Remond Puttileihalat “Keok” di Pengadilan – Ambon Ekspres
Trending

Remond Puttileihalat “Keok” di Pengadilan

AMBON,AE— Upaya Paulus Samuel Puttileihalat alias Remond untuk lolos dari jeratan hukum, sia-sia. Selasa kemarin, hakim RA Didi Ismiatun SH, menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Remond melalui tim kuasa hukumnya, Samuel Sapasuru cs.

Kurang lebih empat hari, terhitung sejak Selasa pekan kemarin, sidang gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Remond Puttileihalat berlangsung. Gugatan tersebut diajukan pihak Remond, karena dinilai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas kehutanan ketika menetapkan saudara kandung bupati SBB itu sebagai tersangka, tidak sah.

Namun majelis hakim berpendapat lain. Dalam putusan praperadilan yang digelar kemarin, majelis hakim menyatakan, penetapan Remond Puttileihalat sebagai tersangka oleh PPNS Dishut, sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU.

“Menimbang, memutuskan, permohanan yang diajukan oleh pemohon (Remond Red) dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Olehnya itu, penetapan Paulus Remond Puttileihalat, harus dinyatakan sah, “tegas majelis hakim saat membaca amar putusannya.

Putusan hakim tunggal RA Didi Ismiatun tersebut cukup beralasan. Pasalnya, jika disinkronkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan, berupa keterangan saksi maupun ahli.

Menurut hakim, penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014, jika dihubungkan dengan pendapat Ahli Salmon Nirahua dan Jhon Pasalbessy yang mengungkapkan, untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai tersangka, harus memiliki bukti yang cukup, sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan.

“Sebagaimana bukti yang cukup ialah, adanya alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dan mencapai batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud  dalam pasal 184 UU KUHAP, “kata hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Dan mekanisme tersebut sudah dilakukan oleh PPN Dinas Kehutanan. Karena terbukti fakta bahwa Remond Puttileihalat ketika ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana kehutanan, PPNS Dishut sudah lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan barang bukti sebagaimana bukti yang dilampirkan dalam persidangan.

Selain itu, pemeriksaan terhadap saksi maupun ahli, karena penyidik telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, yaitu telah terjadi tindak pidana dibidang kehutanan. Olehnya itu, proses penyidikan yang telah dilakukan, kemudian pengalihan status Remond dari saksi menjadi tersangka, sudah memenuhi ketentuan UU sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU KUHAP.

Lebih lanjut majelis menjelaskan dalam pertimbangannya, terbukti dalam fakta sidang, jika Remond Puttileihalat sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, untuk mengkonfrontasi antara keterangannya dengan keterangan saksi Woddy Timisela dan Jibril Matatula.

Olehnya itu, berdasarkan bukti-bukti yang sebagaimana ditunjukan oleh PPNS, maka majelis hakim berkesimpulan jika penetapan Remond Puttileihalat sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kehutanan, sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU.

Dalam putusannya, majelis menyatakan, sebagaimana diatur dalam UU, bahwa gugatan Praperadilan tidak memiliki aturan untuk dilakukan upaya hukum.

BAWA-BAWA POLITIK
Kuasa hukum Remond usai sidang menuding jika putusan terhadap kliennya sudah merupakan permainan politik. Olehnya itu, dirinya menilai majelis hakim keliru dalam putusannya.

“Ini sudah masuk unsur politik. Karena klien kami merupakan kandidat calon bupati di SBB. Kami akan melakukan upaya ke Komisi Yudisial dan Komisi III, “singkatnya.
Sementara itu, David Watutamana menampik apa yang dituding oleh kuasa hukum Remond. Watutamata secara tegas mengatakan, kasus tersebut murni merupakan upaya dari PPNS dalam menjalankan tugas secara professional.

Lebih lanjut dikatakannya, putusan tersebut membuktikan jika apa yang dilakukan oleh PPNS adalah sah. Ini juga untuk membuktikan kepada masyarakat Maluku  agar bisa melihat jika PPNS khususnya Dinas Kehutanan tidak membeda-bedakan siapapun pelaku tindak pidana kehutanan, “tegasnya.

Sebagaimana proses sidang praperadilan tersebut sudah mencapai final, maka selanjutnya akan dilimpahkan kepada penyidik. Karena, saat ini sudah ada P16 dari Kejaksaan Tinggi Maluku melalui penyidik Polda Maluku.

“Sudah ada P16 dari jaksa kepada PPNS melalui penyidik Polri, dan terus akan diproses dalam tingkatan sesuai ketentuan KUHAP, “katanya.

Dalam kasus ini, lanjut dia, Remond Puttileihalat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 tentang pengrusakan kawasan kehutanan. Pada prinsipnya, hutan di SBB, khusus daerah Ariate-waisala telah dirusak.

“Hutan itu adalah kawasan konservasi gunung Sawai. Dan untuk melaksanakan pembangunan dalam pentuk apapun dikawasan hutan setempat, harus ada ijin dari Menteri, bukan dari kepala daerah. Dan itu, tidak dilakukan oleh saudara pemohon (Remond, red).

Sehingga secara hukum, harus ditetapkan sebagai tersangka karena merusak,“ pungkasnya.
Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi terkait P16 yang dari JPU mengatakan, P16 merupakan surat penunjukan jaksa Penuntut Umum (JPU) yang nantinya akan bertindak sebagai penuntut umum serta memproses suatu perkara hingga ke Pengadilan. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!