Saksi Ahli: Remon Tersangka, Sah – Ambon Ekspres
Trending

Saksi Ahli: Remon Tersangka, Sah

AMBON,AE— Penetapan Samuel Paulus Puttileihalat sebagai tersangka oleh penyidik PPNS Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku terkait kasus pembebasan hutan dan lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat, kini berbuntut panjang. Pasalnya, dia kini mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Melalui tim penasehat hukumnya, Samy Sapusuru, kini Remon mengajukan praperadilan. Sidang tersebut sudah berlangsung dua hari. Sementara pihak penyidik PPNS selaku tergugat diwakili oleh penasehat hukum mereka, David Watutamata.

Penasehat hukum Remon menilai,  penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS Dishut Maluku tidak sah, karena tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Sidang gugatan Praperadilan tersangka itu, dipimpin hakim tunggal, RA Didi Ismiatun. Jumat kemarin, sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh tergugat.Saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya yakni Ahli hukum pidana, Jhon Pasalbessy.

Menurut ahli berdasarkan pendapatnya,  penetapan seseorang sebagai tersangka, harus memiliki dua alat bukti, dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam proses penyidikan, ketika dilakukan pemeriksaan saksi, jika penyidik sudah mengantongi bukti berupa keterangan ahli, keterangan saksi, maupun surat, maka hal itu bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Lebih lanjut Pasalbessy mengatakan, dalam KUHAP, pengusutan suatu kasus diawali dengan laporan dan dilanjutkan penyelidikan. dalam penyelidikan, jika ditemukan ada bukti yang mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum, akan ditingkatkan ke penyidikan.

Dalam kasus yang kini ditangani oleh penyidik PPNS Dishut Maluku yang menetapkan Remon sebagai tersangka, menurut pandangan Ahli sudah memenuhi syarat. Karena, sudah ada bukti keterangan saksi maupun keterangan ahli dan bukti surat lainnya.

Lebih lanjut Pasalbessy menerangkan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dishut, selalu berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Karena seluruh tindakan yang dilakukan oleh PPNS, selalu dikoordinasi dengan penyidik polisi.“Tentu saja PPNS tidak bisa sendiri. Mereka harus koordinasi dengan penyidik kepolisian. Karena UU mengatur hal itu, “tegasnya.

Sementara itu, salah satu penyidik Reskrimsus Polda Maluku yang dihadirkan sebagai saksi oleh tergugat dihadapan majelis hakim mengatakan, tahun 2013, tepatnya tanggal 19 September, dia ditugaskan untuk menuju kabupaten SBB bersama beberapa staf Dinas Kehutanan.

Sesampainya saksi di lokasi yang dituju, saksi melihat jika ada ribuan pohon yang sudah ditebang. Selain itu, ditempat tersebut sementara dilakukan pembukaan jalan oleh salah satu perusahaan yang tidak diketahui oleh saksi.

Saksi juga menuturkan, jalan yang sudah dibuat saat itu panjangnya kurang lebih 8 hingga 9 Kilometer. Melihat hal itu, saksi kemudian mengambil dokumentasi. “Waktu itu saya langsung foto lokasi itu, “katanya.

Saksi lainnya, Gabriel Matatula yang merupakan konsultan Dinas PU Kabupaten SBB, mengatakan, di tahun 2013, saksi diminta oleh Kadis PU SBB, Remon Puttileihalat untuk membuat proposal berupa konsultan pembukaan jalan Taniwel-Waisala.

“Saat itu, saya diminta Kadis PU SBB untuk membuat proposal. Selanjutnya, proposal yang saya buat itu dipakai oleh Kadis PU untuk diserahkan kepada Bupati SBB. Dalam Proposal itu, ada tanda tangan Kadis PU SBB, Remon Puttileihalat, “tandas saksi.

Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga Senin depan, dengan agenda kesimpulan sekaligus putusan.(AFI)

Most Popular

To Top