JMP Tuntas, Under Pass Dipersulit – Ambon Ekspres
Trending

JMP Tuntas, Under Pass Dipersulit

AMBON,AE— Jembatan Merah Putih sudah tersambung. Jembatan ini pun direncanakan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret mendatang. Namun, masalah seputar rencana peresmian JMP masih selalu ada. Kali ini masalah, bukan lagi ada Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara, tapi dari pemerintah provinsi Maluku.

Pembangunan Under Pass Sudirman sebagai sarana pendukung JMP masih diwarnai sengketa antar pemilik lahan dengan pemerintah tentang besaran ganti rugi lahan.

Pantauan Ambon Ekspres, kemarin bentang tengah JMP terlihat telah tersambung semuanya. Tiga titik penyambungan pada bentang jembatan, baik bagian tengah, sisi Galala dan Sisi Poka sudah terhubung. Tidak terlihat aktivitas pekerja di atas jembatan yang membentang di atas teluk kota Ambon itu.

Sebelumnya, saat penyambungan bentang tengah pada pertengahan Januari lalu, gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, bila semua telah terhubung, tidak ada lagi kendala untuk meresmikan JMP pada bulan Maret sesuai target Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada awal Januari tahun ini.

Namun, hingga kemarin belum ada penjelasan resmi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku-Maluku Utara tentang persiapan menjelang peresmian JMP oleh Presiden pada Maret mendatang. “Bos-bos ( pimpinan) semua ada berangkat,” kata salah satu staf BPJN Maluku, kemarin ketika Ambon Ekspres ingin mengkonfirmasi kepastian peresmian JMP.

Sementara itu, masalah ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan Under Pass Sudirman sebagai sarana pendukung JMP, belum juga selesai. Under Pass terlihat telah selesai dikerjakan. Namun, masalah lahan belum kunjung selesai. Pemerintah provinsi Maluku terus berupaya menyelesaikannya agar saat peresmian JMP, tidak tersisa masalah lagi.

Pertemuan antara ahli waris pemilik lahan Nurhayati Tutupoho dengan pemerintah provinsi sudah dilakukan. Namun, pembayaran ganti rugi yang menjadi masalah utama belum diselesaikan.

Pemerintah ingin membayar ganti rugi lahan seluas 839 meter persegi sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai Rp425 ribu/meter persegi. Namun, pemilik lahan meminta agar membayar ganti dengan harga Rp 2,5 juta/meter persegi.

Pemerintah pun membentuk tim independen yang bertugas mengukur lahan dan menaksir harga lahan tersebut. Namun, rencana itu dibatalkan setelah pemerintah mempertimbangkan bahwa untuk menanti hasil kerja tim independen yang berasal dari Makassar itu, membutuhkan waktu lama, sementara JMP akan diresmikan dalam waktu dekat.

“Tidak lagi menggunakan tim independen, mengingat rencana persemian (JMP sudah dalam waktu dekat ini,” kata wakil gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

Pemerintah memutuskan membentuk tim yang diketuai Sekretaris kota Ambon A.G Latuheru. Tim yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan. Tim ini bertugas menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan.

Sahuburua optimis, masalah lahan tersebut dapat selesai sebelum JMP diresmikan pada Maret mendatang. “Masalah ganti rugi lahan dengan pemilik lahan akan selesai sebelum peresmian JMP,” katanya.

Kendati begitu, kata Sahuburua bila dari hasil kerja tim tidak sampai pada penyelesaian yang baik, pemerintah akan menempuh jalur hukum.

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku Faisal Yahya Marasabessy mengemukakan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan, menyelesaikan masalah ganti rugi lahan setelah proyek dilakukan.

Menurut dia, bila masalah lahan belum dapat diselesaikan hingga JMP diresmikan pada Maret nanti dan menjadi hambatan tersendiri bagi pemanfaatan jembatan tersebut, pemerintah daerah akan menjadi sasaran kekecewaan masyarakat.

“Kalau sebelumnya, kita pertanyakan kinerja balai jalan, sekarang pemerintah daerah. Jangan sampai kita dorong JMP selesai, tapi masalah di Under Pass yang menjadi tanggung jawab pemda malah berlarut-larut,” katanya. (MAN)

Most Popular

To Top