“NGELI TONPO KELI” – Ambon Ekspres
Trending

“NGELI TONPO KELI”

Judul di atas merupakan ungkapan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, yang artinya, “mengalir tapi tak hanyut”. Ungkapan ini dikutip Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), ketika menyampaikan pidato politik dalam pembukaan forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2016 pada 23-25 Januari lalu di Jakarta.

ARB perlu menyampaikan pidato dengan topik seperti itu guna menjelaskan sikap politik Partai Golkar yang harus diperankan ketika kisruh internal memaksa partai ini untuk merevisi sikapnya dengan kembali menjadi barisan pendukung pemerintah.

Artikel saya kali ini mencoba menelaah subtansi pidato tersebut dari sudut pandang ekonomi-politik. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa keputusan strategis yang dihasilkan oleh forum tertinggi pengambilan kebijakan kedua dalam Partai Golkar setelah Musyawarah Nasional (Munas), yang diyakini akan berdampak signifikan terhadap konsolidasi demokrasi nasional.

Selain itu, artikel ini hendak menunjukkan adanya lompatan visi Partai Golkar dalam menata kelola pembangunan nasional yang bahkan melampaui visi pemerintah sendiri. Maka berikut ini adalah beberapa keputusan strategis partai tertua di Indonesia ini dalam forum tersebut.

Pertama, deklarasi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keputusan untuk berbalik mendukung pemerintah adalah sesuatu yang tidak sederhana, butuh waktu dan pergulatan yang panjang dan melelahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh sikap sebelumnya yang diambil dalam forum Munas di Bali pada 2014 yang mengharuskan partai untuk berseberangan.

Seturut dengan itu, hal ini menandai langkah rekonsiliasi guna mengakhiri dualisme kepengurusan partai yang telah berlangsung lebih dari setahun yang banyak menghabiskan energi, menggoyahkan stabilitas partai serta melemahkan sumber dayanya.

Bagi sebagian kalangan, perubahan dukungan terhadap pemerintah ini dapat diterjemahkan sebagai sikap pragmatisme partai guna menikmati kue kekuasaan. Tetapi bagi para ahli strategi, hal ini dapat dipahami sebagai sikap untuk menyesuaikan kebijakan internal partai dengan hegemoni kekuasaan yang umumnya anti-oposisi.

Pemahaman ini juga didukung oleh pentingnya mempertahankan daya tahan (survivalitas) partai dalam menghadapi iklim persaingan antar peserta Pemilu yang kian kompetitif dan tidak bertoleransi terhadap yang lemah.

ARB dalam pidatonya mengatakan, “Mengalir tapi tak hanyut. Kita mengalir, kita terima realitas politik yang ada, kita memahaminya, kita bergerak bersamanya, tetapi kita tetap menjaga roh dan semangat dasar yang menjadi cita-cita perjuangan Partai Golkar.”

Perubahan sikap dalam mendukung pemerintah ini juga dianggap sebagai langkah tepat terutama untuk mendorong akselerasi pembangunan nasional menjadi kian massif terutama karena tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ditandai oleh perlambatan yang mengancam perekonomian nasional.

Kedua, Partai Golkar memutuskan untuk menyuarakan pentingnya reformasi lebih lanjut dari sistem ketatanegaraan Indonesia, lewat perubahan kelima UUD 1945. Melalui perubahan konstitusi ini maka dimungkinkan untuk dirumuskan kembali posisi Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) sebagai “blueprint” sistem pembangunan nasional.

Partai Golkar sudah cukup intensif menyuarakan semua itu yang tertuang dalam sebuah dokumen penting tentang Visi Indonesia 2045. Jadi, ide pemerintah untuk kembali menghidupkan GBHN adalah sesuatu yang linier dengan visi Golkar yang sebelumnya telah mendorong perlunya suatu pedoman pembangunan nasional jangka panjang.

Dalam dokumen ini Golkar merumuskan bahwa bertepatan dengan usia Negara Republik Indonesia yang ke-100, maka negara kita telah bertransformasi menjadi negara maju, sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Dimana pada saat itu, beberapa indikator makro ekonomi diproyeksikan sebagai berikut: PDB perkapita adalah sebesar US$ 41.000, perekonomian semakin ditopang oleh inovasi dan produktivitas yang tinggi dengan sumbangan TFP dalam pertumbuhan mencapai sekitar 70 persen, investasi untuk Litbang menjadi 3 persen dari PDB, angka Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sudah mencapai 0,96, kesejahteraan masyarakat menjadi sangat tinggi dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang rendah, pelayanan publik untuk golongan usia tua menjadi semakin penting karena Indonesia sudah menjadi aging society.

Pencapaian-pencapaian itu akan dilakukan dalam kurun tiga tahapan dasawarsa yakni; dasawarsa pertama 2015-2025, dasawarsa kedua 2025-2035, dasawarsa ketiga 2035-2045. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu partaipun yang memiliki visi pembangunan nasional jangka panjang seperti yang dimiliki oleh Partai Golkar.

Kaitannya dengan itu, adalah relevan ucapan ARB bahwa Golkar tidak lahir dalam oposisi. Doktrin partai ini berbeda dengan doktrin partai lain. Keahlian Golkar adalah pada pengelolaan kekuasaan, bukan pada perlawanan terhadap kekuasaan.

Ketiga, keputusan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam waktu secepatnya. Keputusan ini lahir dari perdebatan sengit antara para pimpinan partai di tingkat daerah dengan pimpinan partai di tingkat pusat.

Meski demikian, akhirnya kesadaran akan pentingnya masa depan partai yang harus diselamatkan dan kontradiksi antara supremasi hukum dan supremasi kekuasaan yang masih menempatkan kekuasaan pada pusat dan hukum pada pinggiran serta adanya kearifan ARB sebagai pucuk pimpinan maka disepakatilah forum Munaslub sebagai jalan utama menuju penyatuan Golkar.

Meski terlihat sepeleh, tetapi keputusan ini butuh kebesaran jiwa seorang pemimpin. Mereka yang menghamba pada kekuasaan tidak akan mudah mengalahkan egonya untuk keluar dari status quo seiring progres positif dari upaya hukum.

Tetapi seorang ARB menepisnya dengan mengatakan; “Dalam situasi normal, barangkali Munaslub tidak diperlukan. Tetapi kondisi partai yang kita cintai ini mungkin membutuhkan metode penyelesaian di luar jalur normal, dan semua itu hanya bisa diwadahi secara sah dan terlembaga lewat meknisme Munaslub.

Kita memahami sikon, kita harus pandai membaca situasi, bahwa di Indonesia terkadang kekuasaan politik masih berada di atas supremasi hukum. Kita menerima semua ini untuk mempersatukan kembali kekuatan partai.”

Itulah tiga keputusan strategis, disamping berbagai keputusan lainnya, yang diambil dalam forum Rapimnas Golkar, yang penulis yakin akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan bernegara.

Most Popular

To Top