Istana ‘Ribut’ Soal Perikanan Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Istana ‘Ribut’ Soal Perikanan Maluku

AMBON, AE— Setelah berkunjung ke Maluku, pertengahan Maret lalu, Wakil presiden Jusuf Kalla  membeberkan  berbagai hal tentang perikanan yang ditemuinya di Banda dan kota Tual dihadapan Presiden Joko Widodo. Presiden, melalui Wapres meminta Menteri KP Susi Pudjiastuti mengevaluasi berbagai kebijakannya yang menyebabkan pengangguran bertambah serta hasil produksi dan ekspor ikan menurun.

Saat berkunjung ke Banda Naira, kabupaten Maluku Tengah, tanggal 17 Maret lalu, Wakil presiden melihat secara langsung dua cool storage di sana. Satu diantaranya tidak berfungsi, karena tidak ada pasokan listrik. Akibatnya, jumlah pasokan ikan semakin berkurang.

Wapres menjanjikan pasokan listrik ke  clod storage itu serta membangun pabrik es bagi para nelayan setempat. “Clod storage kalau (hanya) pakai diesel,  tidak bisa. Pasokan listrik harus ditambah,” kata Wapres disela kunjungan kerjanya  ke   Banda, Maret lalu.

Tiba di Kota Tual, Wapres juga melihat secara langsung kondisi perusahaan perikanan terpadu PT. Maritim Timur Jaya (MTJ). Di sana terlihat puluhan kapal yang sedang tidak beroperasi karena adanya moratorium pengkapan ikan.

Puluhan warga harus menanggung akibatnya karena diberhentikan. Sebab,  pihak perusahaan melakukan pengurangan pekerja darat maupun laut untuk menghemat biaya operasionalnya.
Kembali dari kunjungan  kerjanya selama tiga hari di Maluku serta di  Kota Bitung, Sulawesi Utara itu, Wapres lalu bertemu Presiden Joko Widodo, membahas berbagai masalah yang ditemui di lapangan tersebut. Turut hadir dalam pertemuan pada tanggal 21 Maret di Istana Negara itu Menteri KP.

Setelah pertemun segitiga itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla lalu  mengirimkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 22 Maret 2016.
Seperti ditulis Kompas.com Jumat, tanggal 1 April 2016, dalam surat itu, Kalla mengatakan, kebijakan Susi tentang moratorium, pelarangan transhipment (proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut), mengakibatkan ribuan nelayan besar, baik eks asing atau milik nasional, tidak dapat berlayar dan menangkap ikan. Akibatnya, hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun.

Selain itu, terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta cold storage. Kalla mencontohkan di Ambon,  Maluku produksi hanya 30 persen dari kapasitas.Sementara di Bitung, produksi Januari-Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual, produksi berhenti sama sekali.

Seiring hal itu, terjadi penurunan ekspor secara drastis. Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun dari 90,10 juta dollar AS pada tahun 2014 menjadi 3,75 juta dollar AS pada tahun 2015. Dampak lanjutannya, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku meningkat.

“Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut, sumbernya dari gubernur setempat,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, di laman Kompas.com.

MENJADI POLEMIK
Susi terang-terangan membantahnya. Menurut dia, situasi itu sudah lama terjadi. Selama ini, banyak unit pengolahan ikan (UPI) didirikan, khususnya di Bitung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Susi.

Lagipula, seluruh kebijakan yang diambilnya selalu didiskusikan dengan Presiden Jokowi.  Pernyataan Susi dijawab dan pada akhirnya menjadi polemik. Namun, bukan oleh Kalla langsung, melainkan kembali melalui sang juru bicara, Hussain Abdullah.

Menurut Hussain, surat yang disampaikan Kalla tersebut justru merupakan permintaan Jokowi sendiri. Jokowi meminta Kalla memberitahukan Susi untuk mengevaluasi sejumlah kebijakannya.

“Ibu Susi perlu segera move on dan melaksanakan perintah Presiden Jokowi sesuai hasil pertemuan segitiga antara Presiden, Wapres dan Ibu Susi tanggal 21 Maret di Istana Negara,” ujar Hussain.

“Pada kesempatan ini, ternyata Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak JK bahwa dirinya sudah berulang kali meminta Ibu Susi mengevaluasi kebijakannya. Namun tidak dilakukan oleh Susi,” lanjut dia.

Kata Presiden kepada Kalla, nelayan banyak yang mengeluh atas kebijakan Susi. Dalam pertemuan itu, lanjut Hussain, terungkap pula bahwa Susi tidak pernah datang ke Bitung melihat industri perikanan yang mati suri.

Presiden dan Wapres pun, kata Hussain, meminta Susi untuk turun langsung ke lapangan melihat persoalan yang dihadapi nelayan. ”Pak JK berusaha mengajak Ibu Susi lebih arif melihat kondisi saat ini bahwa 80 persen APBN Indonesia bertumpu pada pajak. Kalau industri perikanan yang potensial menghasilkan pajak tidak berproduksi, maka penerimaan negara akan berkurang,” ujar Hussain.

“Karena itu sangat penting mencari solusi cepat atas masalah yang dihadapi industri perikanan saat ini,” lanjut dia.

Terpisah, Direktur Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R. Talaohu mengakui, moratorium penangkapan ikan yang dibuat Menteri KP tentu membuat pengangguran bertambah sehingga dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Maluku.

Karena itu, menurut Talaohu,  pemerintah sudah harus menindaklanjuti berakhirnya moratorium pada tahun 2015 itu dengan  membuat kebijakan yang pro rakyat dalam mengeksploitasi potensi perikanan, terutama di Maluku.

“Besarnya potensi perikanan di Maluku adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh  dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Maluku. Jadi, pemerintah jangan lagi memperpanjang moratoriu, tapi melakukan kebijakan yang lain untuk mengelola hasil lauat secara baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (MAN/Kompas.com)

Most Popular

To Top