Remond Perlu Ditahan – Ambon Ekspres
Trending

Remond Perlu Ditahan

AMBON,AE— Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sudah harus segera melimpahkan kasus penyerebotan kawasan hutan produksi di  Desa Waisala dengan tersangka  Pelaksana Tugas Kepala dinas Pekerjaan Umum kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Semuel Puttileihalat alias Remon ke kepolisian untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

Tokoh Pemuda Kabupaten SBB,  Ferry Kasale mengatakan, sikap tegas PPNS Dinas kehutanan Maluku sangat diperlukan. PPNS harus menahan Remon. Ini penting.  Selain untuk memberikan efek jerah juga untuk menghindari hambatan dalam proses hukum. “Saya kira dalam rangka efektifitas penyelidikan maka tersangka Remon perlu ditahan,” kata Kasale, Minggu (13/3).

Sebab, lanjut Kasale jika Remond dibiarkan  bebas, akan berisiko, karena ada potensi terjadinya hal-hal yang dapat menghambat proses hukum terhadap kasus penyerobotan lahan tersebut. Konsekuensi logisnya, perlu penahanan Remon hingga ada putusan resmi tentang kasus tersebut.

Apalagi, selain dijerat  PPNS  dinas kehutanan,  Remond Puttileihalat juga diduga kuat terlibat dalam sejumlah kasus lain yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Maluku yaitu,  dugaan penyalahgunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013  yang bersumber dari APBD Kabupaten setempat, Rp 1,2 Miliar. Penggunaan dana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Remon telah dua kali diperiksa dalam kasus itu. Dia juga mengembalikan uang ADD sedikitnya Rp 600 juta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Maluku. Kasus lainnya, proyek Gapura selamat datang di Piru tahun 2014-2015.  Diduga kuat terjadi mark up anggaran untuk proyek yang telah menghabiskan angaran Rp5 miliar lebih itu.

Tokoh pemuda lain kabupaten SBB, Yudin Hitimala berharap, penyidik tidak hanya mengejar Remon. Pelanggaran akibat penyerobotan lahan dinilainya tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini Ddinas Pekerjaan Umum. PPNS harus mencari keterlibatan pihak lain yang juga berwenang dalam mengurusi lahan  produksi yang digunakan untuk pembangunan  jalan   Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala  ke Desa Ariate  Kecamatan Huamual tersebut.

Hitimala mengatakan, pihak lain yang patut diduga terlibat adalah dinas Kehutanana dan Perkebunan kabupaten SBB. Sehingga, penyidik harus mengejar penanggungjawab pada dinas tersebut,  yang terindikasi terlibat dalam masalah ini.

“Kami menilai masalah ini didesain sistematis antara Remon selaku kepala Dinas PU dan pihak Dinas Kehutaann dan Perkebunan SBB serta pihak-pihak yang terlibat, mereka  harus dikejar agar dapat mempermudah  penuntasan kasus ini,” desaknya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sandy Luhulima yang dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan,  Remon tidak ditahan, karena selama ini penyidik menilai Remond masih menunjukkan sikap kooperatif serta belum ada potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama.

“Persoalan tahan, tergantung penilain penyidik. Kalau yang bersangkutan, misalnya ada indikasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulang perbuatan lagi, pasti bisa (ditahan),” jelasnya.

Menyoal ada tidaknya tersangka tambahan dalam kasus itu, diantaranya pihak dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten SBB, Luhulima mengatakan, kemungkinan itu ada. Hanya saja, sampai saat ini PPNS belum menemukan bukti kuat mengungkap keterlibatan pihak lain.

“Prinsipnya, kalau dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka lain, itu pasti dilakukan penyidik,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top