Wapres Ingin LIN Tanpa Perpres – Ambon Ekspres
Trending

Wapres Ingin LIN Tanpa Perpres

AMBON, AE— Status Lumbung Ikan Nasional (LIN) sulit diperoleh Maluku. Sejumlah menteri terkait telah membubuhkan tandatangan dalam naskah regulasi tentang LIN, tersisa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wakil presiden Jusuf Kalla  berpendapat, semua  pihak sudah harus bekerja tanpa Peraturan Presiden (Perpres) tentang LIN.  Namun, terkait proposal dari Pemda Maluku perlu perbaikan infrastruktur, regulasi dan kesiapan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang digelar diatas KRI Surabaya 591 saat Wapres melakukan kunjungan kerja di Maluku, pekan kemarin.
Ketika dikonfirmasi, Wapres asal Makasar ini mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan sebelum proposal pendukung  yang diajukan pemerintah itu diamini serta  LIN diberlakukan.

“Perlu ada perbaikan dari  sisi regulasi, infrastruktur, dan semangat masyarakat,” kata Wapres, di kota Tual, pekan kemarin.

Terpisah, Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Kim Palapia mengatakan, dalam waktu dekat Wakil presiden akan membahas hasil Rakornas diatas laut Maluku itu bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta.

“Beberapa poin penting hasil rapat malam itu adalah pemerintah  akan  meningkatkan produksi ikan di Maluku hingga 200 ribu ton per tahun dan merekrut tenaga  kerja hingga 70 ribu orang. Pemerintah pusat juga akan mempermudah aturan tentang perikanan di Maluku,” kata Palapia, Selasa (22/3).

Ahli perikanan Univeristas Pattimura (Unpatti) Alex Retraubun membeberkan,  dalam rapat  bersama Wapres diatas Kri Surabaya 591 itu,  tidak membahas tentang proposal yang diajukan oleh Pemda Maluku. Pembahasan lebih diarahkan pada kendala yang dihadapi sehingga pembangunan perikanan di Maluku berjalan lambat.

“Rapat malam itu tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana mempercepat  pembangunan di Maluku. Tetapi Menteri Kelautan dan Perikanan tidak hadir, makanya kita diskusi malam itu,” kata Retraubun via seluler, kemarin.

Retraubun yang turut hadir dalam rapat itu menegaskan,  memang malam itu wapres  menyinggung tentang proposal yang diajukan Pemda, namun tidak sampai pada keputusan mengiyakan proposal itu, karena Wapres  masih ingin melihat secara langsung sejauh mana pembangunan perikanan di Maluku. Menurut Wapres, yang penting adalah melihat apa yang menjadi hambatan sehingga pembangunan perikanan di Maluku lambat.

“Jadi dalam pertemuan tersebut JK tidak begitu serius  membahas  proposal itu. Dan bagi saya, proposal itu tidak ada hal substansi yang perlu dipertanyakan,” kata Retraubun.
Mantan wakil menteri  Perindustrian itu menjelaskan,  Wapres juga menyampaikan bahwa sebenarnya  tidak perlu Perpres tentang LIN,  semua pihak langsung kerja saja.

”Tapi saya bilang negara ini kalau tidak ada Perpres, orang melihat tidak ada perintah,” ujarnya.

Dijelaskan, di dalam dunia birokrasi di Indonesia, bila ada Undang-undang, peraturan pemerintah dan  Perpres itu berarti ada perintah walaupun itu sebetulnya itu sudah menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian terkait. “ Jadi bagaimana pun harus ada Perpres, kalau tidak, orang bisa on-of,” ingatnya.

Retaraubun menegaksan, LIN adalah program  pemerintah pusat, sehingga Pempus yang harus bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Bila lambat, masyarakat Maluku akan mempertanyakan komitmen pemerintah pusat.

“Saya menyampaikan ke Pak JK bahwa LIN ini walaupun diawali dengan pidato pak SBY, tetapi ini juga sejalan  dengan kebijakan pemerintahan sekarang yang sentralnya adalah poros maritime,” katanya.

LIN, kata Retraubun  sebenarnya memperkuat kebijakan pembangunan poros maritim itu sendiri. Kalau poros maritim terus dibicarakan, tapi kebijakan Lumbung Ikan Nasional  lambat,  berarti visi-misi poros maritim  itu juga perlu  dipertanyakan. Sebab, rencana menjadikan Maluku sebagai LIN sudah sejak tahun 2010 hingga saat ini belum terwujud.

Pengamat perikanan lain dari  Unpatti  Ruslan Tawiri mengemukakan, sikap Wapres terhadap   proposal Pemprov tersebut sangat wajar, karena selama ini Pemda belum menunjukkan perhatian yang baik untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah ini.

“Pemda selama ini hanya fokus melakukan lobi- lobi tingkat pemerintah. Sehingga kesanya, lupa menyiapkan semua hal di daerah ini. Infrastruktur, lalu bagaimana penyiapan SDM, ini belum kelihatan dengan baik,” katanya via seluler, kemarin.

Ruslan Tawiri menegaskan,  perjuangan untuk menjadikan Maluku sebagai LIN hanya dilakukan doleh kalangan tertentu saja. Padahal, untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini secara bersama, melakukan persiapan lalu mendesak pemerintah pusat mengesahkan LIN. (MAN)

Most Popular

To Top