Perjalanan Remon Menuju Pengadilan – Ambon Ekspres
Trending

Perjalanan Remon Menuju Pengadilan

AMBON,AE— Tiga tahun sudah, pengusutan kasus dugaan penyerobotan kawasan hutan produksi gunung Sahuwai, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berlangsung. Kasus itu, ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Hingga kini, kasus tersebut masih berlanjut. Berkas Remond Puttileihalat masih dalam tahap penyidikan oleh PPNS Dinas Kehutanan. Kepala Bidang Perlindungan hutan konservasi, Sandy Luhulima ketika dikonfirmasi terkait perkembangan kasus itu, Senin kemarin tidak berada ditempat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)  Budi Wibowo mengakui, pihaknya telah menandatangani persetujuan dan pemberitahuan dari PPNS Dishut Maluku, atas berkas perkara tersangka.

“Selaku pembina dari PPNS, sudah kami terima surat pemberitahuan pelimpahan berkas perkara milik Puttileihalat,” kata orang nomor satu di Ditreskrimsus, kepada Ambon Ekspres, Senin kemarin.

Menurut mantan Kasubdit TPPU/Money Laundring Direktorat Tipideksus, Bareskrim Polri ini, pihaknya akan tetap membantu PPNS untuk menuntaskan berkas perkara, kakak kandung Bupati SBB Jacobus Puttileihalat itu.

Meski demikian dia mengaku, pihaknya juga sementara, menanti kapan dilakukan pengembalian berkas perkara Puttileihalat dari jaksa kepada PPNS.

“Kita juga sementara menanti kapan dilakukan P19 berkas perkara dari Jaksa itu. kalau memang perlu untuk dilengkapi maka kita selaku pembina dari PPNS, akan  bantu mereka untuk menyelesaikan berkas perkara itu,” terangnya.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi mengakui, Saat ini berkas Remond Puttileihalat dalam kasus penyerobotan lahan belum diterima pihaknya. Hanya saja, Kejaksaan memang telah menerima P16 yakni penunjukan JPU selaku jaksa yang akan mengawasi perkembangan berkas kasus Remond Puttileihalat.

“Kalau saat ini, berkasnya belum ada pada kami. Tetapi kalau penunjukan JPU berupa P16 untuk mengawasi perkembangan penyidikan kasus itu, memang sudah ada,” terang Sapulette.

Pengamat hukum Universitas Darusalah Ambon, Dayanto mengemukakan, PPNS Dishut Maluku, secara mekanisme sudah seharusnya memproses kasus itu hingga tuntas. Mengingat, kasus ini sudah diusut sejak tahun 2013.

”Terkait kasus ini, tentu masyarakat ingin ada kepastian hukum. Jadi PPNS sudah seharusnya bertindak untuk memproses kasus ini hingga selesai,” katanya.

Apalagi, kata Dayanto, jika PPNS mermiliki bukti-bukti yang kuat dalam menetapkan Puttileihalat sebagai tersangka, sudah tentu kuat dan dapat diproses ke tahap penuntutan.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait pembukaan jalan oleh kementrian untuk kawasan Ariate-Waisala, tahun 2013 lalu. Untuk memastikan hal itu, kemudian Dishut Maluku bersama beberapa anggota polisi dari Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan operasi gabungan.

Berdasarkan data pada Juli 2013, ditemukan bahwa PT Karya Ruata telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Desa Ariate ke Desa Waisala sepanjang kurang lebih 7 kilometer. Dari sebagian kawasan yang digusur, sudah masuk dalam kawasan hutan konservasi suaka alam gunung Ahuwai, kurang lebih 3 kilometer.

Luasnya kawasan hutan lindung yang digusur itu, tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan laporan dan temuan itu, kemudian dilakukan penyelidikan hingga penyidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam penyerobotan hutan konservasi itu.

Kurang lebih tiga tahun, sejak 2013 diusut, akhirnya PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menetapkan Paulus Remond Puttileihalat Alias Remond sebagai tersangka. Kakak kandung bupati SBB itu ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari 2016.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Kadis PU Kabupaten SBB itu diperiksa kurang lebih 3 kali. Yakni setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diperiksa tanggal 10 Februari dan tanggal 23 Februari 2016.

Dia dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j , pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) Undang Un¬dang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tidak terima dijadikan tersangka, Remond kemudian mempraperadilankan PPNS Dishut. Alasannya yakni, PPNS tidak memiliki bukti untuk menetapakan Kadis PU SBB itu sebagai tersangka.

Sidang praperadilan itu berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Ambon sejak 12 Maret lalu dan dipimpin hakim tunggal, RA Didi Ismiatun. Saksi ahli dan fakta yang diajukan oleh Remond ternyata sia-sia. Karena, majelis hakim menolak praperadilan.

Putusan oleh majelis hakim cukup beralasan. Menurut hakim, penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014, jika dihubungkan dengan pendapat Ahli dalam sidang, maka penetapan tersangka atas diri Remond, Sah menurut UU.
Karena, mekanisme yang diatur oleh UU, sudah dilakukan oleh PPN Dinas Kehutanan.

Pasalnya, Remond Puttileihalat ketika ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana kehutanan, PPNS Dishut sudah lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli dan barang bukti sebagaimana bukti yang dilampirkan dalam persidangan.

Menurut Dayanto, putusan majelis hakim yang menolak upaya praperadilan tersangka, sudah tentu menjadi dasar hukum yang kuat kepada PPNS untuk membawa kasus ini hingga ke meja hijau lewat jaksa penuntut umum.

“Putusan hakim yang menolak upaya hukum praperadilan tersangka, sudah tentu menjadi landasan atau dasar hukum yang kuat untuk PPNS memproses kasus ini dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi PPNS harus memaksimalkan proses penyidikan sehingga dapat diserahkan kepada jaksa yang nantinya akan bertindak selaku penuntut umum, “ tutupnya. (AFI/AHA)

Most Popular

To Top