Korupsi Malra-Tual Dibongkar Polisi – Ambon Ekspres
Trending

Korupsi Malra-Tual Dibongkar Polisi

Ambon, AE— Penyidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, hingga kini masih terus melakukan penyidikan guna mengungkap dan menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung perkantoran kota Tual dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maupun pengadaan lahan untuk pembangunan pelabuhan penyebrangan feri, di Kota Tual.

Sumber resmi koran ini di markas Direktorat Reskrimsus Polda Maluku, Kamis siang kemarin mengatakan, sudah sekitar 33 saksi yang diperiksa. Pemeriksaan saksi sendiri lanjut sumber ini, telah dilakukan di markas Direskrimsus maupun di Kota Tual dan Saumlaki Maluku Tenggara.

“Untuk saksi itu sendiri, kita periksa dari sini (markas Direskrimsus), hingga di Tual dan Malra. Soal itu (calon tersangka red), nanti belum bisa kami buka. Masih terlalu dini, karena itu ada prosesnya,” katanya.

Dari puluhan saksi yang diperiksa itu, lanjut dia, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, maupun mantan kontraktor pembangunan pelabuhan penyebrangan feri tersebut.
“Saksi yang diperiksa itu, termasuk mantan Kepala Dinas, kemudian kepala dinas, terus mantan kontraktor dari proyek-proyek yang ada, saksi-saksi terkait. Prinsipnya mereka yang diperiksa semuanya saksi. 33 saksi yang sudah diperiksa,” paparnya.

Dia mengaku penanganan atas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, masih terus berjalan. Dan tidak menutup kemungkinan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tambahan lainnya. “Masih banyak lagi saksi yang akan kita periksa lagi, termasuk mantan kepala Badan Pertanahan Kota Tual dan Malra sendiri,”akuinya.

Terkait hal itu, Kepala Subdit Tindak pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Muluku, Ajun Komisaris Besar Polisi, Herry Dwiharto, mengatakan pihaknya tetap akan menutaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Tual itu.

“Beberapa waktu lalu, tim penyidik kami berangkat ke sana (Tual dan Malra), untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Kalau itu (dugaan calon tersangka), nanti belum saatnya juga kok. Pasti kalau sudah oke, akan kita sampaikan,”katanya.
Kadis DKP Tersangka

Semenetara itu, polisi di Polres Kabupaten Maluku Tenggara, beberapa waktu lalu, telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perikanan dan Kelauatan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara.

Kapolres Kabupaten Maluku Tenggara, AKBP. Moh Roem Ohoirat kepada Ambon Ekspres via telephone selulernya kemarin, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan dilakukan.

Dua tersangka masing-masing Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara, BLL dan Direktur CV Bangun Evav, VR sebagai tersangka kasus korupsi pada proyek paket belanja bibit rumput laut.

Dana dari proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 itu. “Jadi setelah kita melakukan penyelidikan hingga kemudian penyidikan resmi kita menetapkan dua tersangka. Dua tersangka itu, satu kepala dinas dan satunya kontraktor,”jelasnya.

Menurutnya, sebelum penetapan keduanya menjadi tersangka, pihaknya telah melakukan penyelidikan hingga kemudian penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Lidik dan sidik telah kami lakukan, setelah kami menerima laporan atas dugaan perbuatan tindak pinda korupsi, maka dari hasil lidik dan sidik itu, kemudian kita gelar perkara maka hasilnya dua itu dijadikan tersangka,” katanya.

Ohoirat menegaskan, penetapan dua tersangka tersebut karena pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup. “Kita menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana, apalagi ini tindak pidana korupsi, itu harus punya alat bukti yang kuat. Dan ini sudah kami anggap cukup sehingga bisa kita jadikan itu (tersangka red),” terangnya.

Untuk diketahui, lanjut Kapolres, penetapkan BLL dan VR, sebagai tersangka kasus korupsi proyek paket belanja bibit rumput laut fiktif pada DKP Kabupaten Maluku Tenggara, dengan nilai Rp 232. 859. 682.

Keduanya disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 4, joncto pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joncto pasal 55 KUHP.

Dia mengaku, meski telah ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menuntaskan kasus tersebut.

“Baru ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita kembangkan lagi. Bukan sampai disini saja tetapi kasus ini akan kita upayakan hingga tuntas,”tegasnya. (AHA)

Most Popular

To Top