Mendagri Surati Gubernur Maluku – Ambon Ekspres
Metro Manise

Mendagri Surati Gubernur Maluku

Tanyakan Tindaklanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman

AMBON, AE.—Rekomendasi Ombudsman RI terkait pembatalan SK pelantikan Raja Negeri Rumahtiga oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mulai ditanyakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri melalui Dirjen Otoda, Dr. Sumarsono, MDM menyurati Gubernur Maluku mempertanyakan tindaklanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut. Karena sejauh ini gubernur belum membalas surat Kemendagri RI.

Surat Dirjen Otda bernomor 337/454/OTDA tertanggal 22 Januari 2016 itu ditunjukan langsung kepada Gubernur Maluku dengan tembusan disampaikan kepada Mendagri sebagai laporan, Ketua Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku dan Wali Kota Ambon. Bocoran surat tersebut juga diterima koran ini, belum lama ini.

Isi surat tersebut terdiri atas beberapa poin. Dimana poin pertama menyebutkan bahwa surat tersebut merupakan tindaklanjut atas  surat sebelumnya yang dikirim ke Gubernur Maluku pada 17 Maret 2015 mengenai laporan perkembangan maladministrasi dalam proses pemilihan Raja Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 13 tahun 2008.

Dan poin kedua dijelaskan bahwa berdasarkan laporan Ombudsman, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sampai sejauh ini belum melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Sebagaiamana diatur dalam pasal 378 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004, diminta dengan hormat kepada saudara Gubernur Maluku selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk kembali melakukan pengawasan umum dan teknis terhadap pelaksanaan rekomendasi Ombudsman RI tersebut di atas oleh Walikota Ambon sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI dalam waktu tidak terlalu lama,” demikian bunyi poin ketiga dalam surat Dirjen Otda tersebut.

Dan poin terakhir memberikan warning, apabila Wali Kota Ambon  kembali tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan masyarakat, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan sanksi administrasi.

Sementara informasi di lapangan disebutkan, hingga kini Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy belum juga melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor : 0010/REK/0017.2013/AMB/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang pembatalan pengangkatan dan pelantikan Raja Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Ny. Novita Sylvana Wattimena.

Ombudsman juga sebelumnya sudah meminta Wali Kota untuk menjelaskan alasan belum dilaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi Ombudsman itu dikeluarkan sebagai respons atas langkah hukum yang dilakukan keluarga besar Tita, melalui Folviana Tita atas pengangkatan dan pelantikan Raja Negeri Rumah Tiga, Novita Sylvana Wattimena oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy pada 2013 lalu.

Dalam rekomendasinya, Ombusmen meminta Wali Kota Ambon selain membatalkan penetapan dan pelantikan Novita sebagai raja, juga harus melakukan proses ulang pemilihan raja Negeri Rumah Tiga karena bertentangan dengan Perda Kota Ambon Nomor 13 tahun 2008.

Selain itu, merekomendasikan untuk Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon bersama-sama merevisi Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian raja, khususnya BAB III pasal 3 sampai dengan pasal 6, yakni perlu dimasukan tata cara peraturan matarumah parentah jika ditemui kasus.

“Jika satu negeri adat, ditemui jumlah matarumah parentah lebih dari satu maka perlu diatur tata cara pemilihan mata rumah parentah.  Begitu juga jika satu negeri adat, terdapat matarumah parentah  yang telah musnah, maka perlu diatur tatacara penentuan mata rumah parentah”.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff maupun Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy belum berhasil dihubungi terkait kebenaran surat Dirjen Otda mengatasnamakan Mendagri tersebut. (DWI)

Most Popular

To Top