Suku Noaulu-DPRD, Temui Menhut – Ambon Ekspres
Trending

Suku Noaulu-DPRD, Temui Menhut

MASOHI,AE— Suku Noaulu terus melakukan perlawanan terhadap rencana PT Bintang Lima Makmur untuk melakukan penebangan kayu seluas 24.550 ribu hektar dalam kawasan negeri Sepa se-petuanan. Mereka beberapa waktu lalu sudah mendatangi Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk meminta ijin perusahaan itu dibekukan.

Saniri negeri, tetua adat, tokoh pemuda bersama DPRD Kabupaten Maluku Tengah sudah berada di Jakarta mendesak Menteri Kehutanan Sitti Nurbaya untuk menghentikan ijin operasional PT Bintang Lima Makmur yang diterbitkan mantan Menhut, Zulkifli Hasan tahun 2012 lalu.

Hingga kini masuknya investasi di bidang kehutanan tersebut menuai pro dan kontra, namun PT  Bintang Lima Makmur dengan mengantongi ijin pemerintah dan pemerintah negeri Sepa mulai melakukan aktifitas penebangan dan pembangunan fasilitas perusahaan seperti loppon dan sebagainya.

Langkah bertemu Menhut tersebut merupakan keputusan bersama warga dan DPRD setelah beberapa kali menggelar rapat komisi dan lintas komisi membahas desakan warga perihal penghentian aktifitas operasional PT Bintang Lima Makmur.

“Ya, kita temui Menhut dengan harapan agar cabut ijin operasi PT Bintang Lima Makmur di hutan kami,” singkat Sahune Matoke via telepon dari Jakarta, Jumat,(17/3).

Ijin dari Menhut tersebut diterbitkan setelah adanya rekomendasi Gubernur Maluku nomor 552.21/300 tahun 2010 tertangga 20 Agustus 2008 perihal pertimbangan permohonan dan SK gubernur Maluku nomor 343 tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana usaha IUPHHK-HA. Hal yang sama diterbitkan Bupati Maluku Tengah tertanggal 20 Agustus 2008.

Karena itu, Menhut dalam putusannya bernomor 537/Menhut-II/2012 tentang Ijin Usaha pemanfataan Hasil Hutan pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) memberikan ijin bagi PT Bintang Lima Makmur untuk melakukan penebangan kayu diatas lahan seluas 24.550 Hektar.

Data Ambon Ekspres, menetapkan tiga blok yakni blok I seluas 19.500 Ha, blok II seluas 1.435 Ha, dan blok III seluas 3.615 Ha yang terletak pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Blok I terletak persis diatas hutan kawasan negeri Sepa, blok II diatas sungai Ruisi dan blok III diatas kawasan negeri Liang-Aweya berbatasan langsung dengan PT Priangan Lestari.

Sesuai citra landsat tahun 2009 tutupan lahan pada areal pemohon IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur terdiri dari hutan primer seluas 510 ha, hutan bekas tebangan seluas 22.730 ha, belukar muda dan semak seluas 685 ha, pertanian campuran seluas 585 ha, tanah terbuka seluas 25 ha, dan transmigrasi seluas 15 ha.

Karena itu, warga suku Noaulu terus mendesak pihak-pihak terkait termasuk Menhut untuk mencabut ijin perusahaan. Bukan tanpa alasan, hutan bagi suku adalah sumber hidup dan sumber kebudayaan. “Ini sumber hidup sejak nenek moyang juga untuk ritual kita, bagaimana hidup kita kedepan kalau tidak ada hutan,” tegas tokoh masyarakat Noaulu Kitene Sounawe.

Hal yang sama dikemukakan Patti Matoke bahwa alasan mendasar warganya melakukan penolakan semata-mata untuk menyelamatkan hutan, karena dikhawatirkan dapat merusak sumber kehidupan dan kebudayaan mereka. “Ada hewan, damar, rotan dan lainnya bagi kehidupan kita, lebih lagi “kampung orang mati” bagaimana jadinya jika hutan habis,” urainya.

Betapa tidak, operasi PT Bintang Lima Makmur di wilayah itu berlangsung selama 45 tahun kedepan dan dipastikan beragam flora maupun fauna berikut flasma nuftah dan sebagainya akan musnah.

Ancaman krisis air bersih, kenaikan permukaan air laut, menurunnya debit air, hilangnya daratan pasti dirasakan bukan saja warga Sepa se-petuanan tapi juga warga sekitar pulau Seram. “Dampak itu pasti terjadi. Kita prediksi Masohi di tahun 2020 terancam krisis air,” kata akademisi Universitas Darussalam Ambon, Syarif Ohorella.(ANC)

Most Popular

To Top