Birokrasi Pemprov Siap Dirombak – Ambon Ekspres
Trending

Birokrasi Pemprov Siap Dirombak

AMBON,AE— Gubernur Maluku, Said Assagaff akan mengevaluasi semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Ini sebagai upaya untuk lebih memperbaiki predikat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku. Pimpinan SKPD yang berprestasi buruk, akan diganti, demi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penegasan itu disampaikan gubernur pada diskusi panel tentang laporan keuangan daerah berbasis aktual di provinsi Maluku, di Aula lantai 7 kantor gubernur Maluku, Kamis (19/2). Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut, anggota BPK RI Bahrullah Akbar, Anggota Komisi XI DPR RI Edison Betaubun, dan Rektor Universitas Pattimura, Thomas Pentury.

“Saya bilang ke kepala Inspektorat, besok (hari ini) jam 8 pagi, kita rapat khusus dengan stafnya, dinas, biro, badan yang masih lama bekerja, kita harus berani ganti di bulan-bulan yang akan datang,” kata gubernur.

Langkah tersebut, kata gubernur, karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keungan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku, ternyata belum satu pun pemerintah daerah seribu pulau ini yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Kita di Maluku masih setia dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan ada beberapa kabupaten yang masih setia dengan opini disclaimer,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, tercatat bahwa di Indonesia, masih terdapat dua provinsi yang belum mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dua provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Sebabnya, sumber daya manusia belum memadai dan sistem pengendalian internal yang masih lemah.

Hal itu, menurut gubernur bukan saja menjadi tantangan tapi merupakan pekerjan rumah yang harus diberikan perhatian serius oleh semua elemen dalam birokrasi pemerintahan di Maluku.

Karena itu, gubernur sangat berharap adanya peran dan kerja sama semua pihak. Terutama bantuan BPK RI untuk mengawal dan bekeja sama dalam memberikan masukan serta atas berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Hari ini saya mau bilang, mudah-mudahan, 2016 ini kalau dapat provinsi dan satu dua kabupaten kota sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kalau sampai provinsi masih WDP, kita harus berani. Saya minta BPK berikan kami rancangan supaya aparatur pemerintah provinsi bisa bekerja lebih berdaya guna. Dua tahun WDP, saya rasa sudah cukup. Kita harus naik pada WTP,”ujarnya.

Anggota BPK RI, Bahrullah Akbar mengungkapkan, dalam memeriksa laporan keuangan, BPK tidak mentolelir, sekalipun kesalahan yang sederhana. “Kalau ada uang tapi tidak ada kegiatan atau mark up, itu BPK tidak mentolelir, sama sekali. Ini hal utama BPK melihat,” ingatnya.

Pemerintah provinsi Maluku akan dapat mencapai opini WTP bila lebih serius dan cermat dalam hal pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran yang menjadi pengecualian dari BPK, terutama masalah aset.

“ Ibu dan bapak, kepala daerah harus punya pengawasan pengendalian. Perintahkan setiap hari Jumat, bendahara semua melakukan bersih-bersih. Kamis dibikin semua, hari Jumat bersih pertanggung jawaban. Kita pegawai negeri, benar saja disalahkan, apalagi salah. Banyak orang melihat, LSM, wartawan, semua melihat kerja kita,” ujarnya.

Anggota DPR RI Edison Betaubun mengingatkan pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten/kota agar lebih baik dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Harapan untuk mendapatkan opini WTP harus diawali dengan kerja keras. “Sebab, Kalau sudah WDP, bukan berarti akan WTP, tapi bisa juga dari WDP kembali ke disclaimer,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top