Farida Mony Akui Statusnya Ilegal – Ambon Ekspres
Trending

Farida Mony Akui Statusnya Ilegal

Dana Hibah Unidar Raib

AMBON, AE— Perseteruan antara dua kubu di internal Universitas Darussalam (Unidar) Ambon berlanjut, meski sudah dua kali upaya mediasi  dilakukan. Masing-masing pihak tidak mengalah. Namun, rektor Unidar versi Yayasan Darussalam, Farida Mony menyebut, pengangkatan dirinya sebagai Plt rektor  cacat hukum. Sementara  penyaluran dana hibah  tahun 2015 dari Pemda Maluku kepada kampus merah itu  bermasalah.

Sebelumnya, pihak rektor Unidar Ibrahim Ohorella menggugat  pengangkatan Farida Mony sebagai pelaksana tugas rektor Unidar oleh Yayasan Darussalam di Pengadilan Negeri Ambon, karena menilai pengangkatan tersebut cacat hukum sehingga merugikan Unidar Ambon.

Dalam putusannya, majelis hakim PN Ambon menerima gugatan tersebut. Aktivitas Farida Mony sebagai Plt rektor adalah perbuatan melawan hukum.  Majelis hakim juga menghukum  Farida Mony membayar ganti rugi sebesar Rp11.2 miliar karena aktivitasnya selama ini merugikan Unidar Ambon secara materil dan imateril.

Tidak terima dengan putusan majelis hakim tersebut, pihak Farida Mony Cs  melakukan perlawanan bersama pimpinan Yayasan Darussalam Rusdi Sofyan  Sangadji di PN Ambon yang dilanjutkan dengan mediasi untuk menyatukan persepsi kedua belah pihak agar masalah diselesaikan dengan jalan islah.

“Mediasi kemarin  (Senin) itu terkait gugatan pak rektor Ibrahim Ohorella terhadap pelantikan Farida Mony sebagai Plt rektor serta aktivitasnya yang merugikan Universitas Darussalam secara material dan non imateril,” kata Husain Latuconsina, juru bicara Rektor  Unidar Ambon, Ibrahim Ohorella, Selasa (22/3).

Pistos Noya, penasehat hukum pihak rektor Unidar Ambon Ibrahim Ohorella ini mengatakan, pekan lalu telah dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Ambon terkait  perlawanan  yang diajukan oleh  pengurus Yayasan Darussalam Maluku Rusdi Sofyan Sangadji  dan  Farida Mony terhadap  keputusan pengadilan yang telah menerima gugatan dari Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku.

Namun, mediasi pertama  itu tidak membuahkan hasil, lalu dilanjutkan dengan mediasi kedua yang dilaksanakan pada, Senin (21/3). Namun, hasilnya tetap sama.  Sehingga, diputuskan proses dilanjutkan melalui persidangan.

“Sudah satu kali kita dengan hakim mediasi,  berakhir dengan anjuran bahwa masing-masing pihak membuat poin-poin. Kalau kita mau islah, itu poinnya seperti apa,” ungkapnya, Selasa (22/3).

Senin (21/3), dilakukan mediasi yang kedua dihadapan majelis hakim. Dari pihak Rusdi Sangdji sebagai  terlawan mengajukan  delapan butir yang harus dipatuhi oleh semua pihak bila ingin islah.

“Yang intinya ialah terlawan harus mengakui keabsahan Yayasan Darussalam Maluku, kemudian harus mengakui hubungan Yayasan Darussalam Maluku dengan Universitas Darussalam. Kami punya, hanya satu butir, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula, saat sebelum terlawan dua diangkat menjadi Plt rektor,” kata Noya.

Melihat poin-poin yang diajukan masing-masing pihak tersebut, lanjut Noya mejelis hakim mediasi memutuskan untuk dilanjutkan di persidangan, mengingat tidak ada kata sepakat  kedua belah pihak.

“Dia (Farida Mony-red) mengatakan kepada hakim mediasi bahwa pengangkatan pak Ibrahim Ohorella sebagai rektor, itu cacat hukum. Kemudian, pengangkatan dia sebagai Plt (rektor)  tahun 2015 itu juga cacat hukum. Ini pengakuan di depan hakim mediasi. Materi gugatan kita adalah melawan pengangkatan dia sebagai Plt. Nah, kalau dia mengakui bahwa pengangkatan dia cacat hukum, maka terbuktilah seluruh gugatan kita,” kata Noya, Selasa (22/3).

Dikatakan, pihaknya tidak  pernah menilai  pembentukan Yayasan Darussalam Maluku itu  melawan hukum. Tetapi yang dipermasalahkan adalah  kaitan Yayasan Darussalam Maluku dengan Universitas Darussalam.

“ Karena bagi kami, Yayasan Pendidikan Darusalam adalah premus akta dari Darussalam ke Yayasan Pendidikan Darussalam.  Itu premus, bukan pembubaran. Terjadi premus akta dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam,” tegas Noya.

Setelah hakim mediasi melaporkan tentang hasil mediasi yang tidak membuahkan kata sepakat itu, akan dilanjutkan dengan persidangan.

Rektor Unidar Ambon versi Yayasan Darussalam Maluku Farida Mony yang dihubungi untuk dikonfirmasi tentang hasil mediasi tersebut, namun nomor telepon selulernya tidak aktif.
DANA HIBAH

Sementara itu, dana hibah tahun 2015  dari pemerintah provinsi Maluku untuk Universitas Darussalam (Unidar)  Ambon  sebesar Rp300 juta diduga disalahgunakan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Maluku, Zulkifli Anwar diminta lebih terbuka dalam menjelaskan pencairan dana tersebut.

Rektor Unidar Ambon Ibrahim Ohorella mengatakan, awalnya, pengajuan permohonan dana hibah tahun 2015 disampaikan pihaknya kepada Pemda Maluku pada akhir tahun 2014 lalu, bersamaan dengan penyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah tahun 2014. Petugas BPPKAD Maluku yang menerima proposal Unidar tersebut menyampaikan bahwa akan ada panggilan untuk pencairan.

Namun, hingga akhir tahun 2015, pihaknya tidak pernah mendapat informasi dari BPPKAD tentang pencairan dana yang dilakukan dengan transfer melalui bank itu.   Setelah 2015 berlalu dan pada  akhir Februari lalu,  tiga  petugas dari BPPKAD Maluku datang ke rumahnya di Tulehu. Mereka  memperkenalkan nama bahwa mereka petugas dari BPKAD Maluku.

“Mereka sampaikan bahwa ini karena ada temuan BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap dana hibah yang diperoleh Universitas Darussalam maka  mereka diperintah datang  sekaligus serahkan surat, meminta pertanggung jawaban saya,” ungkap Ohorella, Selasa (22/3).

Bahkan, pihaknya diberikan waktu satu Minggu untuk menyiapkan laporan dan menyampaikan kepada BPPKAD Maluku. “Tapi karena setelah cek di semua pimpinan itu tidak ada dan  itu belum ada ( dana hibah kepada Unidar) maka saya hubungi ketua tim  ( petugas BPPKAD),  saya sampaikan  bahwa sampai sekarang kami belum terima dana itu,” katanya.

Ohorella juga membantah bila dirinya pernah bertemu dengan kepala BPKAD   Pemda Maluku Zulkifli Anwar. Pihaknya berharap, kepala BPKAD menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang dana misterius itu.

“Jangan sampai ada kesan publik dan pejabat itu ada kongkalikong soal dana ini. Dan itu kalau tidak dijelaskan kepada publik, saya juga menganggap ini ada perbuatan lain, ada unsur pencemaran nama baik. Baik secara pribadi maupun secara institusi,” tegasnya.

Karena, lanjutnya, surat dari BPPKAD  bernomor : 907.910/81/SK-BPPKAD/I/2016, perihal  laporan pertanggungjawaban Pemda Maluku yang ditandangani kepala BPKAD Maluku, Zulkifli Anwar tersebut sudah menunjukkan bahwa sudah ada dana hibah yang diberikan kepada Unidar.

“Kalau mekanisme terima dan itu, ada, lewat transfer. Kalau tahun 2014, itu dua termin. Tapi untuk tahun 2015, Unidar  tidak pernah dipanggil untuk pencairan dana, tapi tiba-tiba ada petugas datang  minta pertanggung  jawaban,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top