Pemda Terlalu Lemah – Ambon Ekspres
Trending

Pemda Terlalu Lemah

AMBON,AE— Minimnya infrastruktur hingga  sikap pemerintah Maluku yang tidak serius memanfaatkan sarana dan prasana perikanan untuk memberdayakan masyarakat, menjadi bagian dari alasan pemerintah pusat menunda pengesahan Lumbung Ikan Nasional (LIN).  Pemda harus lebih dulu menunjukkan kesiapan dengan berorientasi pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat bila ingin berbagai usulan tentang LIN diamini pusat.

Fakta tentang tidak siapnya pemerintah daerah menyambut LIN, diantaranya  terungkap dari hasil peninjauan Wakil presiden Jusuf Kalla di Banda Kabupaten Maluku Tengah, pekan kemarin. Orang nomor dua di Indonesia itu melihat secara langsung ada Clod Stroge yang hingga kunjungan Wapres tersebut tidak dimanfaatkan. Akibatnya, pendapatan nelayan menurun. Para nelayan pun mengadu kepada Wapres agar menyediakan pabrik es bagi mereka.

Kenyataan itu makin memperlemah posisi tawar pemerintah daerah Maluku di mata pemerintah pusat dalam memperjuangkan Maluku sebagai LIN.  “Posisi tawar pemprov Maluku lemah dalam meyakinkan pemerintah pusat dalam menandatangani LIN,” kata pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Mohtar Nepa- Nepa, Senin (21/3).

Sebelum sampai pada pengesahan LIN, pemerintah sudah harus menyediakan infrastruktur penunjung yang memadai, sehingga tidak lagi menjadi hambatan dalam memanfaatkan potensi ikan di laut daerah seribu pulau ini setelah LIN disahkan.

“Maluku  sebagai Lumbung Ikan Nasional terbesar dan membutuhkan pembangunan dibidang perikanan. Solusi  yang bisa ditawarkan adalah harus ada gerakan baru untuk pembaharuan pembangunan perikanan menyongsong Maluku sebagai LIN,” ujarnya.

Pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Husain Latuconsina berpendapat, sikap Wapres menolak proposal pendukung LIN yang disampaikan pemerintah provinsi Maluku, karena ada keraguan terkait kesiapan daerah ini. Pemerintah pusat masih ingin melihat kesiapan Maluku dalam menyambut LIN.

“Clod Storage saja tidak difungsikan, lalu apa sebenarnya kesiapan kita. Saya lihat ini yang membuat Wapres bimbang dalam menyikapi proposal pemda. Jangan mengejar proyek, tapi bagaimana persiapan infrastruktur perikanan di Maluku,” katanya.

Pemerintah provinsi Maluku harus menyiapkan infrastruktur perikanan di Maluku dulu, mulai dari pelabuhan, sarana pendukungnya serta Clod Storage termasuk pabrik Pengolahan ikan agar semua aktivitas pemanfaatan potensi ikan dilakukan di daerah ini. Seperti untuk ekspor bisa langsung dari Maluku ke luar negeri atau menyuplai daerah lain di Indonesia.

“Memang untuk pemanfaatan potensi perikanan, butuh investor. Tapi tidak mungkin investor mau membangun pelabuhan dan sarana lainnya. Pemerintahan pusat punya anggaran terbatas,” ungkapnya.

Wakil rektor Unidar ini menjelaskan, selama pemda belum menyiapkan infrastruktur pendukung LIN, pemerintah pusat akan terus ragu memberlakukan rencana besar itu.”Pemda harusnya melengkapi  infrastruktur yang ada dengan sarana pendukung. Pelabuhan perikanan nusantara ditingkatkan menjadi pelabuhan samudera. Lalu pabrik pengolahan, Clod Storage disiapkan di semua tempat. Setelah itu baru laporkan kepada Pemerintah pusat bahwa ini yang sudah kita siapkan di Maluku,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R. Talaohu mengatakan, agar proposal proyek pendukung LIN yang telah dibahas bersama Wapres diatas KRI Surabay 591, pekan kemarin tidak lagi ditolak Wapres, pemprov harus memperbaiki proposal tersebut sesuai  petunjuk berdasarkan hasil koreksi.

“Jadi, kalau saat itu wapres bilang  masih harus disempurnakan, tanpa memberikan solusi, maka pemerintah provinsi Maluku harus proaktif, berkonsultasi dengan wapres, apa yang harus diperbaiki, solusinya seperti apa, baiknya bagaimana, supaya ada gambaran yang jelas, sehingga disusulkan lagi, dan dapat diterima wapres,” jelas Talaohu.

Lambatnya pengesahan LIN karena posisi tawar pemerintah Maluku lemah di mata pusat. Sehingga dibutuhkan sinergitistas semua elemen di daerah untuk mendesak pemerintah pusat segera mensahkan LIN. “Butuh dorongan yang lebih keras lagi untuk menyuarakan aspirasi Maluku,” katanya, via seluler, kemarin.

Pemerintah pusat, kata Talaohu   juga tidak bisa terus memberlakukan Maluku seperti selama ini tanpa kepastian.  Sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah masih masuk lima besar di Indonesia.
“Karena itu, pusat harusnya didesak  untuk  segera mensahkan LIN sehingga  pengangguran  dan kemiskinan dapat berkurang,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!