PPP Ingatkan KPU, Golkar Santai – Ambon Ekspres
Trending

PPP Ingatkan KPU, Golkar Santai

AMBON,AE— Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah agar partai politik bermasalah tidak diakomodir dalam Pilkada jika belum menyelesaikan dualisme ditanggapi Gokar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini berpendapat, revisi Peraturan KPU harus merujuk pada Undang-Undang Pilkada yang memberikan ruang kepada parpol untuk terlibat dalam Pilkada.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP Kota Ambon, Rovik Affifudin yang dimintai tanggapan melalui telepon genggam, Senin (21/3) mengatakan, partai politik merupakan pilar demokrasi. Parpol diberi ruang oleh UU untuk berpartisipasi dalam perhelatan Pilkada guna melahirkan kepemimpinan lokal. Karena itu, melanggar undang-undang jika parpol tak ikut Pilkada.

“Saya kira, parpol itu adalah salah satu wadah utuk mencetak kepemimpinan bangsa. Partai itu juga kan pilar demokrasi. Kalau partai tidak bisa mendaftarkan kepala daerah, maka itu melanggar undang-undang,”kata dia.

Olehnya itu, lanjut ketua fraksi PPP di DPRD Kota Ambon itu, KPU harus bersandar pada UU untuk revisi Peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/201 tentang pencalonan bakal calon kepala daerah. Revisi PKPU tak boleh bertentangan dengan UU.

“KPU harus melaksanakan undang-undang. Kalau KPU mau revisi PKPU, maka bersandar pada undang-undang. Sebab, undang-undang memberi kewenangan pada partai untuk mengikuti Pilkada,”papar kader PPP kubu Romahurmuziy itu.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Senin (21/3), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia saat ini sedang merevisi Peraturan KPU. Khusus PKPU tentang pencalonan, KPU semua provinsi mengusulkan agar aturan teknis itu tidak memberikan toleransi bagi partai berkonflik untuk mendaftarkan pasangan calonnya, jika tidak mengantongi surat keputusan (SK) pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Alasannya, sesuai hasil evaluasi Pilkada tahap pertama tahun 2015, terjadi masalah di daerah akibat adanya pasangan calon ganda yang diusung partai yang sama dengan dua kepengurusan. Di Maluku, itu terjadi pada Pilkada Kabupaten Aru, dimana PPP hasil Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Pasangan calon yang diusung Golkar juga bermasalah kala itu.

Terkait dengan kekuatiran KPU akan terjadi masalah yang sama seperti Pilkada 2015, dia menegaskan, KPU harus bersandar pada kepengurusan yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian, saat ini sesuai SK Menkum dan HAM, PPP yang sah adalah hasil Muktamar Bandung yang tengah mempersiapkan Muktamar dalam waktu dekat.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Piet Manuputty mengatakan, usulan KPU agar revisi PKPU tentang pencalonan tidak memberikan toleransi kepada parpol bermasalah untuk mendaftarkan calonnya, bukan ancaman bagi Golkar. Pasalnya, menurut dia, masalah Golkar sudah selesai.

“Tidak masalah buat Golkar. Yang melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini adalah Golkar hasil Munas Riau. Proses hukumnya sudah selesai kan. Karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan yang sah adalah Golkar Munas Bali,” kata Manuputtty kepada Ambon Ekspres di kantor DPD Partai Golkar Makuku, kemarin.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan Ketua Umum Golkar versi Aburizal Bakrie hasil Munas Bali. MA menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang berarti melemahkan posisi Golkar versi Agung Laksono dari hasil Munas Ancol.

Sebelumnya, putusan PTUN Jakarta telah memenangkan gugatan Aburizal Bakrie atas Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan surat keputusan mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono dari hasil Munas Ancol. Namun, pada tingkat PT TUN, putusan tersebut dibatalkan.

Dengan putusan tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono pada Oktober 2015 silam.

“Keputusan MA dikeluarkan setelah ada kesepakatan di Rapimnas itu. Rapimnas untuk Islah dan rekonsiliasi kembali ke Riau. Dan itu sudah disetujui dan dikuatkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) untuk kembali ke Riau. Jadi, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang melakukan penjaringan kepala daerah hingga pendaftaran di KPU nanti,”ungkap dia.

Sehingga, kalaupun usulan KPU daerah dimasukkan dalam revisi PKPU nomor 12/2015, tidak berdampak terhadap pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Golkar.”Jadi, tidak ada masalah lagi dengan partai Golkar. Kalau pun usulan PKPU itu disahkan, tidak berlaku untuk Golkar karena tidak ada konflik lagi. Kami sedang menunggu PKPU dari KPU, karena sebagai itu partai politik harus mempersiapkan diri,” urainya. (TAB)

Most Popular

To Top