahkan kebutuhan anggaran untuk KPU lima daerah di Maluku.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan kepada Ambon Ekspes, Kamis (18/2) diruang kerjanya mengatakan, hingga saat ini Komisi II DPR RI masih membahas revisi Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015. Karena itu, KPU belum memastikan kapan dimulainya tahapan Pilkada serentak gelombang kedua 2017.

“Tahapannya memang belum ditetapkan. Karena saat ini, revisi Undang-Undang Pilkada tengah dilakukan oleh komisi I DPR RI. Prinsipnya, KPU provinsi dan kabupaten/kota menunggu revisi UU nomor 8/2015. Setelah itu KPU merevisi 11 Peraturan KPU sebagai sandaran untuk pelaksanaan tahapan,”kata dia.

Kendati demikian, KPU Republik Indonesia telah menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 15 Februari 2017. Karena itu, Musa mengaku, pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU RI. “Jadi, tahapan Pilkada kan 10 bulan, jadi bulan April sudah harus dimulai tahapannya. Jadi, KPU menunggu peraturan KPU saja. Kalau waktunya, memang tanggal 15 Februari dilakukan pencoblosan,” ungkapnya.

Masalah anggaran, kata Musa, selalu menjadi hambatan. Kebutuhan anggaran yang diusulkan KPU lima daerah, yakni kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Buru belum direaliasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Problem terkait dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota 2017, adalah anggaran. Sesuai aturan, anggaran Pilkada harus direaliasikan oleh pemda. Namun, faktanya dari empat kabupaten dan kota Ambon, sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh KPU dalam usulan Rancangan Anggaran belanja Pilkada, belum direalisasikan sepenuhnya,”kata Musa.

Musa menyebutkan, untuk Pilkada Maluku Tengah sebesar Rp36 Milyar yang diusulkan. Namun, realisasinya baru Rp20 milyar. Buru, Rp22,5 Milyar, direalisasi Rp9 milyar. Kemudian, untuk Pilwalkot Ambon diusulkan sebesar Rp24 milyar dan realiasi Rp21 milyar, Maluku Tenggara Barat (MTB) Rp37 milyar, realiasi Rp15 milyar. Sedangkan untuk Pilkada Seram Bagian Barat (SBB), diusulkan Rp26,5 milyar namun yang direalisikan Rp20 milyar.

“Padahal, usulan anggaran ini sudah disampaikan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Selain itu, sudah sesuai dengan dengan Peraturan Kemendagri nomor 51 Tahun 2015 tentang tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” paparnya.

Lebih lanjut, Musa mengatakan, beberapa pemda telah meminta KPU untuk menanda tangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, karena belum disanggupi sesuai usulan, maka KPU tetap tidak menanda tanganinya.

“Misalnya, Pemda MTB meminta KPU setempat agar menanda tangani NPHD Rp15 milyar, tetapi kami mengatakan bahwa, jangan dulu. Kalau realisasinya sudah sesuai dengan permintaan Rp 37 milyar, baru bisa ditanda tangani,”ungkap dia.

Dia khwathir Pilkada akan ditunda. Pasalnya, anggaran untuk Panwaslu dan kepolisian diusulkan setelah penetapan APBD.”Kalau KPU kan mengusulkan dalam pembahasan APBD. Nah, bagaimana dengan Panwaslu dan Kepolisian. Karena permintaan anggarannya setelah penetapan APBD. Jangan sampai proses ini menghambat proses Pilkada,”katanya.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadli Silawane saat dikonfirmasi mengaku, anggaran Panwaslu kabupaten Malteng dan SBB sudah ditampung dalam APBD 2016. Sementara untuk MTB, Buru dan Kota Ambon masih dikoordinasikan.

Jumlah anggaran pengawasan yang disiapkan pemkab SBB sebanyak Rp9,4 milyar. Namun, baru disanggupi Rp3 milyar dalam APBD tahun 2016. Sisahnya Rp6 milyar akan dianggarkan dalam APBD 2017. Sedangkan untuk Pilkada Malteng sekitar Rp14 milyar.

“Kami sudah mendatangi Panwaslu SBB dan Malteng. Anggaran pengawasan untuk Pilkada dua daerah itu sudah ditampung dalam APBD tahun 2016. Sedangkan untuk MTB, Buru dan Kota Ambon, kami belum mendapatkan informasi. Kami akan melakukan kunjungan dalam waktu dekat,”kata dia via seluler.

Meksi telah ditampung dalam APBD, namun kata Fadli, masih kurang dari yang diusulkan. Tapi, akui dia, Bawaslu, Panwaslu dan pemkab SBB dan Malteng telah membuat kesepakatan, bahwa anggaran yang belum disanggupi dalam APBD, akan ditampung dalam APBD perubahan.

“Memang, anggaran pengawasan untuk Pilkada SBB dan Malteng masih kurang. Tetapi, pemda dan Panwaslu serta Bawaslu sudah membuat konsensus bersama, bahwa ada political will dari pemkab agar anggaran yang masih kurang itu dimasukan dalam APBD perubahan. Bahkan, meskipun tidak bisa lagi di dalam APBD, tetap akan dimasukan dalam anggaran kebutuhan mendesak,”urainya.

Fadli juga memperingatkan pemda lima daerah tersebut, agar tidak diskriminasi dalam memberikan anggaran kepada penyelenggara pemilu. Pasalnya, kata dia, KPU dan Panwaslu punya tanggungan beban yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

“Bawaslu minta agar dalam proses penentuan dan pencairan anggaran, tidak ada diskriminasi. Karena, dimana ada KPU, disitu ada Panwaslu. KPU melaksanakan, kami mengawasi. Tahapan yang kami lakukan, hanya minus logistik,”pintahnya.(TAB)

Most Popular

To Top